HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Minggu, 13 September 2026 Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan yang telah berdampak pada mobilitas masyarakat dan bahkan penyelenggaraan pendidikan. Pada hari ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM subsidi di SPBU pada 13–20 September 2026 guna mengurai antrean kendaraan.

Di Kota Makassar, pembelajaran jenjang TK, SD, dan SMP dialihkan sementara menjadi daring pada 12–19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil karena keterbatasan BBM dinilai telah memengaruhi mobilitas murid, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua/wali murid.

Pasokan ditambah, pengawasan diperketat

Pertamina sebelumnya menyatakan stok BBM di Makassar berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Untuk mengatasi antrean, distribusi harian telah ditambah sekitar 15 persen, sementara 25 SPBU di Makassar dioperasikan selama 24 jam. Pertamina juga mengaitkan lonjakan antrean dengan peningkatan permintaan, perpindahan sebagian konsumen ke BBM subsidi, serta panic buying.

Persoalan ini juga menyangkut pengawasan distribusi. Satgas di Sulawesi Selatan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi, transaksi pengisian berulang dalam satu hari, serta penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi pada STNK.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya telah membentuk Satgas Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran BBM Bersubsidi dan LPG 3 kg.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa ketika persoalan distribusi energi sampai memengaruhi kegiatan sekolah, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mempercepat pemulihan pelayanan kepada masyarakat.

DPN ETH mendorong pemerintah, BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, serta aparat terkait memastikan bahwa tambahan pasokan benar-benar sampai ke SPBU yang membutuhkan dan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran.

Menurut DPN ETH, penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi juga penting dilakukan secara konsisten. Namun pengawasan tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian akar persoalan pasokan dan distribusi sehingga masyarakat yang berhak tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Sekretaris Jenderal DPN ETH Ganda Satria Dharma juga menilai kondisi ini dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi ketahanan distribusi energi daerah. Evaluasi perlu mencakup kuota, kapasitas distribusi, pengawasan SPBU, pola konsumsi, titik rawan antrean, hingga mekanisme respons cepat ketika terjadi lonjakan permintaan.

DPN ETH dorong 5 langkah

DPN ETH mendorong normalisasi pasokan dan distribusi secepat mungkin; pengawasan ketat terhadap penyelewengan BBM subsidi; transparansi informasi stok kepada masyarakat untuk mencegah panic buying; prioritas akses bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi strategis; serta evaluasi menyeluruh setelah keadaan kembali normal.

Bagi DPN ETH, energi bukan hanya persoalan ketersediaan BBM di SPBU. Kelancaran energi berkaitan langsung dengan pendidikan, transportasi, logistik, aktivitas ekonomi, harga kebutuhan masyarakat, dan pelayanan publik.