Hambalang, Kabupaten Bogor — Sabtu, 19 September 2026 Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, tetap disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah juga sedang memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi agar manfaatnya diterima kelompok yang memang berhak.

Pada 16 September 2026, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang memformulasikan aturan distribusi Pertalite dan Biosolar agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan dan memerlukan validasi data sebelum diterapkan.

Bagi sektor perikanan, persoalan BBM memiliki dampak langsung terhadap biaya operasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya menyebut sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM, sehingga gangguan harga maupun distribusi dapat langsung memengaruhi pendapatan nelayan dan kelangsungan operasi kapal.

Stok nasional belum tentu berarti akses nelayan mudah

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang kepastian stok nasional perlu diikuti dengan kepastian akses di tingkat pelabuhan dan desa pesisir.

Bagi nelayan kecil, persoalan yang menentukan bukan hanya apakah stok BBM tersedia secara nasional, tetapi apakah BBM dapat diperoleh tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, dengan harga resmi, serta pada lokasi yang mudah dijangkau kapal nelayan.

Bagian ini merupakan analisis dan fokus pengawasan Satuan Nelayan ETH, bukan pernyataan bahwa seluruh daerah mengalami kekurangan BBM.

KKP sendiri pada April 2026 mengakui adanya keluhan mengenai keterbatasan akses BBM dan distribusi BBM subsidi yang belum merata. Pemerintah saat itu menyatakan perbaikan tata kelola distribusi dan penyederhanaan akses perlu terus dilakukan bersama instansi terkait.

Harga BBM sangat menentukan pendapatan nelayan

Dengan struktur biaya melaut yang sangat bergantung pada bahan bakar, perubahan akses dan harga BBM dapat berdampak pada keputusan nelayan untuk berangkat atau tidak melaut.

Apabila nelayan harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh solar, mengalami antrean panjang, atau membeli bahan bakar dengan harga lebih tinggi, maka biaya perjalanan bertambah sebelum kapal memperoleh hasil tangkapan.

Satuan Nelayan ETH menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan BBM subsidi. Efektivitas subsidi perlu diukur bukan hanya dari volume BBM yang disalurkan, tetapi juga dari biaya riil yang dibayar nelayan sampai BBM masuk ke tangki kapal.

Kapal 30–200 GT memiliki skema BBM khusus

KKP pada Juli 2026 juga menyiapkan skema BBM solar dengan harga khusus Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan di atas 30 GT sampai 200 GT. Pemerintah menyatakan skema tersebut bersifat stimulus hingga 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi.

Untuk mendapatkan skema tersebut, kapal antara lain harus memiliki SIPI atau SIKPI aktif, melakukan kegiatan penangkapan secara aktif, memiliki Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau VMS yang aktif, serta memenuhi persyaratan administrasi dan pengawasan lainnya.

KKP memperkirakan kebutuhan BBM untuk program tersebut mencapai sekitar 399 juta liter hingga akhir 2026, untuk mendukung operasional sekitar 6.712 kapal penangkap dan pengangkut ikan di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Satuan Nelayan ETH menilai skema untuk kapal berukuran lebih besar perlu berjalan bersamaan dengan perlindungan akses BBM bagi nelayan kecil dan tradisional, sehingga tidak muncul ketimpangan akses antara armada industri dan kapal rakyat.

Lima hal yang perlu dikawal

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang sedikitnya lima aspek perlu diawasi dalam kebijakan BBM bagi sektor perikanan:

• ketersediaan Biosolar di SPBN dan pelabuhan perikanan;
• kuota BBM yang benar-benar diterima nelayan kecil;
• harga aktual yang dibayar nelayan;
• jarak dan kemudahan akses menuju tempat pengisian; dan
• transparansi penerima serta pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Satuan Nelayan ETH juga mendorong adanya mekanisme pengaduan yang sederhana apabila nelayan telah memenuhi syarat tetapi tetap kesulitan memperoleh BBM.

Subsidi harus terasa sampai di atas kapal

Menurut Satuan Nelayan ETH, indikator keberhasilan kebijakan BBM bagi nelayan bukan sekadar tersedianya stok di terminal atau depot. Manfaat subsidi baru benar-benar dirasakan apabila nelayan dapat memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhan operasionalnya tanpa biaya tambahan yang berlebihan.

Karena itu, Satuan Nelayan ETH mendorong pemerintah, BPH Migas, Pertamina, KKP dan pemerintah daerah untuk membuka data mengenai kuota, realisasi penyaluran, jumlah nelayan penerima, titik SPBN aktif, serta persoalan distribusi di masing-masing wilayah pesisir.

Fakta, pernyataan pemerintah, dan analisis

Fakta: pemerintah menyatakan stok BBM subsidi tetap disiapkan untuk kebutuhan masyarakat dan sedang memformulasikan pengaturan distribusi Pertalite serta Biosolar agar lebih tepat sasaran.

Pernyataan KKP: sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM, sementara keterbatasan akses dan distribusi yang belum merata pernah menjadi keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Fakta tambahan: KKP menyiapkan BBM khusus Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan di atas 30–200 GT dengan persyaratan dan mekanisme pengawasan tertentu sampai akhir 2026.

Analisis Satuan Nelayan ETH: kebijakan BBM perlu diukur dari harga aktual, kemudahan akses, kuota yang diterima nelayan, biaya melaut, serta dampaknya terhadap pendapatan bersih nelayan kecil dan tradisional.