SERANG, BANTEN — Rabu, 23 September 2026 Pemerintah Provinsi Banten mengarahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 untuk mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesinambungan kondisi fiskal daerah.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten mengenai Raperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD, KP3B, Kota Serang, Selasa (22/9/2026).

Pelayanan publik yang menjadi perhatian meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta sejumlah program prioritas daerah. Penyesuaian belanja, menurut Pemprov Banten, dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, dan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan APBD 2026 juga dirancang untuk mengakomodasi tambahan belanja prioritas, antara lain Program Sekolah Gratis dan peningkatan konektivitas di kawasan ekonomi produktif. Pemerintah daerah juga menyatakan program penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya, hilirisasi, dan pengendalian stunting tetap dijalankan.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Banten, James Makapedua, S.E., menilai pelaksanaan Perubahan APBD perlu dikawal agar manfaat anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat.

“Perubahan APBD bukan hanya persoalan perubahan angka. Yang paling penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran daerah dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat, mulai dari pendidikan, infrastruktur, penanganan kemiskinan hingga penguatan ekonomi masyarakat,” kata James Makapedua.

Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 yang sebelumnya disepakati, pendapatan daerah berubah dari sekitar Rp10,08 triliun menjadi Rp9,72 triliun atau berkurang sekitar Rp363,91 miliar. Belanja daerah berubah dari sekitar Rp10,04 triliun menjadi Rp9,62 triliun atau berkurang sekitar Rp414,74 miliar. Surplus daerah berubah menjadi sekitar Rp93,79 miliar.

James menilai perubahan postur anggaran tersebut membuat transparansi, ketepatan sasaran, dan pengawasan pelaksanaan program semakin penting.

“Masyarakat perlu mengetahui program apa yang menjadi prioritas, bagaimana pelaksanaannya, dan hasil apa yang diperoleh. Ukuran keberhasilan anggaran pada akhirnya bukan sekadar terserap, tetapi apakah pelayanan dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Banten juga mencatat pertumbuhan ekonomi Banten pada semester I 2026 sebesar 5,57 persen. Pemerintah daerah menyatakan program pembangunan dalam Perubahan APBD diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Banten menyatakan akan ikut mencermati implementasi kebijakan publik tersebut, khususnya program yang berkaitan langsung dengan pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi daerah.

Sumber: Pemerintah Provinsi Banten dan ANTARA Banten
Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang