Hambalang, Kabupaten Bogor — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti paradoks tata kelola beras nasional: pemerintah menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 4,6 juta ton, tetapi stabilitas stok tersebut tetap harus dibuktikan melalui keterjangkauan harga dan ketersediaan beras di tingkat konsumen.

Perkembangan terbaru pada Kamis, 17 September 2026 menunjukkan Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stok beras di ritel tetap aman. Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memperkuat pasokan dan stabilisasi harga.

Badan Pangan Nasional pada 16 September mencatat CBP yang tersimpan di Perum Bulog sekitar 4,6 juta ton, sedangkan realisasi penyaluran SPHP sejak Maret hingga pertengahan September mencapai sekitar 794 ribu ton.

Stok Besar Belum Otomatis Membuat Harga Murah

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibaca hanya dari jumlah beras di gudang.

Data Bapanas yang dikutip pada 17 September menunjukkan rata-rata harga beras medium nasional pada 13 September masih sekitar Rp13.669 per kilogram, sedangkan beras premium sekitar Rp16.166 per kilogram. Pada Agustus, harga beras juga masih mengalami kenaikan di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran dibanding Juli.

Dengan kata lain, persediaan pemerintah yang besar memberikan ruang intervensi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kecepatan, lokasi, jalur dan harga penyaluran beras sampai ke pasar.

H. Safrizal: Jangan Berpuas Diri karena Gudang Penuh

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai besarnya cadangan beras merupakan modal penting bagi negara, tetapi bukan ukuran akhir keberhasilan kebijakan pangan.

“Empat koma enam juta ton beras di gudang adalah kekuatan negara untuk melakukan intervensi. Tetapi bagi masyarakat, ukuran akhirnya sederhana: apakah beras tersedia di pasar, apakah harganya terjangkau, dan apakah keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangannya tanpa mengorbankan kebutuhan pokok lainnya,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, pemerintah perlu menghubungkan data stok nasional dengan realitas yang dihadapi konsumen.

“Jangan sampai laporan menunjukkan stok besar sementara masyarakat di daerah tertentu masih menghadapi harga tinggi. Kalau itu terjadi, yang harus diperiksa adalah distribusi, struktur pasar dan kecepatan intervensinya,” lanjutnya.

Tambahan 1 Juta Ton SPHP Harus Ditargetkan ke Daerah yang Membutuhkan

Pemerintah memutuskan tambahan 1 juta ton beras SPHP pada awal September untuk menghadapi musim kemarau dan dampak El Niño serta menjaga kestabilan harga hingga akhir tahun. Kementerian Pertanian menyatakan produksi dan kebutuhan beras nasional masih berada dalam kondisi aman.

DPN ETH menilai tambahan volume tersebut sebaiknya tidak dibagi secara seragam.

Wilayah yang mengalami tekanan harga tinggi, defisit produksi, biaya logistik besar, atau gangguan pasokan perlu memperoleh prioritas berdasarkan data pasar.

Ganda Satria Dharma: Buat Peta Stok, Distribusi dan Harga per Kabupaten

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma, secara terpisah, menjelaskan dan mempertegas sikap H. Safrizal.

Menurut Ganda, prinsip yang disampaikan Ketua Umum dapat diterjemahkan menjadi dashboard pengendalian pangan per daerah.

“Pernyataan Ketua Umum harus dibuat operasional. Pemerintah harus bisa melihat kabupaten mana harga berasnya naik, berapa stok Bulog terdekat, berapa SPHP yang sudah masuk, melalui saluran mana, dan apakah setelah intervensi harga konsumen benar-benar turun atau stabil,” jelas Ganda.

Menurutnya, tanpa pengukuran tersebut, keberhasilan program berisiko hanya dinilai berdasarkan jumlah ton yang keluar dari gudang.

“Distribusi 10 ribu ton belum tentu berhasil kalau masuk ke lokasi atau jalur yang tidak membutuhkan. Sebaliknya, beberapa ratus ton di daerah yang pasokannya kritis bisa mempunyai dampak harga yang lebih besar. Karena itu intervensi harus berbasis data,” tambahnya.

Cirebon Salurkan SPHP 137 Persen dari Target

Contoh besarnya intervensi terlihat di wilayah Cirebon. Perum Bulog Cabang Cirebon mencatat penyaluran 24.290 ton beras SPHP hingga September 2026, atau sekitar 137 persen dari target 17.664 ton.

Bulog menyatakan jaringan pergudangan digunakan untuk memperluas distribusi agar beras tersedia dan terjangkau.

Bagi DPN ETH, capaian seperti itu penting, tetapi perlu dilanjutkan dengan pengukuran dampak.

Ganda Satria Dharma menjelaskan:

“Setelah kita mengetahui penyalurannya 137 persen, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perubahan harga beras pada pasar yang menerima SPHP. Dengan demikian kita dapat mengetahui efektivitas setiap rupiah dan setiap ton beras yang digunakan untuk stabilisasi.”

H. Safrizal: Lindungi Konsumen tanpa Memukul Harga di Tingkat Petani

H. Safrizal mengingatkan stabilisasi harga juga tidak boleh dilakukan dengan menekan petani sehingga harga gabah jatuh di bawah tingkat yang layak.

“Kebijakan pangan mempunyai dua sisi. Konsumen membutuhkan harga terjangkau, sedangkan petani membutuhkan harga gabah yang memberikan keuntungan. Negara harus menjaga keduanya. Jangan menyelesaikan masalah konsumen dengan memindahkan beban kepada petani,” ujar H. Safrizal.

DPN ETH menilai persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang berbeda antara hulu dan hilir: peningkatan produktivitas, efisiensi penggilingan dan logistik untuk menekan biaya, serta intervensi pasar yang tepat sasaran untuk menjaga keterjangkauan konsumen.

Bantuan Pangan dan SPHP Punya Fungsi Berbeda

Pemerintah juga memperpanjang bantuan pangan beras bagi sekitar 33,2 juta penerima hingga Desember 2026 dengan tambahan kebutuhan sekitar satu juta ton. Program ini berbeda dari SPHP.

Bantuan pangan diberikan langsung kepada penerima untuk mengurangi beban konsumsi rumah tangga, sedangkan SPHP masuk ke pasar untuk menambah pasokan dan membantu stabilisasi harga.

DPN ETH menilai kedua instrumen tersebut tidak boleh dicampur dalam evaluasi.

Ganda mengatakan pemerintah perlu mengukur bantuan pangan berdasarkan ketepatan penerima, sedangkan SPHP harus dinilai berdasarkan akses masyarakat dan dampaknya terhadap harga pasar.

Stok Aman Harus Disertai Distribusi yang Aman

Pemerintah pada 17 September juga memastikan pasokan beras di ritel tetap aman di tengah penarikan 25 merek beras fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi standar kandungan gizi berdasarkan pengujian pemerintah. Dugaan unsur pidana dalam persoalan tersebut masih ditangani aparat dan belum merupakan putusan pengadilan.

Situasi tersebut membuat pengelolaan stok medium dan premium semakin penting agar penarikan produk tertentu tidak memicu kekhawatiran pasokan.

DPN ETH Dorong Enam Langkah Konkret

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah, Bapanas, Bulog serta pemerintah daerah untuk memperkuat pemetaan harga beras per daerah; mengarahkan SPHP terlebih dahulu ke wilayah dengan tekanan harga tertinggi; mempublikasikan volume distribusi dan dampaknya terhadap harga; memastikan beras SPHP dijual sesuai ketentuan; menjaga keseimbangan antara harga konsumen dan pendapatan petani; serta memperkuat pengawasan agar beras subsidi tidak dialihkan atau diperdagangkan kembali secara tidak semestinya.

Ketentuan SPHP tahun 2026 menetapkan harga konsumen berdasarkan zona, antara lain Rp12.500 per kilogram di Zona 1, Rp13.100 di Zona 2 dan Rp13.500 di Zona 3. Beras SPHP juga mempunyai pembatasan pembelian dan tidak boleh dijual kembali karena terdapat unsur dukungan anggaran negara.

H. Safrizal: Ketahanan Pangan Harus Terlihat di Meja Makan Rakyat

H. Safrizal menutup dengan meminta ukuran keberhasilan kebijakan pangan dikembalikan kepada masyarakat.

“Ketahanan pangan jangan hanya dilihat dari gudang dan laporan statistik. Ketahanan pangan harus terlihat di pasar, di warung, di rumah petani dan akhirnya di meja makan masyarakat. Stok yang kuat harus menjadi perlindungan nyata terhadap daya beli rakyat,” tegas H. Safrizal.

Bagi DPN ETH, besarnya CBP merupakan modal strategis Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan cadangan nasional dapat bergerak cepat dari gudang menuju lokasi yang membutuhkan, pada waktu yang tepat, dengan harga yang benar, tanpa merugikan petani.