Petani | Pekebun | Ketahanan Pangan Nasional | Irigasi | Alat Mesin Pertanian | Pemberdayaan Petani | Pembangunan IKN

Minggu, 8 November 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp214,78 miliar pada 2026 untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pertanian.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi menjadikan daerahnya sebagai salah satu lumbung pangan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program yang menjadi perhatian pemerintah daerah mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, pengembangan lahan pertanian, cetak sawah, pengadaan alat mesin pertanian, serta penyediaan benih unggul dan pupuk.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur, produksi padi Kutai Barat pada 2025 mencapai sekitar 5.286 ton gabah kering giling, dengan produksi beras sekitar 3.075 ton.

Pemerintah daerah juga mengembangkan program pemberdayaan pertanian bagi 172 kepala keluarga di lima kampung yang termasuk sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam program tersebut, pemerintah melaporkan dukungan berupa 44.720 bibit sawit unggul, 20.780 kilogram pupuk, 184 alat penyemprot, serta penyiapan lahan sekitar 64 hektare.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung pengembangan pertanian Kutai Barat sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Namun, organisasi meminta agar pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan produksi pangan, perbaikan infrastruktur, perlindungan lahan, kepastian harga hasil panen, serta peningkatan pendapatan petani dan pekebun rakyat.

Anggaran Rp214,78 Miliar Harus Menjadi Penggerak Ekonomi Petani

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Ambisi Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu kawasan penyangga pangan Ibu Kota Nusantara membuka peluang baru bagi masyarakat pertanian Kalimantan Timur. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Diperlukan kepastian bahwa anggaran benar-benar menghasilkan lahan produktif, jaringan irigasi yang berfungsi, sarana pertanian yang dimanfaatkan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pengembangan pertanian sebagai penyangga IKN harus memberikan kesempatan ekonomi kepada masyarakat lokal.

Petani dan pekebun rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika pembangunan infrastruktur dan investasi berkembang di sekitar wilayah mereka.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Minggu, 8 November 2026, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan alokasi anggaran pertanian sebesar Rp214,7 miliar pada 2026.

Sementara itu, dalam publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengenai pidato Bupati pada 4 November 2026, nilai anggaran tersebut dicantumkan lebih terperinci sebesar Rp214,78 miliar.

Pemerintah daerah menempatkan pertanian sebagai salah satu sektor penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan.

Program tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan produksi pangan lokal sekaligus mempersiapkan Kutai Barat mendukung kebutuhan kawasan IKN.

Namun, angka Rp214,78 miliar merupakan alokasi anggaran yang diumumkan pemerintah daerah, bukan pernyataan bahwa seluruh dana telah direalisasikan atau semua proyek telah selesai dilaksanakan.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang meminta agar perkembangan penggunaan anggaran diumumkan secara berkala melalui mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.

Pengawasan tersebut diperlukan agar program pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat kepada masyarakat.

Pertanian Diharapkan Mengurangi Ketergantungan Ekonomi terhadap Pertambangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menilai bahwa pengembangan sektor pertanian mempunyai peran penting dalam memperkuat struktur perekonomian daerah.

Berdasarkan keterangan Bupati Frederick Edwin dalam rapat paripurna DPRD Kutai Barat pada 4 November 2026, pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama 2026 mencapai 3,83 persen.

Sementara itu, sektor pertambangan masih memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah daerah menyebut kontribusi sektor pertambangan mencapai sekitar 40,77 persen terhadap produk domestik regional bruto.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat pengembangan sektor ekonomi lainnya, termasuk pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan usaha masyarakat.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penguatan pertanian merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sektor pertanian mempunyai potensi membuka lapangan kerja, meningkatkan kegiatan perdagangan, serta mendukung pertumbuhan usaha kecil di pedesaan.

Namun, pembangunan pertanian harus memperhatikan karakteristik wilayah dan kemampuan masyarakat.

Kebijakan pengembangan produksi tidak boleh hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani.

Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran hasil.

Dengan demikian, penguatan sektor pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Produksi Padi Masih Membutuhkan Peningkatan

Salah satu tantangan Kutai Barat dalam mewujudkan kawasan penyangga pangan adalah kemampuan meningkatkan produksi padi dan beras.

Berdasarkan tabel statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur yang diperbarui pada 12 Februari 2026, produksi padi Kutai Barat sepanjang 2025 mencapai sekitar 5.286 ton gabah kering giling.

Dari jumlah tersebut, produksi beras untuk konsumsi diperkirakan sekitar 3.075 ton.

BPS juga mencatat luas panen padi Kutai Barat pada 2025 mencapai sekitar 1.727 hektare dengan produktivitas rata-rata 30,61 kuintal per hektare.

Angka tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan peningkatan produksi jika Kutai Barat ingin memperkuat pasokan pangan regional.

Namun, pengembangan produksi membutuhkan perhatian terhadap ketersediaan air, kesesuaian lahan, sarana produksi, dan kemampuan petani.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memastikan bahwa program perluasan lahan disertai peningkatan produktivitas pada lahan yang sudah dimanfaatkan.

Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan sawah yang produktif agar tidak mengalami alih fungsi yang bertentangan dengan ketentuan.

Data Produksi Pangan Harus Diseragamkan

Satuan Petani ETH juga mendorong peningkatan konsistensi data produksi pertanian.

Dalam publikasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada 26 Maret 2026, Dinas Pertanian menyampaikan produksi padi 2025 mencapai sekitar 5.957 ton dari lahan seluas 1.985 hektare.

Sementara itu, data BPS mencatat 5.286 ton GKG dari luas panen sekitar 1.727 hektare.

Perbedaan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan sumber, metode penghitungan, periode, dan cakupan data.

Kedua angka tidak seharusnya digunakan secara bergantian tanpa keterangan.

Satuan Petani ETH memandang bahwa penyelarasan data menjadi bagian penting dalam menentukan target produksi dan mengevaluasi keberhasilan program.

Pemerintah juga perlu membedakan secara jelas produksi gabah dengan produksi beras.

Dengan data yang konsisten, masyarakat dapat menilai perkembangan pembangunan pertanian secara lebih objektif.

Irigasi dan Jalan Usaha Tani Harus Mendapat Prioritas

Berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, alokasi anggaran pertanian diarahkan antara lain untuk memperkuat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan jalan usaha tani, penyediaan sarana produksi, pengadaan alat mesin pertanian, dan kegiatan pengembangan sawah.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat pertanian.

Jaringan irigasi yang berfungsi dapat membantu petani mengelola jadwal tanam dan mengurangi risiko kekurangan air.

Sementara itu, jalan usaha tani yang layak dapat mempermudah pengangkutan benih, pupuk, alat pertanian, serta hasil panen.

Keterbatasan akses jalan berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan mengurangi keuntungan petani.

Karena itu, pembangunan jalan usaha tani perlu memperhatikan lokasi sentra produksi serta kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga harus memastikan kualitas pekerjaan dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur Harus Berdasarkan Kebutuhan Lapangan

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang meminta agar penentuan lokasi pembangunan didasarkan pada pemeriksaan lapangan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa jaringan irigasi yang dibangun mempunyai sumber air yang memadai.

Demikian pula jalan usaha tani harus terhubung dengan kawasan produksi dan jalur distribusi yang dapat digunakan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif yang tidak menghasilkan manfaat optimal.

Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemanfaatan fasilitas.

Selain itu, kelompok tani perlu memperoleh kesempatan menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi.

Keterlibatan masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan.

Sebanyak 172 Keluarga Mendapat Perhatian melalui Program Pemberdayaan Perkebunan

Selain pengembangan pertanian pangan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perkebunan.

Berdasarkan publikasi resmi pemerintah daerah, sebanyak 172 kepala keluarga dari kelompok sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi penerima dukungan program pertanian.

Program tersebut dilaksanakan pada lima kampung.

Pemerintah daerah melaporkan bantuan berupa 44.720 bibit sawit unggul, 20.780 kilogram pupuk, 1.032 liter herbisida, dan 184 unit alat penyemprot.

Selain itu, pemerintah melaporkan kegiatan penyiapan lahan sekitar 64 hektare.

Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat membangun sumber pendapatan melalui kegiatan perkebunan produktif.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung upaya pemerintah memperluas kesempatan ekonomi bagi keluarga yang menghadapi kemiskinan.

Namun, organisasi menekankan bahwa pemberian bantuan harus disertai pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Tanaman kelapa sawit membutuhkan waktu sebelum menghasilkan panen yang dapat dipasarkan.

Karena itu, masyarakat memerlukan perencanaan pembiayaan dan sumber pendapatan selama tanaman belum produktif.

Selain itu, penyiapan lahan harus memenuhi ketentuan hukum, tata ruang, serta perlindungan lingkungan.

Penggunaan sarana pertanian, termasuk herbisida, juga harus mengikuti petunjuk keselamatan dan ketentuan yang berlaku.

Bantuan Sawit Tidak Boleh Disamakan dengan Produksi Pangan

Satuan Petani ETH menegaskan pentingnya membedakan program pengembangan tanaman pangan dengan program peningkatan pendapatan melalui perkebunan kelapa sawit.

Kedua sektor mempunyai tujuan dan indikator keberhasilan yang berbeda.

Pengembangan sawit dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga apabila dilaksanakan secara produktif dan berkelanjutan.

Namun, bantuan bibit sawit tidak dapat dihitung sebagai peningkatan produksi beras atau tanaman pangan.

Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan realisasi dan manfaat masing-masing program secara terpisah.

Pengawasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil penggunaan anggaran.

Menjadi Penyangga IKN Membutuhkan Produksi dan Distribusi yang Terencana

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa peluang Kutai Barat menjadi penyangga pangan IKN harus disertai perencanaan produksi dan distribusi.

Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan konsumsi masyarakat Kutai Barat terlebih dahulu.

Setelah kemampuan produksi dan ketersediaan pangan lokal terjaga, pengembangan pasar regional dapat dilakukan berdasarkan kemampuan pasokan.

Kegiatan pertanian juga membutuhkan hubungan dengan pedagang, penggilingan padi, koperasi, industri pengolahan, dan jaringan distribusi.

Pemerintah perlu memperkuat pendataan kebutuhan pasar serta peluang kerja sama perdagangan.

Namun, target menjadi lumbung pangan penyangga IKN belum berarti Kutai Barat telah mempunyai kontrak pasokan tetap atau mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan kawasan tersebut.

Keberhasilan harus dibuktikan melalui peningkatan produksi, ketersediaan stok, kualitas komoditas, dan hubungan perdagangan yang terealisasi.

Satuan Petani ETH juga mendorong penguatan fasilitas pascapanen agar hasil produksi dapat dipasarkan dengan kualitas yang baik.

Fasilitas pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan transportasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan.

Ganda Satria Dharma: Pembangunan Pertanian Penyangga IKN Harus Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lokal

Ganda Satria Dharma, Wakil Pembina Satuan Petani Elang Tiga Hambalang, menempatkan perlindungan ekonomi petani dan pekebun sebagai salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional.

Pengembangan kawasan pertanian penyangga IKN merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kemampuan produksi dan memperkuat ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Namun, pembangunan harus memberikan manfaat langsung kepada petani yang terlibat dalam kegiatan produksi.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sarana pertanian.

Organisasi memandang bahwa keberhasilan program harus dapat diukur berdasarkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Pembangunan jaringan irigasi harus meningkatkan kemampuan pengairan.

Pengadaan alat mesin pertanian harus membantu petani meningkatkan efisiensi produksi.

Sementara itu, bantuan benih dan pupuk harus meningkatkan produktivitas usaha masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Ganda Satria Dharma juga menempatkan penguatan koperasi sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi pertanian.

Koperasi dapat membantu petani memperoleh sarana produksi, mengelola hasil panen, dan memperluas pemasaran.

Selain itu, pengembangan perkebunan rakyat harus memperhatikan kepastian hukum penguasaan lahan serta keberlanjutan lingkungan.

Satuan Petani ETH mendukung pembangunan IKN yang memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat daerah.

Namun, peningkatan kebutuhan pangan di kawasan pembangunan harus menjadi kesempatan bagi petani lokal untuk berkembang, bukan hanya membuka pasar bagi pelaku usaha besar.

Organisasi juga mendorong pengawasan penggunaan anggaran secara independen, objektif, dan konstruktif.

Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepentingan nasional.

Ketahanan pangan nasional harus dibangun melalui petani yang produktif, pengelolaan anggaran yang transparan, infrastruktur yang berfungsi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Petani ETH Dorong Penguatan Klinik Tani dan Klinik Pekebun

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pengembangan Klinik Tani dan Klinik Pekebun sebagai sarana pendampingan masyarakat pertanian dan perkebunan.

Program tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, perguruan tinggi, koperasi, dan lembaga terkait.

Klinik Tani dapat membantu masyarakat memperoleh pendampingan mengenai penggunaan benih, pemupukan, pengelolaan air, alat mesin pertanian, serta penanganan hasil panen.

Sementara itu, Klinik Pekebun dapat memberikan informasi mengenai pengembangan tanaman perkebunan, penggunaan sarana produksi, pengelolaan biaya usaha, dan pemasaran.

Bagi masyarakat penerima bantuan yang belum mempunyai pengalaman mengelola usaha perkebunan, pendampingan perlu diarahkan pada perencanaan usaha serta pengelolaan risiko.

Organisasi juga mendorong penguatan koperasi agar petani dan pekebun mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pengembangan layanan tersebut harus mengikuti kewenangan dan kompetensi masing-masing lembaga yang terlibat.

Empat Rekomendasi Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

1. Transparansikan Realisasi Anggaran Pertanian Rp214,78 Miliar

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu mempublikasikan perkembangan pelaksanaan program pertanian secara berkala.

Informasi sebaiknya memuat alokasi dan realisasi anggaran, jenis kegiatan, lokasi pekerjaan, penerima manfaat, serta perkembangan penyelesaian proyek.

Pengawasan perlu dilakukan berdasarkan dokumen pengadaan dan pemeriksaan kondisi fisik di lapangan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Prioritaskan Irigasi, Jalan Usaha Tani, dan Peningkatan Produktivitas

Pemerintah daerah bersama Kementerian Pertanian dan instansi terkait perlu memperkuat pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan sentra produksi.

Pengembangan irigasi harus mempertimbangkan ketersediaan sumber air dan kemampuan pemeliharaan.

Jalan usaha tani perlu diprioritaskan pada lokasi yang dapat membantu mengurangi biaya pengangkutan hasil produksi.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pendampingan teknologi dan penggunaan benih bermutu agar produktivitas pertanian dapat meningkat.

Keberhasilan program harus diukur berdasarkan hasil pemanfaatan fasilitas, bukan hanya jumlah pekerjaan yang selesai.

3. Lindungi Petani dan Pekebun Lokal serta Perkuat Koperasi

Pemerintah perlu memastikan bahwa program pemberdayaan memberikan kesempatan yang adil kepada petani dan pekebun rakyat.

Bantuan harus diberikan berdasarkan persyaratan yang jelas dan didukung verifikasi penerima.

Pengembangan perkebunan harus memperhatikan status hukum lahan, kebutuhan pembiayaan, dan risiko usaha.

Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan produksi dan pemasaran.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pengembangan Klinik Tani dan Klinik Pekebun melalui kerja sama dengan lembaga terkait.

4. Evaluasi Program Berdasarkan Produksi Pangan dan Pendapatan Petani

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu menetapkan indikator keberhasilan pembangunan pertanian secara terukur.

Indikator dapat mencakup luas lahan produktif, produktivitas tanaman, ketersediaan air, biaya produksi, perkembangan hasil panen, serta pendapatan bersih petani.

Pemerintah juga perlu memperkuat kesesuaian data produksi bersama BPS dan instansi terkait.

Pengembangan sebagai penyangga IKN harus dievaluasi berdasarkan kemampuan produksi yang benar-benar terealisasi, bukan hanya target pembangunan.

Hasil evaluasi perlu menjadi dasar perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.

Satuan Petani ETH Mendukung Pembangunan Lumbung Pangan Nasional yang Berkeadilan

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat pembangunan sektor pertanian.

Alokasi Rp214,78 miliar pada 2026 menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kemampuan produksi pangan dan penguatan sarana pertanian daerah.

Namun, keberhasilan pembangunan harus dibuktikan melalui realisasi program serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pengembangan Kutai Barat sebagai penyangga pangan IKN memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan bersama perlindungan usaha petani.

Penguatan irigasi, jalan usaha tani, alat mesin pertanian, benih, pupuk, dan fasilitas pascapanen harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya usaha masyarakat.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang juga mendorong perlindungan hak masyarakat dalam pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan konstruktif, Satuan Petani ETH berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Organisasi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pelaksanaan program agar pembangunan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

Pembangunan lumbung pangan penyangga IKN harus menjadikan petani dan pekebun lokal sebagai pelaku utama yang produktif, terlindungi, mandiri, dan memperoleh kesejahteraan dari hasil usahanya.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA