Hambalang, Kabupaten Bogor — Rabu, 16 September 2026 Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat mitigasi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur setelah gempa magnitudo 4,7 kembali mengguncang wilayah Ruteng–Manggarai pada Rabu, 16 September 2026, di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa besar M7,7 yang melanda NTT pada Agustus lalu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa hari ini terjadi pada pukul 01.26.34 WIB, berpusat di laut sekitar 48 kilometer utara Ruteng–Manggarai, pada koordinat 8,19 LS–120,35 BT dengan kedalaman hanya 6 kilometer. Guncangan dirasakan dengan intensitas III–IV MMI di Kabupaten Manggarai.

BMKG juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan gempa susulan.

Gempa Terjadi Saat NTT Masih Memulihkan Kerusakan Besar

Gempa M4,7 hari ini menjadi penting bukan semata-mata karena magnitudonya, melainkan karena terjadi ketika kawasan Flores masih berada dalam proses pemulihan akibat gempa M7,7 pada 15 Agustus 2026.

BNPB pada 27 Agustus mencatat sementara 77.912 rumah rusak di tujuh kabupaten terdampak gempa M7,7. Jumlah tersebut terdiri atas 24.597 rumah rusak berat, 18.537 rusak sedang, dan 34.778 rusak ringan.

Khusus Kabupaten Manggarai, BNPB ketika itu mencatat 6.360 rumah rusak berat, 5.196 rusak sedang, dan 5.552 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat jumlah kerusakan rumah tertinggi dalam pendataan tersebut.

Fakta itu membuat setiap aktivitas seismik baru di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian serius terhadap kondisi bangunan yang sebelumnya telah mengalami kerusakan atau penurunan kekuatan struktur.

H. Safrizal: Gempa Tidak Bisa Dicegah, tetapi Risiko Korban Bisa Dikurangi

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara rawan gempa membutuhkan budaya mitigasi yang berjalan sebelum bencana, bukan hanya respons setelah korban dan kerusakan terjadi.

“Gempa bumi memang tidak bisa kita hentikan, tetapi jumlah korban dan kerusakan dapat ditekan jika bangunan aman, masyarakat memahami prosedur penyelamatan, jalur evakuasi tersedia, dan pemerintah mempunyai sistem tanggap darurat yang benar-benar siap bekerja,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, gempa M4,7 hari ini seharusnya menjadi pengingat bahwa rehabilitasi pascabencana tidak boleh sekadar mengejar jumlah rumah yang selesai diperbaiki.

“Yang dibangun kembali harus lebih aman daripada bangunan sebelumnya. Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran rehabilitasi yang besar tetapi rumah, sekolah atau fasilitas publik yang diperbaiki kembali mempunyai kerentanan yang sama ketika gempa berikutnya datang,” ujarnya.

DPN ETH: Audit Bangunan Terdampak Jangan Ditunda

DPN ETH menilai kondisi pascagempa besar menimbulkan persoalan tambahan yang perlu diawasi.

Bangunan yang tampak masih berdiri tidak selalu berarti struktur bangunan tersebut aman. Retakan pada kolom, balok, sambungan, dinding pengisi maupun fondasi dapat menimbulkan risiko berbeda apabila wilayah yang sama kembali mengalami guncangan.

Karena itu, DPN ETH mendorong penilaian teknis diprioritaskan terhadap sekolah, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah, pasar, kantor pelayanan publik, tempat pengungsian, serta rumah masyarakat yang sebelumnya terdampak gempa M7,7.

Ganda Satria Dharma: Buat Peta Bangunan Aman, Terbatas, dan Tidak Layak Digunakan

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menjelaskan dan mempertegas sikap Ketua Umum H. Safrizal.

Menurut Ganda, arahan tersebut perlu diterjemahkan pemerintah menjadi langkah teknis yang dapat diperiksa masyarakat.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum berarti bangunan terdampak harus mempunyai status yang jelas. Mana yang aman digunakan, mana yang hanya boleh digunakan setelah perbaikan, dan mana yang harus dikosongkan. Jangan masyarakat dibiarkan menilai sendiri kondisi struktur bangunan setelah gempa,” jelas Ganda.

Ia menilai hasil asesmen idealnya menjadi bagian dari database rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga bantuan pembangunan benar-benar diberikan berdasarkan tingkat kerusakan yang telah diverifikasi.

BNPB sendiri telah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk standardisasi penilaian kerusakan rumah, penyusunan data by name by address, Kajian Kebutuhan Pascabencana, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Jangan Hanya Membangun Rumah, Bangun Ketahanan Masyarakat

DPN ETH menilai agenda rehabilitasi juga harus mencakup kesiapan masyarakat.

Sekolah di daerah rawan gempa, misalnya, perlu mempunyai titik kumpul dan melakukan latihan evakuasi secara berkala. Rumah sakit harus mempunyai prosedur ketika listrik, komunikasi atau akses jalan mengalami gangguan. Pemerintah desa perlu mengetahui jalur evakuasi serta lokasi warga rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak.

H. Safrizal mengatakan:

“Mitigasi tidak boleh hanya menjadi dokumen yang tersimpan di kantor. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan dalam 30 detik pertama ketika gempa terjadi, ke mana mereka keluar, di mana berkumpul dan dari mana informasi resmi diperoleh.”

Ganda: Informasi BMKG Harus Mengalahkan Hoaks

Ganda Satria Dharma juga meminta pemerintah daerah memperkuat komunikasi kebencanaan.

Menurutnya, situasi setelah gempa sering menjadi ruang bagi informasi palsu mengenai prediksi gempa besar, tsunami, atau waktu terjadinya gempa berikutnya.

“Satu-satunya rujukan teknis harus informasi resmi BMKG dan lembaga pemerintah berwenang. Pemerintah daerah harus mampu menyebarkan informasi dengan cepat sampai desa sehingga masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan pesan berantai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Ganda.

DPN ETH mengingatkan bahwa waktu terjadinya gempa bumi berikutnya tidak dapat dipastikan secara tepat, sehingga masyarakat perlu menghindari informasi yang mengklaim dapat menentukan tanggal dan jam gempa.

Rehabilitasi Puluhan Ribu Rumah Harus Memakai Prinsip Build Back Better

Dengan puluhan ribu rumah tercatat mengalami kerusakan pascagempa Agustus, DPN ETH meminta proses rehabilitasi dan rekonstruksi menerapkan prinsip build back better—membangun kembali dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik.

Ganda mengatakan pengawasan tidak seharusnya berhenti pada pencairan bantuan.

“Perlu diperiksa kualitas material, struktur bangunan, kesesuaian desain rumah tahan gempa, pelaksanaan konstruksi dan siapa yang melakukan pengawasan. Targetnya bukan hanya rumah selesai berdiri, tetapi rumah tersebut lebih mampu melindungi penghuninya,” ujarnya.

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah Konkret

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk mempercepat asesmen struktur bangunan terdampak; mengaudit sekolah, rumah sakit dan fasilitas publik; memastikan pembangunan kembali menerapkan standar ketahanan gempa; membuat peta bangunan berdasarkan tingkat keamanan; memperbanyak simulasi evakuasi masyarakat; memperkuat sistem informasi BMKG hingga tingkat desa; serta memastikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diawasi secara transparan.

DPN ETH juga meminta pemerintah menjadikan pengalaman gempa Flores 2026 sebagai bahan evaluasi tata ruang dan kualitas bangunan di seluruh kawasan rawan gempa.

H. Safrizal: Keselamatan Harus Dibangun Sebelum Gempa Berikutnya Datang

H. Safrizal menegaskan bahwa gempa M4,7 hari ini tidak seharusnya digunakan untuk menimbulkan kepanikan, tetapi sebagai pengingat agar kesiapsiagaan tidak menurun.

“Masyarakat tidak perlu dibuat takut. Yang dibutuhkan adalah kesiapan. Gempa berikutnya tidak menunggu rapat pemerintah atau selesainya administrasi. Karena itu keselamatan masyarakat harus dibangun mulai sekarang,” tegas H. Safrizal.

Bagi DPN ETH, ukuran keberhasilan penanganan pascabencana bukan hanya seberapa cepat daerah kembali terlihat normal, tetapi seberapa jauh masyarakat, bangunan dan sistem pemerintah menjadi lebih siap menghadapi bencana berikutnya.