PEKANBARU — Jumat, 11 September 2026. Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menyoroti pemberitaan mengenai dugaan persoalan dalam pengelolaan Kerja Sama Operasional (KSO) kebun kelapa sawit hasil penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara.

Sorotan tersebut mengacu pada pemberitaan VOC Indonesia berjudul “Aktivis Serukan Periksa Oknum Direksi Agrinas atau Bubarkan Satgas PKH!”. Dalam pemberitaan itu, kelompok Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) mempersoalkan sejumlah penunjukan mitra KSO Agrinas dan meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan persoalan dalam proses tersebut.

Sumber pemberitaan VOC Indonesia⁠�

Dalam pemberitaan tersebut, perhatian aktivis antara lain diarahkan kepada jajaran Direktur Operasional serta Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas terkait penunjukan maupun perubahan penugasan KSO.

Muflihun mengatakan persoalan tersebut patut mendapat perhatian karena Direktorat Operasional dan Direktorat Kepatuhan memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan perusahaan berjalan profesional, transparan dan sesuai ketentuan.

“Kalau memang ada dugaan permainan yang berkaitan dengan Direktur Operasional maupun Direktur Kepatuhan Agrinas sebagaimana disuarakan para aktivis, tentu sangat kita sayangkan. Tetapi dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan dan berdasarkan hukum. Jangan sampai ada pihak yang langsung divonis sebelum proses pemeriksaan dilakukan,” kata Muflihun dalam pernyataannya.

Menurut Muflihun, persoalan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara.

“Seharusnya kita bersama-sama menjaga dan mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Jangan sampai program besar pemerintah untuk menertibkan kawasan dan menyelamatkan aset negara justru terganggu karena muncul dugaan permainan di tingkat pelaksana,” ujarnya.

Muflihun menilai Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan mempunyai tanggung jawab strategis. Direktorat operasional berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan, sedangkan fungsi kepatuhan semestinya memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

Karena itu, apabila terdapat laporan masyarakat atau desakan aktivis mengenai dugaan penyimpangan dalam penunjukan maupun pelaksanaan KSO, Muflihun meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan.

“Kalau tidak ada pelanggaran, pemeriksaan yang objektif justru dapat memberikan kepastian dan membersihkan nama pihak yang dituding. Sebaliknya, kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai hukum. Jangan ada kepentingan pribadi atau kelompok yang mengganggu program Presiden,” tegasnya.

Muflihun juga mengingatkan agar polemik mengenai Agrinas tidak kemudian mengaburkan tujuan utama Satgas PKH. Menurutnya, penertiban kawasan hutan harus tetap berjalan dengan orientasi penyelamatan kekayaan negara dan kepentingan masyarakat.

“Yang harus kita kawal adalah kebijakan Presiden Prabowo agar benar-benar sampai pada tujuannya. Direksi yang menjalankan tugas operasional maupun kepatuhan harus menjadi bagian yang memperkuat program tersebut, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Kalau ada dugaan permainan, buka dan periksa secara terang,” kata Muflihun.

Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru berpandangan bahwa transparansi merupakan salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Muflihun menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo harus dibarengi pengawasan terhadap pihak-pihak yang mendapat mandat menjalankan program tersebut.

“Program Bapak Presiden Prabowo harus kita dukung dan kawal. Jangan sampai tujuan besar menyelamatkan aset negara terganggu oleh dugaan kepentingan oknum. Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan harus memastikan setiap kebijakan Agrinas berjalan transparan, profesional dan benar-benar untuk kepentingan negara serta rakyat,” tutup Muflihun.

Sumber materi: pemberitaan VOC Indonesia mengenai seruan aktivis terhadap jajaran direksi Agrinas.