Medan, 18 September 2026 — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan Sibolga, Tanjungbalai, Asahan, dan Batu Bara dalam pengembangan kawasan ekonomi biru. Program tersebut harus dibuktikan melalui peningkatan pendapatan nelayan, terbukanya pasar, tersedianya bahan bakar, serta tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan di daerah.

Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai pengembangan ekonomi biru merupakan langkah strategis. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya dinilai dari kenaikan produksi ikan atau banyaknya program yang diresmikan.

“Ukuran keberhasilan ekonomi biru bukan sekadar berapa ton ikan yang ditangkap. Pemerintah harus menunjukkan apakah penghasilan nelayan meningkat, biaya operasional menurun, harga jual membaik, dan hasil tangkapan dapat diserap pasar tanpa permainan harga yang merugikan nelayan,” kata Bahar.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumut Jenny Masniari Sinaga menyampaikan, pengembangan ekonomi biru mencakup sektor perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta konservasi kawasan laut dan pesisir.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi dan daya saing sektor kelautan dan perikanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi nelayan serta masyarakat pesisir.

Data DKP Sumut mencatat produksi perikanan Sumatera Utara pada 2025 mencapai 382.127,77 ton. Target produksi pada 2026 ditetapkan sebesar 383.036,91 ton, sedangkan realisasi hingga triwulan II tercatat 200.931,45 ton.

DPP ETH Sumut mengingatkan agar peningkatan produksi tidak menimbulkan persoalan baru ketika fasilitas penyimpanan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran belum memadai. Tanpa rantai dingin dan kepastian pembeli, produksi yang meningkat dapat menyebabkan harga ikan jatuh saat pasokan melimpah.

“Jangan menyuruh nelayan meningkatkan produksi jika pelabuhan, tempat pelelangan, penyimpanan dingin, es, bahan bakar, dan jalur pemasarannya belum dipastikan. Nelayan jangan dibiarkan menanggung seluruh risiko, sementara keuntungan terbesar justru berada di tingkat perantara,” tegas Bahar.

Pengembangan kawasan unggulan pada 2026 juga diarahkan pada pengolahan ikan asin untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan. Kawasan pengolahan tersebut direncanakan berkembang di Sibolga, Asahan, Batu Bara, dan Tanjungbalai.

Menurut Bahar, hilirisasi hasil perikanan harus melibatkan koperasi nelayan dan pelaku usaha lokal. Pemerintah perlu mencegah agar fasilitas pengolahan yang dibangun menggunakan anggaran publik tidak hanya dikuasai kelompok atau perusahaan tertentu.

“Nama penerima bantuan, nilai anggaran, jenis fasilitas, lokasi pembangunan, dan hasil program harus diumumkan. Transparansi diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan dan tidak berhenti menjadi proyek administratif,” ujarnya.

Potensi budidaya perikanan Sumut juga tersebar di 33 kabupaten dan kota, termasuk komoditas udang vaname dan rumput laut. Pengembangan rumput laut diarahkan ke wilayah Kepulauan Nias dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan peluang pasar.

DKP Sumut juga menjalankan pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan di Deli Serdang, Karo, Dairi, Langkat, dan Batu Bara.

DPP ETH Sumut meminta pemerintah memastikan program budidaya dilengkapi benih berkualitas, pakan terjangkau, pendampingan teknis, pengendalian penyakit, akses permodalan, perlindungan lingkungan, dan jaminan pasar.

Bahar juga meminta ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan diperbaiki. Persyaratan administrasi dan jarak memperoleh BBM tidak boleh menyebabkan nelayan membeli bahan bakar dengan harga tinggi di luar saluran resmi.

“Ekonomi biru akan sulit berkembang apabila nelayan masih kesulitan mendapatkan BBM, es, alat tangkap yang sesuai ketentuan, modal usaha, dan kepastian harga. Persoalan dasar ini harus diselesaikan bersamaan dengan pembangunan kawasan unggulan,” katanya.

DPP ETH Sumut mendorong DKP Sumut menetapkan indikator keberhasilan yang terbuka untuk setiap daerah prioritas, antara lain:

1. Peningkatan pendapatan bersih nelayan dan pembudidaya.
2. Kemudahan memperoleh BBM bersubsidi dan sarana produksi.
3. Stabilitas harga jual hasil perikanan.
4. Pertumbuhan unit pengolahan milik koperasi dan pelaku usaha lokal.
5. Penurunan kerusakan hasil tangkapan setelah pendaratan.
6. Perluasan akses pasar antardaerah dan ekspor.
7. Terjaganya ekosistem laut, pesisir, dan kawasan budidaya.
8. Keterbukaan anggaran, penerima bantuan, dan hasil evaluasi program.

Pengembangan kawasan unggulan tersebut turut diintegrasikan dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih. Pada 2025, program itu dibangun di Langkat, Serdang Bedagai, Asahan, dan Batu Bara. Pada 2026, pembangunannya direncanakan mencakup 11 wilayah di pantai timur serta 18 wilayah di pantai barat Sumatera Utara.

“Program ini harus mengubah kehidupan nelayan, bukan hanya mengubah tampilan kawasan. Rumah dan fasilitas boleh dibangun, tetapi akses melaut, produktivitas, pasar, pendidikan anak nelayan, kesehatan keluarga, dan perlindungan sosial juga harus diperhatikan,” ujar Bahar.

DPP ETH Sumut menyatakan siap mengawal pelaksanaan ekonomi biru dengan menyerap laporan masyarakat pesisir dan menyampaikannya kepada instansi terkait. Pengawasan diperlukan agar kebijakan yang menggunakan sumber daya publik memberikan manfaat nyata dan merata.

“Laut Sumatera Utara memiliki potensi besar. Jangan sampai kekayaan laut terus menghasilkan nilai ekonomi, tetapi nelayan tetap hidup dalam ketidakpastian. Ekonomi biru harus menjaga laut sekaligus menyejahterakan orang yang hidup dari laut,” tutup Bahar Effendi Pulungan, SH.

Sumber fakta: ANTARA Sumut⁠� dan Diskominfo Sumatera Utara⁠�.