KKP menerbitkan aturan terbaru mengenai verifikasi pengguna dan volume penyaluran BBM harga khusus untuk kapal perikanan di atas 30 GT hingga 200 GT. Pengawasan distribusi menjadi kunci agar fasilitas energi benar-benar sampai kepada pengguna yang berhak.

HAMBALANG, 16 September 2026 — Bahan bakar kembali menjadi isu penting dalam ekonomi perikanan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2026 mengenai verifikasi konsumen pengguna dan volume penyaluran BBM dengan harga khusus bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 GT sampai dengan 200 GT. Aturan tersebut ditetapkan dan berlaku sejak 4 September 2026.

Sebelumnya, KKP juga telah menetapkan Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2026 yang mengatur petunjuk teknis penggunaan dan pengawasan BBM Biosolar dengan harga khusus untuk kelompok ukuran kapal yang sama. Aturan itu berlaku sejak 24 Juli 2026. ([JDIH KKP][2])

Bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, persoalannya kini bukan sekadar ada atau tidak adanya regulasi.

Pertanyaan sebenarnya adalah: apakah BBM tersebut tersedia ketika kapal akan berangkat melaut?

BBM BUKAN PELENGKAP, BBM ADALAH URAT NADI OPERASI PENANGKAPAN

Kapal perikanan tidak bergerak tanpa bahan bakar.

Ketika BBM sulit diperoleh, jadwal keberangkatan terganggu. Ketika biaya bahan bakar meningkat, biaya operasi ikut membesar. Pada akhirnya, tekanan tersebut dapat memengaruhi harga hasil tangkapan dan pendapatan pelaku usaha perikanan.

Karena itu, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang pengaturan verifikasi pengguna dan volume penyaluran perlu berjalan beriringan dengan kepastian pasokan di titik-titik pelayanan kapal perikanan.

Regulasi yang baik harus terasa manfaatnya ketika kapal bersandar di pelabuhan.

Jangan sampai hak atas BBM sudah tercatat di sistem, tetapi tangki kapal tetap kosong.

ATURAN INI KHUSUS KAPAL DI ATAS 30 GT SAMPAI 200 GT

Satu hal harus dijelaskan agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan tersebut.

Kepmen KP Nomor 69 Tahun 2026 secara khusus mengatur verifikasi konsumen pengguna dan volume penyaluran BBM harga khusus untuk kapal perikanan di atas 30 GT hingga 200 GT. Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2026 juga mempunyai cakupan ukuran kapal yang sama untuk Biosolar harga khusus.

Artinya, aturan ini bukan ketentuan yang secara otomatis berlaku untuk seluruh kapal nelayan dari semua ukuran.

Satuan Nelayan ETH menilai batas cakupan tersebut penting disosialisasikan dengan jelas agar nelayan tidak memperoleh informasi yang keliru mengenai hak, persyaratan, dan mekanisme pelayanan BBM.

VERIFIKASI HARUS KETAT, TAPI JANGAN MEMBUAT PELAYANAN MACET

Tujuan verifikasi adalah memastikan BBM dengan harga khusus diterima oleh konsumen pengguna yang memenuhi ketentuan dan volumenya dapat dikendalikan.

Namun proses administrasi juga harus praktis.

Pelaku usaha perikanan membutuhkan kepastian mengenai dokumen yang diperlukan, titik pelayanan, proses verifikasi, volume yang diperbolehkan dan mekanisme ketika terjadi persoalan administrasi.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong agar proses tersebut transparan dan mudah dipahami oleh pemilik maupun operator kapal yang memenuhi persyaratan.

Pengawasan tidak boleh longgar.

Tetapi birokrasi juga jangan sampai membuat kapal tertahan berhari-hari hanya untuk memperoleh kejelasan pelayanan.

CEGAH KEBOCORAN DAN PENYALAHGUNAAN

BBM dengan harga khusus merupakan fasilitas yang mempunyai nilai ekonomi.

Karena itu potensi penyalahgunaan harus menjadi perhatian.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang pemerintah perlu memastikan adanya sistem yang dapat mencocokkan secara jelas:

identitas kapal, ukuran kapal, dokumen perikanan, kebutuhan operasional, volume BBM yang diberikan, lokasi pengisian serta rekam penggunaan.

Pengawasan berbasis data dapat membantu mencegah BBM masuk ke pihak yang tidak berhak.

Setiap liter yang bocor dari sistem berarti berkurangnya pasokan bagi kapal yang seharusnya menerima.

PELABUHAN DAN SPBN HARUS PUNYA INFORMASI YANG SAMA

Persoalan sering muncul ketika informasi di tingkat pusat tidak sepenuhnya sama dengan pemahaman di lapangan.

Karena itu, aturan baru tersebut perlu diterjemahkan menjadi prosedur pelayanan yang seragam di pelabuhan dan titik pengisian.

Pemilik kapal harus mengetahui ke mana harus datang.

Petugas harus mengetahui dokumen apa yang diverifikasi.

Dan apabila permohonan ditolak, harus ada alasan yang dapat dijelaskan secara jelas.

Satuan Nelayan ETH menilai ketidakpastian prosedur justru membuka ruang munculnya perantara atau praktik yang tidak perlu.

Pelayanan yang transparan merupakan salah satu cara terbaik menutup ruang penyimpangan.

NELAYAN KECIL JUGA MEMBUTUHKAN KEPASTIAN BBM

Walaupun Kepmen KP 69/2026 dan 54/2026 secara spesifik mencakup kapal di atas 30 GT sampai 200 GT, persoalan akses BBM juga sangat penting bagi nelayan tradisional dan kapal skala kecil.

Biaya bahan bakar dapat mengambil porsi besar dari ongkos melaut.

Karena itu Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang kebijakan energi sektor perikanan perlu dilihat secara menyeluruh, dengan mekanisme yang sesuai bagi masing-masing kelompok kapal dan ketentuan yang berlaku.

Nelayan kecil jangan sampai harus membeli BBM dengan jalur yang lebih panjang dan biaya yang lebih mahal hanya karena akses pelayanan di wilayah pesisir terbatas.

DATA PENYALURAN PERLU TERBUKA DAN BISA DIEVALUASI

Setelah kebijakan berjalan, publik perlu mengetahui hasilnya.

Berapa kapal yang lolos verifikasi?

Berapa volume yang disalurkan?

Di pelabuhan mana kebutuhan paling tinggi?

Apakah terjadi kekurangan pasokan?

Apakah terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan?

Data tersebut penting untuk menilai apakah sistem baru bekerja sesuai tujuan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong agar evaluasi penyaluran tidak hanya dilakukan di atas meja, tetapi juga berdasarkan pengalaman langsung pengguna di pelabuhan.

SATUAN NELAYAN ETH: BBM HARUS TEPAT SASARAN, TEPAT VOLUME DAN TERSEDIA SAAT DIBUTUHKAN

Bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, keberhasilan kebijakan BBM sektor perikanan dapat dilihat dari tiga hal sederhana:

tepat penerima, tepat volume, dan tersedia saat kapal membutuhkannya.

Jika ketiganya berjalan, operasional perikanan dapat menjadi lebih pasti.

Jika tidak, regulasi hanya akan menjadi dokumen yang jauh dari kehidupan orang-orang yang setiap hari bekerja di laut.

Nelayan dan awak kapal tidak membutuhkan BBM hanya di dalam aturan. Mereka membutuhkan BBM di tangki ketika kapal hendak berangkat mencari ikan.

BBM TERJAMIN, OPERASI LEBIH PASTI, EKONOMI PESISIR BERGERAK

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang akan terus memberikan perhatian pada persoalan bahan bakar sebagai salah satu komponen penting biaya operasi perikanan.

Pengawasan diperlukan untuk mencegah kebocoran.

Pelayanan diperlukan agar pengguna yang memenuhi syarat tidak kesulitan.

Dan keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Jangan sampai BBM harga khusus tersedia di atas kertas, tetapi sulit ditemukan ketika kapal hendak meninggalkan dermaga.

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

“KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT”

Hambalang, 16 September 2026