Hambalang, 11 September 2026 — Pengawasan perairan perbatasan kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP menangkap satu kapal ikan asing asal Filipina di perairan Sulawesi sekaligus menertibkan 25 unit rumpon ilegal di perairan Maluku Utara yang berbatasan dengan Filipina. Penindakan tersebut diumumkan secara resmi KKP pada 8 September 2026.

Kapal yang diamankan adalah Vitran 06, berukuran 3 GT, tidak memiliki izin penangkapan ikan dan membawa empat awak berkewarganegaraan Filipina. Kapal kemudian dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena proses hukum masih berjalan, pemberitaan mengenai kapal tersebut harus tetap menggunakan status dugaan pelanggaran sebagaimana disampaikan KKP.

25 Rumpon Ilegal Diangkat dari Perairan Perbatasan

Dalam operasi yang sama, tiga kapal pengawas—Orca 01, Orca 05 dan Hiu 13—mengangkat 25 rumpon yang tidak memiliki izin di perairan Maluku Utara. KKP menyatakan keberadaan rumpon di wilayah perbatasan dapat menghalangi proses ruaya tuna masuk ke perairan Indonesia sehingga berpotensi merugikan nelayan Indonesia.

Sepanjang 2026, KKP mencatat telah menertibkan 37 rumpon ilegal, terdiri atas 12 unit di WPPNRI 716 dan 25 unit di WPPNRI 715. KKP menghitung valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp14,8 miliar.

Illegal Fishing Juga Persoalan Ekonomi Nelayan

Bagi masyarakat nelayan, pemberantasan illegal fishing bukan hanya persoalan kedaulatan negara.

Ketika sumber daya ikan di wilayah Indonesia dimanfaatkan secara ilegal atau jalur migrasi ikan terganggu, dampaknya dapat menyentuh hasil tangkapan, jarak melaut, konsumsi BBM, biaya operasional hingga pendapatan keluarga nelayan.

Karena itu, perlindungan sumber daya ikan harus dilihat sekaligus sebagai perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Pengaduan Nelayan Terbukti Penting

Ada bagian penting dari operasi ini yang patut mendapat perhatian. KKP menyatakan menerima pengaduan nelayan mengenai banyaknya rumpon ilegal yang diduga digunakan sebagai modus penangkapan ikan secara ilegal.

Hal tersebut menunjukkan nelayan dapat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam pengawasan laut.

Dalam kapasitas sebagai penyampai aspirasi, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mendorong tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah, cepat dan aman bagi nelayan yang menemukan kapal asing mencurigakan, rumpon tanpa identitas atau aktivitas penangkapan yang diduga melanggar ketentuan.

Nelayan Legal Juga Memerlukan Kepastian

Pengawasan yang kuat harus dibarengi kepastian bagi nelayan yang menjalankan kegiatan secara sah.

KKP menjelaskan bahwa selain melakukan penertiban, petugas juga memberikan edukasi kepada nelayan penjaga rumpon mengenai kewajiban perizinan dan keselamatan penempatannya. Informasi KKP mengenai ketentuan rumpon juga menunjukkan bahwa kewajiban perizinan bergantung pada karakter dan penggunaan rumpon tersebut.

Artinya, pendekatan yang ideal adalah tegas terhadap pelanggaran tetapi memberikan pelayanan, edukasi dan kepastian regulasi kepada nelayan yang patuh.

Satuan Nelayan ETH Dapat Mengawal Empat Agenda

Isu ini dapat dijadikan momentum bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang untuk menyuarakan empat kebutuhan: penguatan patroli di wilayah rawan, penertiban rumpon ilegal secara berkelanjutan, perlindungan jalur ruaya dan ruang tangkap nelayan Indonesia, serta penguatan kanal pengaduan masyarakat nelayan.

Posisi tersebut menempatkan organisasi sebagai penyampai aspirasi nelayan, tanpa mengklaim bahwa Satuan Nelayan ETH sendiri menemukan pelanggaran atau menerima pengaduan tertentu sebelum ada bukti yang dapat diverifikasi.

Perairan Indonesia merupakan sumber penghidupan jutaan masyarakat pesisir. Menjaga sumber daya ikan dari praktik ilegal berarti sekaligus menjaga kesempatan nelayan Indonesia memperoleh penghidupan dari laut secara berkelanjutan.