Petani | Tanaman Pangan | Singkong | Ubi Jalar | Hilirisasi Pertanian | Perlindungan Harga | Ketahanan Pangan Nasional

Minggu, 8 November 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menargetkan perluasan areal tanam singkong minimal 1.800 hektare pada 2026 sebagai bagian dari pengembangan komoditas pangan nonberas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, menyampaikan perkembangan tersebut pada Sabtu, 7 November 2026.

Menurut pemerintah daerah, target minimal 1.800 hektare merupakan arahan Kementerian Pertanian untuk pengembangan komoditas singkong.

Pemerintah Kabupaten Kuningan berupaya meningkatkan luas tanam hingga sekitar 3.500 hektare guna memperkuat kapasitas produksi dan pasokan bahan baku industri pengolahan.

Selain singkong, pemerintah daerah menargetkan pengembangan ubi jalar atau boled pada areal sekitar 2.500 hektare.

Pengembangan singkong juga diarahkan untuk mendukung rencana industri tepung tapioka di Kabupaten Kuningan.

Namun, angka 1.800 hektare dan 3.500 hektare tersebut merupakan target pengembangan, bukan seluruhnya realisasi penanaman yang telah terverifikasi.

Demikian pula, pembangunan pabrik tapioka masih merupakan rencana pengembangan yang memerlukan kepastian investasi, lokasi, kapasitas, serta perizinan.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan produksi pangan nonberas dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian.

Namun, organisasi meminta agar perluasan lahan dilakukan dengan memperhatikan kepastian benih, pupuk, pengairan, perlindungan harga, pembiayaan, dan pemasaran hasil panen.

Pengembangan Singkong Menjadi Peluang Baru bagi Ketahanan Pangan Nasional

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tidak dapat hanya bergantung pada peningkatan produksi beras. Indonesia mempunyai berbagai komoditas pangan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber karbohidrat, bahan baku industri, sekaligus sumber pendapatan masyarakat.

Salah satu komoditas yang mempunyai peluang besar adalah singkong atau ubi kayu.

Pengembangan tanaman singkong kembali mendapat perhatian setelah Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengumumkan rencana perluasan areal tanam sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Pertanian.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penguatan komoditas singkong merupakan langkah strategis dalam membangun diversifikasi pangan dan mengembangkan industri pertanian dalam negeri.

Namun, keberhasilan program harus memberikan manfaat ekonomi nyata kepada petani.

Peningkatan luas tanam tidak cukup apabila masyarakat masih menghadapi ketidakpastian harga pembelian, keterbatasan sarana produksi, dan kesulitan memperoleh pasar.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, pada Sabtu, 7 November 2026, pemerintah daerah menargetkan perluasan tanam singkong minimal 1.800 hektare.

Pemerintah Kabupaten Kuningan juga berupaya meningkatkan luas areal tanam hingga sekitar 3.500 hektare.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Kuningan sebagai salah satu daerah penghasil singkong sekaligus mendukung penyediaan bahan baku industri.

Pemerintah daerah berharap pengembangan tersebut dapat meningkatkan produktivitas serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Namun, organisasi menekankan bahwa perluasan budidaya harus disertai perencanaan pasar yang jelas.

Pemerintah Siapkan Pengembangan Hingga 3.500 Hektare

Pemerintah Kabupaten Kuningan memandang bahwa pengembangan singkong mempunyai potensi ekonomi yang lebih luas dibandingkan penjualan hasil panen dalam bentuk bahan mentah.

Tanaman singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sekaligus bahan baku berbagai produk industri.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kegiatan budidaya melalui pengembangan areal tanam.

Target minimal 1.800 hektare menjadi salah satu sasaran program pada 2026.

Sementara itu, peningkatan hingga sekitar 3.500 hektare merupakan upaya pengembangan yang lebih luas.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pencapaian target harus didasarkan pada kesiapan lahan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa wilayah pengembangan mempunyai kondisi tanah, ketersediaan air, dan akses transportasi yang sesuai.

Selain itu, status penguasaan lahan harus jelas dan memenuhi ketentuan hukum.

Pengembangan pertanian tidak boleh menimbulkan konflik tanah atau membuka kawasan yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa penambahan luas tanam tidak mengganggu keberlanjutan usaha petani yang telah mengembangkan komoditas lain.

Penentuan kawasan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Perluasan Lahan Harus Diikuti Peningkatan Produktivitas

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa peningkatan produksi tidak hanya dapat dilakukan melalui perluasan lahan.

Produktivitas tanaman juga harus menjadi perhatian.

Petani membutuhkan bibit atau bahan tanam yang bermutu, pemupukan yang sesuai, pengelolaan tanah, serta pendampingan pengendalian hama dan penyakit.

Ketersediaan teknologi budidaya dapat membantu meningkatkan hasil produksi pada lahan yang telah dimanfaatkan.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat peran penyuluh pertanian dan lembaga penelitian.

Peningkatan produktivitas yang dilakukan secara efisien dapat membantu petani memperoleh hasil lebih baik tanpa harus terus-menerus memperluas areal tanam.

Pabrik Tapioka Direncanakan untuk Mendukung Hilirisasi Singkong

Salah satu perkembangan penting dari rencana pengembangan singkong di Kabupaten Kuningan adalah peluang pembangunan industri pengolahan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan menyampaikan bahwa pembangunan pabrik tepung tapioka menjadi salah satu rencana yang dapat dikembangkan seiring peningkatan produksi singkong.

Tepung tapioka merupakan produk olahan dari pati singkong yang digunakan sebagai bahan baku berbagai industri pangan dan nonpangan.

Pengembangan industri tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas singkong.

Namun, rencana pembangunan pabrik harus diselaraskan dengan kemampuan produksi dan kebutuhan pasar.

Belum terdapat informasi terverifikasi mengenai nilai investasi, kapasitas produksi, lokasi final, maupun jadwal operasional pabrik tapioka yang direncanakan.

Karena itu, pembangunan fasilitas tersebut belum dapat diberitakan sebagai proyek yang telah selesai atau mulai beroperasi.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung pengembangan industri pengolahan singkong.

Namun, organisasi meminta agar pembangunan industri memberikan manfaat langsung kepada petani sebagai penyedia bahan baku.

Hubungan antara petani dan perusahaan pengolahan harus dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan.

Kepastian Penyerapan Hasil Panen Harus Menjadi Prioritas

Pengembangan industri tapioka membutuhkan pasokan singkong yang berkelanjutan.

Sementara itu, petani membutuhkan kepastian bahwa hasil produksi dapat dibeli dengan harga yang memberikan keuntungan wajar.

Karena itu, perencanaan industri harus memperhitungkan kebutuhan bahan baku, perkiraan waktu panen, kualitas produk, serta kemampuan transportasi.

Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan kerja sama antara kelompok tani, koperasi, dan calon perusahaan pengolahan.

Kesepakatan perdagangan harus memberikan kejelasan mengenai volume pembelian, standar mutu, mekanisme penentuan harga, dan waktu pembayaran.

DPN Satuan Petani ETH memandang bahwa kepastian pembelian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat mengembangkan budidaya singkong.

Tanpa kepastian pasar, perluasan areal tanam berpotensi menimbulkan kelebihan pasokan pada periode tertentu.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan tekanan harga di tingkat petani.

Harga Singkong Nasional Pernah Anjlok, Perlindungan Petani Harus Diperkuat

Persoalan harga merupakan salah satu tantangan utama pengembangan singkong di Indonesia.

Kementerian Pertanian sebelumnya melaporkan bahwa harga singkong di sejumlah sentra produksi pernah mengalami penurunan hingga sekitar Rp700 per kilogram.

Dalam keterangan yang disampaikan pada 26 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut harga singkong di sejumlah wilayah, termasuk Lampung, telah meningkat menjadi sekitar Rp3.000 per kilogram.

Pemerintah mengaitkan perkembangan tersebut dengan penguatan pengendalian impor singkong dan produk turunannya.

Namun, angka Rp3.000 per kilogram merupakan kondisi harga yang disampaikan pemerintah untuk wilayah dan waktu tertentu.

Angka tersebut tidak dapat dianggap sebagai harga yang berlaku seragam di seluruh Indonesia pada 8 November 2026.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan perdagangan dan perlindungan pasar domestik.

Pemerintah perlu memastikan bahwa produk impor tidak menimbulkan gangguan perdagangan yang merugikan petani akibat pelanggaran ketentuan.

Namun, kebijakan pengendalian impor harus tetap memperhatikan kebutuhan industri, kemampuan pasokan domestik, dan ketentuan perdagangan yang berlaku.

Perlindungan petani perlu berjalan bersama penguatan produktivitas serta peningkatan kualitas hasil pertanian.

Harga yang Baik Harus Diikuti Kepastian Pasar

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan harga singkong dalam jangka pendek.

Petani membutuhkan kestabilan usaha dan kepastian pembelian.

Harga yang meningkat sementara tidak selalu menjamin keuntungan apabila biaya produksi dan pemasaran juga mengalami kenaikan.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendataan biaya produksi di tingkat petani.

Informasi mengenai harga pembelian harus dapat diakses masyarakat secara terbuka.

Selain itu, pengembangan koperasi dapat membantu meningkatkan posisi tawar petani dalam melakukan perdagangan.

Melalui koperasi yang dikelola secara profesional, petani dapat menghimpun hasil panen, memperbaiki mutu produk, dan membangun kemitraan dengan industri pengolahan.

Pemerintah Kuningan Juga Targetkan 2.500 Hektare Ubi Jalar

Selain singkong, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengembangkan komoditas ubi jalar sebagai bagian dari diversifikasi produksi pangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan menyampaikan target pengembangan ubi jalar sekitar 2.500 hektare.

Pemerintah daerah sebelumnya juga meluncurkan gerakan menanam boled atau ubi jalar untuk meningkatkan kegiatan budidaya masyarakat.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperluas sumber pangan nonberas serta meningkatkan kapasitas produksi pertanian daerah.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penguatan komoditas pangan lokal.

Diversifikasi pangan dapat membantu masyarakat mempunyai pilihan sumber karbohidrat yang lebih beragam.

Selain itu, pengembangan produk olahan berpotensi membuka kesempatan usaha bagi koperasi dan pelaku UMKM.

Namun, pengembangan singkong dan ubi jalar perlu mempertimbangkan kondisi pasar agar kedua komoditas tersebut tidak mengalami kelebihan pasokan yang menekan harga petani.

Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi pengolahan pangan lokal yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Singkong Berpeluang Mendukung Industri Pangan dan Energi

Pengembangan singkong mempunyai hubungan dengan kebijakan nasional yang lebih luas.

Kementerian Pertanian pada 21 September 2026 mengumumkan rencana pengembangan bahan baku bioetanol melalui komoditas tebu, singkong, dan jagung.

Pemerintah menyiapkan pengembangan kawasan pertanian hingga sekitar dua juta hektare untuk mendukung agenda pengembangan bioetanol nasional.

Namun, angka tersebut merupakan rencana pengembangan gabungan beberapa komoditas dan tidak boleh disamakan dengan target singkong Kabupaten Kuningan.

Pengembangan bioetanol juga masih memerlukan kesiapan kawasan, teknologi, investasi, dan kepastian pasar.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian nasional.

Namun, organisasi menekankan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pasokan.

Pemanfaatan singkong untuk industri nonpangan harus mempertimbangkan kebutuhan industri pangan, harga bahan baku, dan kemampuan produksi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan permintaan industri tidak mengakibatkan gangguan ketersediaan pangan lokal.

Sebaliknya, pengembangan industri diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan petani.

Ganda Satria Dharma: Hilirisasi Singkong Harus Menjamin Kesejahteraan Petani Rakyat

Ganda Satria Dharma, Wakil Pembina Satuan Petani Elang Tiga Hambalang, menempatkan pengembangan komoditas pangan lokal sebagai salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional.

Peningkatan produksi singkong merupakan kesempatan untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pertanian.

Namun, keberhasilan pembangunan harus dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar diterima petani.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah pemerintah memperluas penanaman singkong dan mengembangkan industri pengolahan.

Akan tetapi, program tersebut harus memberikan kepastian mengenai benih, sarana produksi, pembiayaan, serta pemasaran hasil panen.

Petani tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan baku tanpa memperoleh kesempatan meningkatkan nilai ekonomi hasil produksinya.

Ganda Satria Dharma juga menempatkan penguatan koperasi sebagai bagian penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pertanian.

Koperasi dapat membantu petani mengelola kegiatan usaha secara lebih terorganisasi serta memperkuat hubungan dengan pembeli.

Dalam pengembangan industri tapioka, pemerintah perlu memastikan bahwa kemitraan antara perusahaan pengolahan dan petani mempunyai mekanisme yang transparan.

Perjanjian perdagangan harus memberikan kepastian mengenai harga pembelian, kualitas produk, jumlah pasokan, serta pembayaran.

Satuan Petani ETH juga mendorong agar pengembangan industri pangan lokal tidak hanya dilakukan di wilayah tertentu, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional yang mempertimbangkan potensi masing-masing daerah.

Pengembangan lahan harus dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pendampingan teknologi agar masyarakat mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan konstruktif.

Pengawasan diperlukan agar program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kemandirian pangan nasional harus dibangun melalui petani yang produktif, industri pengolahan yang berkembang, kepastian harga hasil panen, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Satuan Petani ETH Dorong Pembentukan Klinik Tani Singkong

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pengembangan Klinik Tani Singkong sebagai salah satu sarana meningkatkan kemampuan produksi masyarakat.

Program tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, perguruan tinggi, koperasi, dan lembaga penelitian.

Klinik Tani dapat memberikan pendampingan mengenai pemilihan bahan tanam bermutu, pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian penyakit, serta teknik budidaya yang sesuai dengan karakteristik lahan.

Selain itu, pelayanan dapat mencakup konsultasi biaya produksi, pengelolaan hasil panen, dan informasi pemasaran.

Bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan kegiatan pengolahan, Klinik Tani dapat membantu menyediakan informasi mengenai kebutuhan teknologi, standar mutu, serta pembiayaan resmi.

Program tersebut perlu dilaksanakan melalui kerja sama dengan tenaga profesional dan instansi yang mempunyai kewenangan sesuai bidangnya.

Satuan Petani ETH memandang bahwa penguatan pendampingan merupakan bagian penting dalam membantu masyarakat meningkatkan produktivitas serta mengurangi risiko kerugian usaha.

Empat Rekomendasi Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

1. Pastikan Kesiapan Lahan, Bahan Tanam, dan Sarana Produksi

Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu memastikan pengembangan singkong dilaksanakan berdasarkan kesesuaian lahan dan kondisi lingkungan.

Pemerintah perlu menyediakan informasi mengenai target, realisasi luas tanam, kebutuhan bahan tanam, pupuk, serta sarana pengelolaan lahan.

Pendataan harus dilakukan secara transparan dan memperhatikan petani yang memenuhi persyaratan.

Pengembangan tidak boleh menimbulkan konflik tanah maupun mengganggu kawasan yang dilindungi.

2. Bangun Kepastian Pasar dan Lindungi Harga Singkong Petani

Pemerintah perlu memperkuat hubungan antara petani, koperasi, perusahaan pengolahan, dan pelaku perdagangan.

Kemitraan harus memberikan kejelasan mengenai standar mutu, harga pembelian, volume hasil, serta jadwal pembayaran.

Pemerintah juga perlu memperkuat pemantauan harga singkong di tingkat petani agar perubahan pasar dapat diketahui secara berkala.

Kebijakan perdagangan perlu mempertimbangkan perlindungan petani dan kebutuhan bahan baku industri.

3. Percepat Kajian Pengembangan Industri Tapioka dan Penguatan Koperasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama Kementerian Perindustrian dan instansi terkait perlu memperkuat kajian kelayakan pembangunan industri pengolahan singkong.

Kajian harus mencakup kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, pembiayaan, lokasi, kebutuhan air, pengelolaan limbah, dan peluang pemasaran.

Pengembangan koperasi perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi tawar petani.

Pemerintah juga perlu membuka kesempatan kerja sama yang transparan antara koperasi dan calon investor sesuai ketentuan.

4. Perkuat Pendampingan melalui Klinik Tani dan Evaluasi Kesejahteraan Petani

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah perlu memperluas pendampingan teknis kepada petani singkong.

Pendampingan dapat mencakup peningkatan produktivitas, pengelolaan biaya produksi, penanganan pascapanen, serta pengembangan pemasaran.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pembentukan Klinik Tani Singkong sebagai salah satu sarana pendampingan masyarakat melalui kerja sama kelembagaan.

Keberhasilan program perlu dievaluasi berdasarkan realisasi produksi, produktivitas per hektare, harga penjualan, dan pendapatan bersih petani.

Satuan Petani ETH Mendukung Diversifikasi Pangan dan Hilirisasi Pertanian Nasional

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah pemerintah memperkuat produksi singkong serta mengembangkan sumber pangan nonberas.

Pengembangan areal tanam singkong di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu contoh upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan membuka kesempatan pengolahan hasil.

Namun, keberhasilan program harus dibuktikan melalui realisasi penanaman, peningkatan produktivitas, serta manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Petani membutuhkan kepastian bahwa hasil produksi mempunyai pasar yang mampu memberikan keuntungan wajar.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengembangan industri pengolahan agar komoditas pertanian mempunyai nilai tambah lebih tinggi.

Penguatan koperasi, peningkatan teknologi, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan masyarakat harus menjadi bagian penting dari kebijakan pengembangan.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, koperasi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan konstruktif, Satuan Petani ETH berkomitmen memperjuangkan perlindungan hak serta kepentingan petani melalui pendekatan kelembagaan yang sesuai hukum.

Organisasi juga mendorong agar diversifikasi pangan dan pengembangan industri berbasis singkong dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang memperkuat kemandirian pangan Indonesia.

Ketahanan pangan nasional yang kuat harus dibangun melalui sumber pangan yang beragam, petani yang produktif, industri pengolahan yang berkembang, serta perlindungan harga dan kesejahteraan masyarakat pertanian.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA