Selasa, 1 September 2026
Lokasi Terbit: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dari Hambalang, Satuan Nelayan ETH mendorong kebijakan harga khusus solar benar-benar menekan biaya operasi, tersedia di pelabuhan, dan tidak terhambat administrasi yang menyulitkan pelaku perikanan

HAMBALANG, BOGOR — Bahan bakar minyak tetap menjadi salah satu komponen yang paling menentukan keberlangsungan usaha penangkapan ikan. Karena itu, kebijakan pemerintah memberikan harga khusus BBM solar Rp15.000 per liter untuk kapal perikanan di atas 30 GT sampai 200 GT perlu terus dikawal pelaksanaannya hingga tingkat pelabuhan.

Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 13 Juli 2026. Pemerintah mengambil kebijakan setelah harga BBM non-subsidi untuk kelompok kapal tersebut sebelumnya disebut sempat mencapai Rp21.300 per liter.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai penurunan harga merupakan langkah positif, tetapi keberhasilannya pada akhirnya ditentukan oleh apa yang benar-benar dialami pelaku perikanan di lapangan.

“Harga khusus BBM harus benar-benar terasa sampai ke kapal. Nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak cukup hanya mengetahui bahwa harga telah ditetapkan Rp15.000 per liter; mereka membutuhkan kepastian BBM tersedia, prosesnya jelas dan tidak menimbulkan hambatan baru di pelabuhan,” tegas Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Stimulus berlaku sampai akhir 2026

KKP menjelaskan kebijakan harga khusus tersebut merupakan stimulus hingga 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi. Pemerintah menyiapkan mekanisme penyaluran untuk mencegah kebocoran dan memastikan BBM diterima kapal yang memenuhi persyaratan. ([KKP][2])

Persyaratan yang ditetapkan antara lain kapal memiliki SIPI atau SIKPI aktif, memiliki aktivitas penangkapan yang dibuktikan dengan Persetujuan Berlayar dalam enam bulan terakhir, serta telah memasang dan mengaktifkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau VMS.

KKP juga mensyaratkan pemilik kapal berkomitmen melakukan penyesuaian bagi hasil pendapatan antara pelaku usaha dengan awak kapal serta menandatangani pakta integritas.

Satuan Nelayan ETH mendorong sosialisasi persyaratan dilakukan secara aktif di pelabuhan sehingga pelaku usaha memahami prosedur sebelum mengajukan pembelian.

“Pengawasan wajib dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Namun pengawasan dan kemudahan pelayanan harus berjalan bersama. Jangan sampai kapal yang memenuhi persyaratan kehilangan kesempatan melaut hanya karena tidak memahami mekanisme administrasi,” ujar Satuan Nelayan ETH.

Pengajuan BBM kini melalui e-PIT

Perkembangan teknis terbaru disampaikan KKP pada 18 Agustus 2026. Pelaku usaha kapal 30–200 GT diminta teliti ketika mengajukan pembelian BBM harga khusus melalui mekanisme Request Order (RO) pada aplikasi e-PIT.

KKP meminta jumlah BBM yang diajukan disesuaikan dengan kapasitas tangki kapal, kebutuhan aktual operasi dan lokasi pengisian BBM. Langkah tersebut ditujukan agar proses pembelian berjalan tertib dan tepat sasaran.

Satuan Nelayan ETH menilai digitalisasi pelayanan dapat membantu transparansi, tetapi pendampingan tetap diperlukan bagi pelaku perikanan yang belum terbiasa menggunakan sistem elektronik.

Sekitar 6.712 kapal diperkirakan masuk kebutuhan skema

KKP mengestimasi kebutuhan sekitar 399 juta liter BBM hingga akhir 2026 untuk mendukung operasional sekitar 6.712 kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan yang tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa distribusi menjadi persoalan sama pentingnya dengan penetapan harga.

Harga yang lebih rendah tidak memberikan manfaat maksimal apabila kapal kesulitan memperoleh BBM pada pelabuhan pangkalannya.

Karena itu, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong evaluasi berkala terhadap ketersediaan stok, lokasi pengisian, waktu pelayanan dan kendala pengajuan di setiap sentra perikanan.

Lima hal harus dikawal

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong lima agenda utama dalam implementasi kebijakan BBM:

1. Ketersediaan BBM harus terjamin di pelabuhan pangkalan yang melayani kapal penerima kebijakan.
2. Proses e-PIT harus mudah dan cepat, dengan pendampingan bagi pengguna yang mengalami kesulitan.
3. Pengawasan diperketat agar BBM tidak dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak yang tidak berhak.
4. Keluhan pelaku perikanan harus ditangani cepat, khususnya terkait stok, RO, lokasi pengisian dan administrasi.
5. Manfaat penghematan biaya perlu dirasakan awak kapal, termasuk melalui tata kelola bagi hasil yang lebih baik.

KKP sendiri mengatur bahwa pengisian harus dilakukan pada pelabuhan pangkalan sesuai izin, BBM hanya boleh digunakan untuk kapal yang bersangkutan, VMS harus aktif saat pengisian dan realisasi penggunaannya harus dilaporkan. Sistem penyaluran juga diintegrasikan dengan OSS-SILAT-SIMKADA, e-PIT, BPH Migas dan Pertamina.

Hambalang menjadi titik lahir kebijakan

Bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, terdapat hubungan khusus antara kebijakan tersebut dengan Hambalang.

Arahan Presiden mengenai harga khusus BBM muncul setelah rapat pemerintah di Hambalang pada 13 Juli. Dari tempat yang sama, Satuan Nelayan ETH mendorong agar kebijakan tersebut terus dikawal sampai manfaatnya terasa di pelabuhan dan kapal perikanan.

“Kebijakan BBM untuk sektor perikanan lahir dari pembahasan di Hambalang. Dari Hambalang pula kami ingin mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan harus dilihat dari kondisi nyata di laut: apakah biaya berkurang, kapal dapat beroperasi dan awak kapal memperoleh manfaat dari usaha perikanan yang lebih efisien,” tegas Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Jangan lupakan nelayan kecil

Perhatian terhadap kapal 30–200 GT tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap nelayan kecil dan tradisional.

Nelayan kecil tetap menghadapi persoalan ketersediaan BBM, jarak tempat pengisian, cuaca, harga ikan, biaya es, alat tangkap dan kebutuhan keluarga.

Satuan Nelayan ETH mendorong agar kebijakan energi sektor perikanan dibangun secara menyeluruh sehingga kapal besar, menengah maupun nelayan kecil memperoleh pelayanan sesuai hak dan ketentuannya.

“BBM adalah urat nadi kegiatan melaut. Ketika bahan bakar tersedia dengan harga yang wajar dan pelayanan yang mudah, kapal dapat bergerak, ikan dapat didaratkan dan keluarga nelayan mempunyai penghasilan. Karena itu distribusi BBM harus dijaga sebagai bagian dari menjaga kehidupan masyarakat pesisir,” kata Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Dari Hambalang untuk nelayan Indonesia

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong nelayan serta pelaku perikanan di berbagai daerah menyampaikan kondisi nyata akses BBM di pelabuhan masing-masing.

Informasi mengenai ketersediaan stok, kesulitan administrasi, pelayanan pengisian maupun dugaan penyimpangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan data dan bukti.

Dari Hambalang, pesan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang:

“BBM TERSEDIA, BIAYA MELAUT TERJAGA, KAPAL PRODUKTIF, NELAYAN DAN AWAK KAPAL SEJAHTERA.”

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT