Edisi Jumat, 18 September 2026 | Hambalang

Modernisasi armada dinilai penting untuk keselamatan dan produktivitas. Namun siapa penerima kapal, wilayah operasi, alat tangkap, kebutuhan BBM, penyerapan ABK dan dampaknya terhadap ruang tangkap nelayan tradisional harus dibuka secara transparan.

HAMBALANG, 18 September 2026 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan modernisasi 950 kapal perikanan pada 2027 sebagai bagian dari penguatan armada perikanan tangkap nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut modernisasi kapal sebagai salah satu dari enam program prioritas nasional KKP pada 2027.

Target tersebut bukan program kecil. Menurut KKP, pemerintah mengarahkan modernisasi armada untuk menghadapi persoalan kapal yang telah berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional dan mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, modernisasi kapal perlu didukung apabila benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Namun program sebesar ini juga harus menjawab satu pertanyaan mendasar:

950 kapal modern itu nantinya bekerja untuk memperkuat siapa?

JANGAN SAMPAI KAPAL MAKIN MODERN, NELAYAN KECIL MAKIN TERPINGGIR

Modernisasi teknologi perikanan dapat menjadi kemajuan.

Tetapi pertumbuhan armada harus berjalan beriringan dengan perlindungan nelayan kecil.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu memastikan keberadaan kapal-kapal modern tidak menciptakan tekanan baru terhadap wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber kehidupan nelayan tradisional.

Yang perlu dibuka kepada masyarakat antara lain:

ukuran kapal, jenis alat tangkap, wilayah operasi, kapasitas tangkapan, mekanisme penerima atau pengelola kapal serta hubungan program tersebut dengan nelayan di daerah.

Semakin besar kemampuan sebuah kapal menangkap ikan, semakin penting pula pengaturan wilayah operasinya.

Modernisasi jangan berubah menjadi perlombaan siapa yang mempunyai kapal paling besar untuk mengambil ikan paling banyak.

PEMERINTAH RENCANAKAN 4.582 KAPAL HINGGA 2029

ANTARA melaporkan target 950 kapal pada 2027 merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memodernisasi 4.582 kapal perikanan hingga 2029. Pemerintah juga sebelumnya menyebut investasi untuk pengembangan kapal ikan modern secara keseluruhan sekitar Rp125,5 triliun.

Sementara itu, salah satu tahapan program KKP yang diumumkan pada Mei 2026 mencakup pembangunan 1.582 kapal secara bertahap pada 2026–2028, terdiri dari sekitar 1.000 kapal 30 GT, 557 kapal 200 GT dan 25 kapal 500 GT. KKP menyatakan kapal-kapal tersebut akan diproduksi di dalam negeri.

Besarnya program tersebut menunjukkan modernisasi armada akan menjadi salah satu perubahan penting di sektor perikanan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Karena itu pengawasannya tidak boleh dilakukan setelah kapal selesai dibangun.

Pengawasan harus dimulai sejak perencanaan.

20.094 AWAK KAPAL PERNAH DISIAPKAN

KKP sebelumnya juga membuka program penyiapan sekitar 20.094 awak kapal perikanan untuk mendukung pengoperasian 1.582 kapal dalam program modernisasi tersebut. Posisi yang dibutuhkan mencakup perwira dan Anak Buah Kapal (ABK).

Bagi masyarakat pesisir, hal ini berpotensi membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.

Tetapi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai kesempatan tersebut harus dapat diakses masyarakat pesisir secara luas.

Jangan sampai kapal dibangun menggunakan program nasional tetapi masyarakat nelayan di sekitar wilayah operasi hanya menjadi penonton.

Program pelatihan, sertifikasi dan rekrutmen ABK harus transparan sehingga anak-anak nelayan mempunyai kesempatan memperoleh pekerjaan dengan standar keselamatan dan perlindungan kerja yang baik.

JANGAN HANYA BICARA JUMLAH KAPAL — HITUNG JUGA BBMNYA

Ada persoalan lain yang tidak boleh dilepaskan dari program modernisasi.

Bahan bakar.

Ratusan kapal baru berarti kebutuhan BBM operasional juga meningkat.

Satuan Nelayan ETH memandang pemerintah perlu memastikan pertumbuhan armada besar tidak justru menambah tekanan terhadap pasokan BBM yang dibutuhkan nelayan.

Perlu diketahui sejak awal:

berapa kebutuhan BBM setiap kapal, dari mana pasokannya, pelabuhan mana yang melayani pengisian, serta bagaimana sistem pengawasannya.

Jangan sampai armada baru bertambah, sementara nelayan yang sudah lama beroperasi justru semakin sulit mendapatkan bahan bakar.

ALAT TANGKAP DAN WILAYAH OPERASI HARUS TERBUKA

ANTARA menyebut kapal dalam rencana modernisasi dapat menggunakan beragam alat penangkapan, seperti pukat cincin, gillnet, handline, rawai, pole and line, liftnet dan bubu, selain kapal pengangkut dan kapal pendukung lainnya.

Jenis alat tangkap dan wilayah operasi sangat penting karena akan menentukan jenis ikan, kapasitas penangkapan dan interaksi dengan nelayan lainnya.

Satuan Nelayan ETH mendorong agar pemerintah memastikan:

kapal besar tidak masuk ke ruang operasi yang seharusnya menjadi wilayah nelayan kecil, alat tangkap mematuhi ketentuan, dan kemampuan tangkap disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan.

Laut bukan sumber daya tanpa batas.

Modernisasi kapal harus diiringi modernisasi pengawasan.

NELAYAN TRADISIONAL HARUS IKUT NAIK KELAS

KKP sebelumnya menyatakan program modernisasi dimaksudkan untuk mendorong nelayan naik kelas serta mengganti armada yang sudah tua dengan kapal yang lebih layak dan produktif.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang melihat tujuan tersebut harus diterjemahkan hingga nelayan paling kecil.

Jangan sampai istilah “nelayan naik kelas” hanya berlaku bagi mereka yang memperoleh kapal modern.

Nelayan yang masih menggunakan perahu kecil juga membutuhkan:

mesin yang layak, GPS, radio komunikasi, alat keselamatan, akses BBM, cold storage, fasilitas pendaratan serta harga ikan yang lebih baik.

Modernisasi sektor perikanan harus mengangkat seluruh ekosistem nelayan.

SATUAN NELAYAN ETH: BUKA DATA PENERIMA DAN PENEMPATAN KAPAL

Untuk menjaga kepercayaan publik, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah membuka informasi program secara bertahap dan mudah diakses.

Masyarakat perlu mengetahui:

berapa kapal yang dibangun, berapa nilai setiap kapal, galangan pembuat, siapa pengelola atau penerimanya, lokasi penempatan, wilayah penangkapan, alat tangkap serta indikator keberhasilan program.

Transparansi menjadi penting karena nilai investasi yang dibicarakan sangat besar dan program akan memengaruhi struktur perikanan nasional.

Semakin besar programnya, semakin besar pula kewajiban untuk membukanya kepada publik.

UKUR KEBERHASILAN BUKAN DARI JUMLAH KAPAL

Bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, keberhasilan modernisasi tidak cukup diumumkan dengan kalimat:

“950 kapal berhasil dibangun.”

Ukuran yang lebih penting adalah:

Apakah pendapatan nelayan meningkat?

Apakah kecelakaan kapal berkurang?

Apakah ABK mendapatkan pekerjaan yang layak?

Apakah biaya operasi turun?

Apakah hasil tangkapan mendapat harga lebih baik?

Dan apakah nelayan kecil tetap mempunyai ruang tangkap yang cukup?

Kapal boleh semakin modern. Teknologi boleh semakin maju. Tetapi nelayan kecil tidak boleh semakin tersingkir.

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

“KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT”

Hambalang, Jumat, 18 September 2026