HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 16 SEPTEMBER 2026. Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk memperkuat pengawasan terhadap APBN, penerimaan negara, utang, belanja pemerintah, serta efektivitas program yang menggunakan uang publik.

Fakta Terverifikasi

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026. Serah terima jabatan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil kemudian berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September.

Kementerian Keuangan pada 16 September 2026 kembali memuat pernyataan bahwa Suahasil berkomitmen menjaga keuangan negara dan memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.

Pada hari yang sama, Kementerian Keuangan juga mengagendakan International Tax Conference 2026, yang membahas transformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan serta penerimaan negara di tengah perkembangan ekonomi digital.

Reza: Pergantian Menteri Tidak Boleh Mengurangi Pengawasan Publik

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai pergantian Menteri Keuangan bukan hanya persoalan pergantian figur.

Bagi mahasiswa, persoalan yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan uang negara tetap transparan, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Siapa pun Menteri Keuangannya, prinsip pengawasannya tidak berubah. APBN adalah instrumen negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Mahasiswa harus berani bertanya ke mana uang negara dibelanjakan dan apa hasil yang diterima rakyat.”

APBN Jangan Hanya Dibaca dari Besarnya Anggaran

ANALISIS DAN SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH: besarnya anggaran suatu program tidak otomatis menunjukkan keberhasilan kebijakan.

Yang harus diperiksa adalah hubungan antara anggaran, realisasi dan hasil.

Program bernilai besar seharusnya memiliki indikator yang memungkinkan publik mengetahui apakah uang tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, ketahanan pangan, infrastruktur atau perlindungan sosial.

Reza menegaskan:

“Jangan sampai keberhasilan kementerian hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa hasilnya, siapa yang menerima manfaatnya dan apakah manfaat tersebut sebanding dengan uang rakyat yang dikeluarkan?”

Mahasiswa Perlu Mengawasi Penerimaan Negara

Pengawasan mahasiswa, menurut Satuan Mahasiswa ETH, juga tidak boleh hanya berfokus pada sisi pengeluaran.

Penerimaan negara—terutama perpajakan—merupakan bagian penting dalam pembiayaan pembangunan.

Karena Kementerian Keuangan sedang membahas transformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dalam ekonomi digital, Satuan Mahasiswa ETH meminta setiap reformasi memperhatikan keadilan, kepastian hukum, kemudahan pelayanan dan perlindungan hak wajib pajak.

“Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Tetapi peningkatan penerimaan harus dilakukan secara adil. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha yang patuh justru menghadapi prosedur yang semakin berat sementara potensi kebocoran tidak ditangani secara serius.”

Lima Pertanyaan Mahasiswa kepada Kementerian Keuangan

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memperoleh jawaban atas lima persoalan: bagaimana pemerintah menjaga kesehatan APBN; program mana yang menjadi prioritas belanja; bagaimana efektivitas setiap program besar diukur; bagaimana pemerintah mencegah kebocoran penerimaan dan belanja; serta bagaimana utang dan kewajiban fiskal dikelola agar tidak mempersempit ruang pembangunan generasi berikutnya.

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan adanya penyimpangan. Pertanyaan merupakan bagian dari pengawasan kebijakan publik.

Jangan Sampai Efisiensi Mengurangi Pelayanan Rakyat

Satuan Mahasiswa ETH mendukung efisiensi apabila diarahkan pada pengurangan pemborosan dan belanja yang tidak efektif.

Namun organisasi mengingatkan bahwa efisiensi tidak seharusnya diterjemahkan semata-mata sebagai pemotongan anggaran.

“Potong pemborosan, bukan hak rakyat. Kurangi belanja yang tidak produktif, bukan kesempatan anak muda memperoleh pendidikan. Efisiensi harus membuat negara bekerja lebih baik dengan uang yang tersedia.”

Dorong Dashboard Pengawasan APBN

Sebagai tuntutan konkret, Satuan Mahasiswa ETH mendorong Kementerian Keuangan memperkuat sistem informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengikuti perjalanan anggaran dari alokasi → realisasi → keluaran → manfaat.

Data tersebut idealnya dapat dicari berdasarkan kementerian/lembaga, program, daerah dan jenis belanja.

Dengan demikian mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik berdasarkan opini, tetapi dapat melakukan pengawasan berbasis data.

Kampus Harus Mengajarkan Mahasiswa Membaca APBN

Reza juga mendorong organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi meningkatkan literasi kebijakan fiskal.

Mahasiswa ekonomi, hukum, administrasi publik, teknik, kesehatan maupun bidang lainnya dapat terlibat karena APBN membiayai hampir seluruh sektor strategis pembangunan.

“Gerakan mahasiswa akan semakin kuat apabila demonstrasi, kritik dan pernyataan sikap dibarengi kemampuan membaca dokumen negara. Mahasiswa harus mampu membuka APBN, memeriksa angka, membandingkan target dengan realisasi dan menunjukkan persoalannya secara argumentatif.”

Lima Tuntutan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong transparansi realisasi program strategis pemerintah; evaluasi belanja berdasarkan manfaat, bukan hanya penyerapan; perlindungan anggaran pelayanan dasar masyarakat; reformasi perpajakan yang adil dan akuntabel; serta keterbukaan data yang memungkinkan mahasiswa dan masyarakat melakukan pengawasan APBN secara independen.

Satuan Mahasiswa ETH menegaskan pengawasan tersebut ditujukan terhadap kebijakan dan penggunaan uang publik, bukan untuk membangun tuduhan terhadap pejabat tertentu.

Dari Hambalang: Mahasiswa Harus Menjadi Auditor Sosial

Reza menilai generasi muda perlu mengembangkan bentuk gerakan mahasiswa yang lebih berbasis riset.

“Mahasiswa harus menjadi auditor sosial. Bukan menggantikan BPK, DPR atau aparat penegak hukum, tetapi menjadi mata publik yang membaca kebijakan, menguji manfaatnya dan berani mempertanyakan ketika terdapat sesuatu yang tidak masuk akal.”

Menurutnya, sikap kritis mahasiswa tidak berarti harus selalu berlawanan dengan pemerintah.

Kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat layak didukung. Kebijakan yang mempunyai kelemahan harus dikritik dan diperbaiki.

“Kami tidak ingin mahasiswa hanya muncul ketika terjadi masalah. Pengawasan harus dilakukan sejak kebijakan direncanakan, ketika anggaran ditetapkan, saat program dilaksanakan sampai hasilnya dirasakan masyarakat.”

Dari Hambalang, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak boleh mengurangi prinsip dasar pengelolaan negara:

APBN harus transparan. Pajak harus adil. Belanja harus bermanfaat. Pemborosan harus dicegah. Dan uang rakyat harus dapat diawasi oleh rakyat.

Hambalang, Kabupaten Bogor | 16 September 2026
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma