HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 18 SEPTEMBER 2026. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara di Komisi XI DPR RI mulai menyentuh salah satu fondasi penting kebijakan fiskal Indonesia: batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Isu tersebut mendapat perhatian Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang karena setiap perubahan aturan mengenai defisit dapat memengaruhi ruang belanja pemerintah, kebutuhan pembiayaan utang, beban bunga serta kemampuan negara membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pembangunan pada masa mendatang.

Fakta Terverifikasi: DPR Membuka Diskusi Batas 3 Persen

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Keuangan Negara pada 17 September 2026, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengangkat kemungkinan mengkaji ulang batas maksimum defisit APBN sebesar 3 persen terhadap PDB. Ia mempertanyakan apakah batas tersebut harus diperlakukan sebagai angka yang absolut dalam semua kondisi perekonomian serta menyinggung kebutuhan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan.

Diskusi tersebut belum berarti batas 3 persen telah diubah. Sampai hari ini, pembahasan masih berlangsung dalam konteks penyusunan RUU Keuangan Negara.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pada 17 September menegaskan sikap pemerintah saat ini tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen guna mempertahankan kredibilitas fiskal.

RAPBN 2027 Sendiri Masih di Bawah Batas 3 Persen

Pemerintah dalam RAPBN 2027 mengusulkan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB, dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun. Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan pembiayaan akan dijalankan secara hati-hati dengan mempertimbangkan biaya, risiko dan manfaat jangka panjang.

Artinya, perdebatan mengenai batas 3 persen saat ini merupakan pembahasan mengenai arsitektur hukum fiskal ke depan, sementara rancangan APBN 2027 pemerintah masih menggunakan defisit di bawah tiga persen.

Reza: Jangan Jadikan Defisit Sekadar Perdebatan Angka

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai pembahasan mengenai batas defisit sah dilakukan dalam proses legislasi. Namun mahasiswa perlu mengawasi bukan hanya angka batasnya, melainkan alasan dan konsekuensi setiap perubahan.

“Pertanyaannya bukan hanya tiga persen atau lebih dari tiga persen. Mahasiswa harus bertanya: kalau negara menambah defisit, uangnya digunakan untuk apa, hasilnya apa, bagaimana utangnya dibayar dan siapa yang akan menanggung konsekuensinya pada masa depan.”

Menurut Reza, defisit dapat menjadi instrumen kebijakan ekonomi ketika pemerintah membutuhkan ruang untuk investasi atau menghadapi tekanan ekonomi. Namun penambahan ruang fiskal tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan apabila kualitas belanja buruk.

RUU Keuangan Negara Harus Memperkuat Belanja Berbasis Hasil

Komisi XI DPR dalam pembahasan resmi 17 September juga menyoroti perlunya RUU Keuangan Negara memperkuat model penganggaran yang berorientasi pada output, outcome dan hasil, bukan hanya aspek administrasi maupun kemampuan menyerap anggaran.

Satuan Mahasiswa ETH menilai prinsip tersebut sangat penting.

“Kalau pemerintah berutang untuk membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, industri atau infrastruktur produktif, masyarakat harus dapat melihat hasilnya. Tetapi kalau defisit meningkat sementara manfaat belanja sulit diukur, maka generasi muda hanya mewarisi kewajibannya.”

Ada Argumen Berbeda yang Harus Dibuka ke Publik

Perdebatan mengenai batas defisit mempunyai dua sisi yang perlu dijelaskan secara jernih.

Sebagian anggota DPR berpendapat batas yang terlalu kaku dapat mempersempit kemampuan pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan momentum pembangunan.

Di sisi lain, sejumlah ekonom dalam pembahasan yang sama mengingatkan bahwa pelebaran defisit melalui penambahan utang dapat meningkatkan beban pembayaran bunga dan mempersempit ruang fiskal jika tidak menghasilkan pertumbuhan serta penerimaan negara yang memadai.

Satuan Mahasiswa ETH menilai kedua argumen harus diuji dengan data, bukan slogan.

“Kalau ada yang mengusulkan defisit lebih fleksibel, tunjukkan simulasinya. Berapa tambahan pertumbuhan? Berapa utang baru? Berapa bunga yang harus dibayar? Program apa yang dibiayai? Dan apa risikonya jika target pertumbuhan tidak tercapai?”

Jangan Wariskan Utang tanpa Aset dan Manfaat

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, penggunaan utang perlu dibedakan berdasarkan tujuan.

Pembiayaan yang menghasilkan aset produktif dan peningkatan kapasitas ekonomi mempunyai karakter berbeda dari utang yang digunakan untuk menutup pengeluaran rutin tanpa peningkatan produktivitas.

Reza mengatakan:

“Generasi muda tidak harus antiutang. Tetapi generasi muda wajib kritis terhadap utang yang tidak menghasilkan manfaat jangka panjang. Kalau negara menambah kewajiban hari ini, generasi berikutnya harus menerima infrastruktur, kualitas SDM, produktivitas atau pertumbuhan yang sepadan.”

Penerimaan Negara Jangan Dilupakan

Satuan Mahasiswa ETH juga mengingatkan pembahasan defisit tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan sisi penerimaan.

Defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja. Karena itu memperkuat penerimaan pajak, kepatuhan, PNBP dan menutup kebocoran merupakan bagian penting dalam menjaga ruang fiskal.

KEM-PPKF 2027 sebelumnya menempatkan optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi fiskal pemerintah. ([Fiskal Kemenkeu][6])

“Jangan setiap kebutuhan baru langsung dijawab dengan utang. Pemerintah juga harus menunjukkan keseriusan memperbaiki penerimaan, memberantas kebocoran dan memastikan sumber pendapatan negara dikelola secara optimal.”

Mahasiswa Minta Simulasi Fiskal Dibuka

Satuan Mahasiswa ETH meminta DPR dan pemerintah tidak mengubah kerangka fiskal hanya melalui perdebatan normatif.

Apabila terdapat alternatif batas defisit baru, publik perlu memperoleh simulasi beberapa skenario.

Misalnya, apa yang terjadi apabila defisit menjadi 3,5 persen, 4 persen atau tetap di bawah 3 persen terhadap PDB; berapa tambahan kebutuhan pembiayaan; berapa proyeksi bunga; bagaimana dampaknya terhadap rasio utang; serta seberapa besar ruang tambahan untuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan produktif.

“Undang-undang keuangan negara terlalu penting untuk dibuat tanpa simulasi yang dapat diuji publik.”

Lima Pertanyaan Mahasiswa kepada DPR dan Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pembentuk undang-undang menjawab secara terbuka:

1. Apakah DPR benar-benar akan mengubah batas defisit 3 persen atau baru mengkaji dasar dan relevansinya?
2. Indikator apa yang akan menggantikan atau melengkapi batas defisit apabila aturan berubah?
3. Bagaimana dampaknya terhadap rasio utang dan beban bunga APBN lima sampai sepuluh tahun ke depan?
4. Apa mekanisme yang memastikan tambahan defisit hanya digunakan untuk belanja produktif dan terukur?
5. Bagaimana DPR dan masyarakat dapat mengawasi penggunaan ruang fiskal tambahan apabila pemerintah mendapat fleksibilitas lebih besar?

Pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap kebijakan fiskal dan bukan penilaian bahwa perubahan batas defisit pasti baik atau pasti buruk.

Enam Tuntutan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong DPR membuka draf terbaru dan naskah akademik RUU Keuangan Negara; pemerintah mempublikasikan simulasi fiskal untuk setiap perubahan batas defisit; indikator rasio utang dan beban bunga dimasukkan dalam evaluasi; tambahan ruang fiskal diarahkan pada belanja produktif yang mempunyai outcome terukur; realisasi utang dan penggunaan pembiayaan dibuka kepada masyarakat; serta kebijakan fiskal jangka panjang mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.

Organisasi juga mendukung arah pembahasan DPR yang ingin memperkuat penganggaran berbasis hasil, sepanjang diwujudkan menjadi mekanisme yang benar-benar dapat diaudit publik.

Reza: APBN Bukan Cek Kosong Pemerintah

Reza menilai fleksibilitas fiskal tetap harus dibarengi pengawasan parlemen, audit dan keterbukaan masyarakat.

“Pemerintah memang membutuhkan ruang untuk bertindak ketika ekonomi menghadapi tekanan. Tetapi fleksibilitas bukan cek kosong. Semakin besar ruang pemerintah menggunakan uang dan utang negara, semakin kuat pula pengawasan yang harus dibangun.”

Menurutnya, mahasiswa seharusnya mulai memahami hubungan antara defisit, utang, pajak, belanja dan pelayanan publik.

Ketika beban pembayaran bunga meningkat, terdapat konsekuensi terhadap ruang anggaran untuk program lain. Sebaliknya, apabila utang digunakan secara produktif dan meningkatkan kapasitas ekonomi serta penerimaan negara, manfaatnya juga perlu diperhitungkan secara objektif.

Dari Hambalang: Jangan Bebankan Keputusan Hari Ini kepada Generasi Besok tanpa Perhitungan

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Reza mengajak mahasiswa mengawal RUU Keuangan Negara sebagai salah satu regulasi strategis yang akan menentukan cara pemerintah mengelola uang publik dalam jangka panjang.

“Keputusan fiskal hari ini bisa dibayar oleh generasi yang bahkan belum masuk dunia kerja. Karena itu mahasiswa harus berada di ruang pengawasan sejak sekarang.”

Satuan Mahasiswa ETH menegaskan pembahasan batas defisit harus dilakukan dengan keterbukaan terhadap berbagai pandangan: pemerintah yang menekankan kredibilitas fiskal, DPR yang membuka diskusi mengenai fleksibilitas, serta ekonom yang mengingatkan risiko pembiayaan dan beban utang.

Ruang fiskal boleh dibahas. Pertumbuhan harus didorong. Tetapi utang harus terkendali, belanja harus produktif, risiko harus transparan dan setiap rupiah harus menghasilkan manfaat bagi rakyat.

Hambalang, Kabupaten Bogor | 18 September 2026
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma