HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 18 SEPTEMBER 2026. Pemerintah sedang menyiapkan penguatan pengaturan distribusi Pertalite dan Biosolar agar dukungan negara di sektor energi semakin tepat sasaran. Di tengah gejolak harga minyak dunia, kebijakan tersebut menjadi perhatian Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang karena menyangkut langsung biaya transportasi, daya beli masyarakat, aktivitas UMKM, distribusi barang serta penggunaan anggaran negara.

Satuan Mahasiswa ETH menilai tujuan memperbaiki ketepatan sasaran dapat didukung, tetapi pemerintah harus memastikan perubahan mekanisme tidak justru menimbulkan antrean baru, kesalahan data, atau menyulitkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM dengan harga terjangkau.

Fakta Terverifikasi: Pemerintah Pastikan Pasokan Tetap Dijaga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 17 September menyatakan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan BBM, khususnya yang memperoleh dukungan subsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah pada saat yang sama ingin penyaluran semakin tepat kepada kelompok yang memang berhak.

Bahlil juga menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman. Dalam menjelaskan kondisi pasokan setelah antrean BBM di Makassar, ia menyebut pemerintah menggunakan kisaran 18–20 hari sebagai standar minimum kebutuhan nasional.

Pemerintah sebelumnya, pada 16 September, mengonfirmasi sedang memformulasikan aturan pembatasan distribusi Pertalite dan Biosolar. Aturan tersebut belum diumumkan final.

Artinya, masyarakat perlu membedakan antara rencana kebijakan yang sedang diformulasikan dengan ketentuan final yang sudah berlaku.

Harga BBM yang Mendapat Dukungan Pemerintah Dipertahankan

Kementerian ESDM pada 15 September menyatakan pemerintah memilih menjaga harga BBM bersubsidi tetap terjangkau di tengah gejolak geopolitik dan harga minyak dunia. Menteri ESDM juga menyatakan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam kondisi tersebut.

Dalam keterangan terbarunya, Bahlil mengatakan kenaikan harga minyak global juga telah mendorong sebagian konsumen berpindah dari BBM nonsubsidi ke produk yang mendapat dukungan pemerintah.

Reza: Tepat Sasaran Jangan Hanya Menjadi Slogan

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai subsidi dan kompensasi energi harus benar-benar melindungi masyarakat yang membutuhkan.

Namun menurutnya, istilah tepat sasaran harus diterjemahkan menjadi sistem yang transparan dan dapat diperiksa.

“Kami mendukung subsidi diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tetapi pemerintah harus menjelaskan siapa yang dinilai berhak, menggunakan data apa, bagaimana data diverifikasi, dan bagaimana warga dapat mengajukan keberatan apabila sistem salah menilai.”

Menurut Reza, pembatasan yang hanya mengandalkan kategori sederhana berpotensi menimbulkan masalah baru.

Jenis kendaraan, misalnya, dapat menjadi salah satu indikator kemampuan ekonomi, tetapi kondisi masyarakat tidak selalu dapat ditentukan hanya dari satu variabel.

ANALISIS DAN SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH

Satuan Mahasiswa ETH melihat sedikitnya empat persoalan yang harus diselesaikan sebelum pengaturan baru diberlakukan secara luas.

Pertama, akurasi data penerima. Pemerintah harus dapat menjelaskan basis data yang akan digunakan dan seberapa sering diperbarui.

Kedua, mekanisme keberatan. Warga yang seharusnya berhak tetapi ditolak sistem harus mempunyai saluran koreksi yang cepat.

Ketiga, perlindungan terhadap sektor produktif, termasuk masyarakat kecil yang menggunakan kendaraan sebagai alat mencari nafkah.

Keempat, transparansi penggunaan subsidi dan kompensasi energi, sehingga masyarakat mengetahui berapa biaya yang ditanggung negara dan siapa yang menikmati manfaatnya.

“Jangan sampai niat memperbaiki subsidi justru menghasilkan masalah karena datanya keliru. Kebijakan yang menyentuh kebutuhan harian jutaan orang harus diuji dengan sangat hati-hati.”

Antrean Makassar Harus Menjadi Bahan Evaluasi

Pemerintah menyatakan persoalan antrean BBM yang sempat terjadi di Makassar telah terurai. Menteri ESDM menyebut beberapa faktor yang memengaruhinya, termasuk pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke produk subsidi dan dugaan penyalahgunaan melalui kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah sangat besar.

Temuan dugaan penyalahgunaan tersebut harus dibuktikan dan ditindak sesuai ketentuan hukum terhadap pelaku yang terbukti.

Namun Satuan Mahasiswa ETH menilai penegakan terhadap penyalahgunaan tidak boleh berubah menjadi pembatasan yang menyulitkan konsumen biasa.

“Kalau ada kendaraan yang dimodifikasi untuk mengambil BBM secara tidak wajar, tindak pelakunya berdasarkan bukti. Tetapi jangan kemudian seluruh masyarakat harus menanggung prosedur yang rumit karena kesalahan sebagian orang.”

Ketahanan Energi Indonesia Juga Harus Dilihat dari Hulunya

Persoalan BBM tidak berhenti pada mekanisme pembelian di SPBU.

Kementerian ESDM menyebut kebutuhan BBM Indonesia sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting domestik masih jauh lebih rendah. Pemerintah karena itu masih membutuhkan pasokan dari luar negeri dan melakukan diversifikasi sumber minyak mentah.

Data ESDM yang dikutip pada 17 September menunjukkan produksi minyak nasional per 8 September berada sekitar 571.731 barel per hari, dibandingkan target 2026 sebesar 610 ribu barel per hari.

Reza menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi subsidi harus berjalan bersamaan dengan strategi ketahanan energi.

“Jangan hanya mengatur siapa yang boleh membeli di SPBU. Pemerintah juga harus menjawab bagaimana Indonesia mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan produksi secara bertanggung jawab dan mempercepat energi alternatif.”

Pemerintah Mulai Mengkaji E50

Dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional pada 17 September, Presiden mengarahkan pemerintah mempelajari pengembangan E50, yakni penggunaan campuran etanol yang lebih tinggi, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM setelah pengembangan program B50.

Satuan Mahasiswa ETH menilai langkah diversifikasi energi perlu dikaji berdasarkan aspek teknis, biaya, ketersediaan bahan baku, dampak lingkungan, kesiapan kendaraan dan konsekuensi terhadap pangan atau penggunaan lahan.

Mahasiswa meminta pemerintah mempublikasikan kajian sebelum penerapan skala besar.

Jangan Gunakan Istilah “Orang Mampu” tanpa Parameter yang Jelas

Bahlil telah mengimbau pemilik kendaraan kelas atas dan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang baik untuk tidak menggunakan BBM subsidi.

Satuan Mahasiswa ETH memahami pesan moral tersebut, tetapi menilai kebijakan negara tidak cukup hanya berdasarkan imbauan.

Jika pemerintah hendak mengubah syarat penerima, harus terdapat definisi hukum dan parameter objektif.

“Kebijakan tidak boleh bergantung pada tafsir petugas SPBU mengenai seseorang terlihat mampu atau tidak mampu. Hak dan pembatasan harus berdasarkan aturan serta data yang jelas.”

Enam Pertanyaan Mahasiswa kepada Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta Kementerian ESDM dan pemerintah menjawab secara terbuka:

1. Kapan aturan baru Pertalite dan Biosolar akan diterbitkan dan mulai diberlakukan?
2. Siapa yang nantinya berhak dan tidak berhak memperoleh BBM dengan dukungan negara?
3. Basis data apa yang digunakan untuk menentukan penerima?
4. Bagaimana mekanisme keberatan apabila masyarakat ditolak karena kesalahan data?
5. Bagaimana pemerintah melindungi pengemudi, petani, nelayan, UMKM dan kelompok produktif yang bergantung pada BBM?
6. Berapa dampak fiskal mempertahankan harga ketika harga minyak dunia berada di atas asumsi APBN?

Pertanyaan tersebut ditujukan pada desain kebijakan, bukan untuk menuduh adanya penyimpangan oleh pejabat atau institusi tertentu.

Mahasiswa Minta Dashboard BBM Subsidi

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah memperkuat dashboard informasi publik mengenai BBM yang setidaknya memuat kuota nasional dan daerah, realisasi penyaluran, stok, nilai subsidi/kompensasi, mekanisme penerima, perkembangan harga minyak serta kanal pengaduan.

Data tersebut dinilai penting agar publik dapat memahami penyebab antrean atau kekurangan tanpa bergantung pada spekulasi.

“Kalau pemerintah memiliki datanya, buka bagian yang memang dapat dibuka kepada publik. Transparansi akan membantu masyarakat ikut mengawasi agar BBM tidak disalahgunakan.”

Enam Tuntutan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk menjamin pasokan BBM tetap tersedia; menetapkan penerima berdasarkan data yang akurat; menyediakan mekanisme keberatan sebelum pembatasan luas diterapkan; menindak penyalahgunaan berdasarkan bukti; membuka data subsidi dan distribusi kepada publik; serta mempercepat kebijakan ketahanan energi yang mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Organisasi meminta perubahan kebijakan dilakukan dengan masa sosialisasi yang memadai sehingga masyarakat tidak mengetahui aturan baru hanya ketika ditolak saat membeli BBM.

Dari Hambalang: Subsidi Harus Melindungi yang Membutuhkan

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Reza menegaskan mahasiswa tidak seharusnya mengambil posisi sederhana antara mendukung atau menolak pembatasan.

Yang perlu dinilai adalah kualitas desain kebijakannya.

“Kalau subsidi bocor kepada pihak yang tidak berhak, perbaiki. Kalau ada penyalahgunaan, tindak. Tetapi rakyat kecil jangan menjadi korban dari sistem yang datanya belum siap.”

Menurutnya, mahasiswa harus mengawal kebijakan energi karena setiap perubahan harga dan distribusi BBM mempunyai dampak berantai terhadap perekonomian rakyat.

“Energi bukan hanya persoalan kendaraan. Harga energi masuk ke ongkos produksi, distribusi pangan, transportasi pekerja dan kehidupan rumah tangga. Karena itu setiap kebijakan harus dihitung dari dampaknya terhadap masyarakat.”

Satuan Mahasiswa ETH menegaskan prinsip sosial kontrolnya: subsidi harus tepat sasaran, tetapi ketepatan sasaran harus berbasis data; stok harus aman, tetapi distribusi juga harus merata; penyalahgunaan harus ditindak, tetapi masyarakat yang berhak harus tetap dilindungi.

Hambalang, Kabupaten Bogor | 18 September 2026
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma