Hambalang — Selasa, 1 September 2026

Usulan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus bagi petani mendapat perhatian setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebutuhan alokasi sekitar 1 juta hingga 1,5 juta kiloliter (KL) untuk mendukung kegiatan produksi pertanian.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Pertanian dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (1/9/2026). BBM menjadi salah satu kebutuhan penting petani karena masih banyak alat dan mesin pertanian, termasuk pompa air, yang bergantung pada bahan bakar minyak.

Kebijakan BBM khusus petani dinilai berpotensi membantu menekan biaya produksi. Namun, persoalan utama bukan hanya berapa besar kuota yang disediakan, melainkan bagaimana memastikan BBM tersebut benar-benar tersedia dan dapat diperoleh petani di tingkat desa.

Menanggapi rencana tersebut, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menyatakan usulan BBM subsidi khusus petani harus segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang memiliki mekanisme distribusi jelas, sederhana dan dapat diawasi.

“Kami meminta agar BBM subsidi untuk petani jangan berhenti menjadi wacana atau sekadar angka dalam rapat. Petani membutuhkan kepastian: berapa kuotanya, siapa yang berhak mendapatkannya, di mana mengambilnya, dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai subsidi tersedia di atas kertas tetapi petani tetap kesulitan mendapatkannya di lapangan,” demikian pernyataan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu belajar dari berbagai persoalan distribusi subsidi. Administrasi yang terlalu panjang berpotensi membuat petani kecil kesulitan memperoleh haknya, sementara lemahnya pengawasan dapat membuka celah penyalahgunaan.

Karena itu, jika pemerintah menetapkan alokasi hingga 1–1,5 juta KL, distribusinya harus dibangun berdasarkan kebutuhan nyata pertanian di setiap wilayah. Data petani, luas lahan, jenis alat dan mesin pertanian serta kebutuhan berdasarkan musim tanam dapat digunakan untuk menentukan alokasi secara lebih terukur.

BBM harus sampai ke mesin petani, bukan bocor ke pihak lain

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi bagian utama dari kebijakan tersebut.

“Satu liter BBM subsidi yang dialokasikan untuk petani harus benar-benar digunakan untuk kegiatan pertanian. Jangan sampai kuota petani justru bocor, diperjualbelikan kembali, atau dinikmati pihak yang tidak berhak. Jika ada penyimpangan, pemerintah dan aparat terkait harus bertindak tegas,” lanjut pernyataan tersebut.

Persoalan akses juga perlu mendapat perhatian. Lokasi sawah dan lahan pertanian tersebar hingga ke desa-desa sehingga pembangunan SPBU khusus pertanian tidak selalu mudah dilakukan. Menteri Pertanian sendiri mengakui tantangan tersebut dan menyampaikan bahwa Kementan sebelumnya telah mengupayakan usulan SPBU yang melayani kebutuhan kawasan pertanian.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang tawarkan lima langkah

Agar kebijakan BBM subsidi benar-benar memberikan manfaat, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menawarkan lima langkah yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu menetapkan kuota BBM pertanian berdasarkan kebutuhan riil setiap daerah dan kalender musim tanam.

Kedua, akses pembelian harus dibuat sederhana. Petani yang telah terverifikasi tidak seharusnya berulang kali menghadapi prosedur administrasi yang panjang ketika membutuhkan BBM untuk pompa, traktor, mesin panen dan alat pertanian lainnya.

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan titik distribusi yang dekat dengan sentra produksi. Jika pembangunan SPBU pertanian belum memungkinkan, dapat dipertimbangkan mekanisme penyaluran resmi lain yang tetap memenuhi ketentuan keselamatan dan dapat diawasi.

Keempat, data penerima dan realisasi penyaluran perlu dibuat transparan serta terintegrasi sehingga pemerintah dapat mengetahui berapa kuota yang dialokasikan, berapa yang telah tersalurkan dan siapa penerimanya.

Kelima, pengawasan harus dilakukan dari tingkat pusat sampai daerah dengan melibatkan dinas pertanian, penyuluh serta unsur terkait agar penyalahgunaan dapat segera ditemukan dan ditindak.

Selain BBM subsidi, Menteri Pertanian juga mengusulkan perluasan jaringan listrik ke kawasan persawahan agar pompa air dapat menggunakan listrik dan ketergantungan terhadap solar secara bertahap berkurang.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai langkah tersebut dapat berjalan beriringan. BBM subsidi dibutuhkan sebagai solusi terhadap kebutuhan petani saat ini, sedangkan elektrifikasi pertanian dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya operasional.

“Petani tidak meminta fasilitas berlebihan. Yang dibutuhkan adalah biaya produksi yang masuk akal dan sarana produksi yang mudah diperoleh. Kalau negara ingin produksi pangan terus meningkat, maka petani yang bekerja di sawah dan kebun harus mendapatkan kepastian energi dengan harga yang terjangkau. Subsidi harus hadir di lahan pertanian, bukan hanya tercatat dalam kebijakan,” tegas Satuan Petani Elang Tiga Hambalang.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya membantu menekan biaya operasional petani, tetapi juga memperkuat produktivitas dan ketahanan pangan nasional.

Sumber fakta: Rapat kerja Menteri Pertanian bersama Komisi IV DPR RI, 1 September 2026; pemberitaan Kontan, 1 September 2026 pukul 15.54 WIB.