HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Minggu, 13 September 2026 Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah serta membuka kesempatan kerja.

Data terbaru yang disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman menunjukkan bahwa hingga 24 Agustus 2026, KUR telah disalurkan sebesar Rp201 triliun kepada sekitar 3,1 juta debitur. Sebanyak 51 persen penyaluran diberikan kepada wirausaha perempuan.

Porsi KUR yang mengalir ke sektor produktif juga telah mencapai 60,5 persen, antara lain untuk pertanian, perikanan, dan manufaktur. Pemerintah menyatakan arah pembiayaan tidak hanya mengejar besarnya kredit yang tersalurkan, tetapi juga mendorong UMKM berkembang dan naik kelas.

Sebagai pembanding, hingga 28 Juni 2026 KUR baru mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur. Perkembangan menjadi Rp201 triliun pada 24 Agustus menunjukkan adanya tambahan penyaluran yang cukup besar dalam waktu kurang dari dua bulan.

DPN ETH: Jangan Berhenti pada Pencairan Kredit

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan keberhasilan program pembiayaan UMKM perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah kredit yang dicairkan, tetapi juga dari kemampuan penerima mengembangkan usaha, meningkatkan omzet, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

DPN ETH mendorong agar akses KUR semakin terbuka bagi pelaku usaha yang layak tetapi masih kesulitan memperoleh pembiayaan formal, termasuk usaha mikro di desa, petani, nelayan, pedagang kecil, industri rumah tangga, serta wirausaha pemula.

Hal tersebut relevan karena pemerintah daerah juga memiliki peran mengusulkan calon debitur melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Data Kementerian UMKM sebelumnya menunjukkan, per 24 Juni 2026 baru 21 dari 38 pemerintah provinsi yang aktif mengunggah calon debitur.

Pendampingan Harus Mengikuti Pembiayaan

Sekretaris Jenderal DPN ETH Ganda Satria Dharma berpandangan pembiayaan akan lebih efektif apabila diikuti pendampingan mengenai pengelolaan keuangan, legalitas usaha, pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan perluasan pasar.

DPN ETH juga mendorong bank penyalur menjaga prinsip kehati-hatian tanpa membuat prosedur menjadi penghalang yang tidak perlu bagi pelaku usaha kecil yang sebenarnya layak memperoleh pembiayaan.

Pemerataan geografis juga perlu diperhatikan. Pemerintah sebelumnya mendorong lembaga penyalur memperluas pembiayaan KUR di Indonesia Timur serta mengarahkan pembiayaan lebih besar kepada sektor produksi.

Lima arah yang didorong DPN ETH

DPN ETH mendorong perluasan akses KUR bagi usaha produktif; pendampingan setelah pencairan; pemerataan pembiayaan hingga desa dan Indonesia Timur; penguatan akses bagi wirausaha perempuan dan generasi muda; serta evaluasi keberhasilan berdasarkan pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja, bukan semata-mata nilai kredit yang tersalurkan.

Bagi DPN ETH, Rp201 triliun pembiayaan harus diterjemahkan menjadi usaha yang tumbuh, produksi yang meningkat, pasar yang semakin luas, dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.