HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Kamis, 24 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti perkembangan terbaru Program Makan Bergizi Gratis setelah Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026, sementara sehari sebelum berita ini diterbitkan BGN mengumumkan penghentian permanen operasional empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kedisiplinan operasional.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai besarnya anggaran dan luasnya cakupan program menuntut pengawasan yang sebanding.

“Ketika negara menggunakan lebih dari seratus triliun rupiah untuk menyediakan makanan bagi anak-anak Indonesia, ukuran keberhasilan tidak boleh hanya berapa porsi yang dibagikan. Keamanan makanan, kualitas gizi, ketepatan penerima dan manfaat kesehatan harus bisa dibuktikan.”

Fakta terverifikasi: Rp139,77 triliun telah terealisasi

BGN pada 17 September melaporkan realisasi anggaran MBG hingga 16 September 2026 mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp218,77 triliun. Dengan demikian, menurut BGN, sekitar Rp79 triliun dari pagu tersebut pada saat itu masih belum terealisasi untuk penyaluran hingga akhir tahun.

Sementara itu, data APBN hingga 31 Agustus yang disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat realisasi sebelumnya sebesar Rp134,2 triliun, dengan sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 SPPG. Perbedaan angka tersebut disebabkan periode pencatatan yang berbeda: Rp134,2 triliun sampai akhir Agustus, sedangkan Rp139,77 triliun merupakan pembaruan BGN sampai 16 September.

Empat SPPG dihentikan permanen

Pada 23 September, BGN mengumumkan penghentian operasional permanen terhadap empat SPPG setelah evaluasi terhadap kepatuhan, riwayat kejadian dan kemampuan perbaikan sistem keamanan pangan. Keempatnya berada di Kabupaten Karo, Kabupaten Blora, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Jayapura.

Menurut BGN, keempat SPPG tersebut sebelumnya melayani total 10.112 penerima manfaat. Layanan bagi mereka akan dialihkan ke SPPG terdekat yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan kapasitas memadai.

BGN menjelaskan pemberhentian permanen merupakan langkah terakhir setelah perbaikan dinilai tidak memadai, terutama terkait keamanan pangan. Kebijakan tersebut adalah keputusan administratif BGN berdasarkan mekanisme pengawasan internal program.

Pengawasan berjalan setiap hari

BGN juga mengungkap bahwa rata-rata 20 hingga 30 SPPG dikenai penghentian operasional sementara setiap hari dalam kategori sanksi ringan, sedang maupun berat, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyatakan alasan penghentian dapat berkaitan dengan masalah higiene dan sanitasi maupun makanan yang tidak layak sebelum dikonsumsi.

Sebelumnya, BGN juga sempat menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pemerintah menegaskan SLHS dan standar sanitasi merupakan persyaratan wajib dalam penyelenggaraan MBG.

Reza: penutupan dapur menunjukkan pengawasan memang diperlukan

Dalam sikap editorial Satuan Mahasiswa ETH, Reza menilai tindakan penghentian terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar merupakan bentuk koreksi yang diperlukan. Namun ia meminta pengawasan dilakukan sebelum persoalan berdampak kepada penerima.

“Menutup dapur yang tidak memenuhi standar adalah langkah korektif. Tetapi sistem yang kuat seharusnya mampu menemukan risiko sebelum makanan sampai kepada anak. Pencegahan harus lebih kuat daripada penanganan setelah kejadian.”

Ia menegaskan pernyataan tersebut tidak berarti seluruh SPPG memiliki persoalan keamanan pangan. Sebagian besar unit tetap menjalankan pelayanan, sementara pemerintah melakukan evaluasi terhadap unit yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.

Rp139,77 triliun harus bisa diaudit sampai tingkat dapur

Satuan Mahasiswa ETH menilai pengawasan anggaran harus dilakukan sampai tingkat pelaksanaan.

Reza mengatakan:

“Publik perlu mengetahui berapa biaya per penerima, bagaimana bahan pangan dibeli, bagaimana kualitasnya diperiksa, apakah pemasok dipilih secara wajar, dan bagaimana uang negara dipertanggungjawabkan pada setiap SPPG.”

Menurut organisasi, transparansi tersebut penting bukan hanya untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga agar masyarakat dapat membandingkan biaya dengan hasil program.

Jangan hanya ukur jumlah penerima

Reza meminta pemerintah tidak menjadikan jumlah penerima sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.

“Kalau 57 juta orang menerima makanan, pertanyaan berikutnya adalah: apakah kualitas gizinya membaik? Apakah anemia turun? Apakah kondisi gizi anak membaik? Apakah ibu hamil dan balita yang membutuhkan benar-benar menerima manfaat?”

Satuan Mahasiswa ETH menilai indikator seperti status gizi, anemia, stunting, kehadiran siswa, keamanan pangan dan kualitas menu perlu dipublikasikan secara periodik dengan metodologi yang dapat diperiksa akademisi.

Pernyataan tersebut merupakan rekomendasi organisasi, bukan klaim bahwa pemerintah belum melakukan pengukuran dampak sama sekali.

Prioritaskan kelompok yang paling membutuhkan

Pemerintah sendiri tengah melakukan penajaman penerima manfaat. BGN telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan, termasuk sekolah internasional dan sejumlah sekolah swasta kelompok atas, dari sasaran MBG untuk mengalihkan layanan kepada kelompok serta wilayah yang dinilai lebih membutuhkan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 23 September juga meminta daerah 3T diprioritaskan dalam implementasi MBG.

Reza menilai penajaman tersebut perlu didukung data kemiskinan, stunting dan kerentanan gizi yang akurat.

“Kalau anggaran terbatas, dahulukan anak, balita, ibu hamil dan wilayah yang mempunyai persoalan gizi paling berat. Ketepatan sasaran adalah bagian dari keadilan penggunaan APBN.”

Enam pertanyaan mahasiswa kepada pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta BGN dan pemerintah menjelaskan lebih terbuka berapa jumlah SPPG aktif setelah seluruh proses suspend dan penutupan; berapa SPPG yang sudah memiliki SLHS; bagaimana standar pemasok bahan pangan diperiksa; berapa biaya rata-rata per penerima manfaat; apa indikator kesehatan yang digunakan untuk mengukur dampak MBG; serta bagaimana pemerintah membuka hasil audit dan evaluasi program kepada masyarakat.

Organisasi juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengalihan pelayanan apabila suatu SPPG ditutup agar siswa tidak kehilangan hak memperoleh makanan.

Enam dorongan konkret Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah untuk membuka dashboard nasional kinerja SPPG; mempublikasikan status SLHS setiap dapur; memperkuat inspeksi keamanan pangan tanpa pemberitahuan sebelumnya; membuka ringkasan penggunaan anggaran per wilayah; mengukur dampak gizi secara independen dan periodik; serta menyediakan kanal pengaduan sekolah, orang tua dan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Reza menegaskan:

“MBG adalah program besar dan menyentuh anak-anak secara langsung. Semakin besar anggarannya, semakin tinggi pula standar keterbukaan dan pengawasannya.”

Ia menambahkan:

“Mahasiswa tidak berkepentingan menggagalkan program yang bermanfaat. Tugas kami adalah memastikan uang rakyat menghasilkan makanan yang aman, bergizi, tepat sasaran dan memberikan perubahan yang benar-benar dapat diukur.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal realisasi anggaran MBG, keamanan pangan, SLHS, pengadaan bahan makanan, kualitas SPPG serta hasil kesehatan penerima manfaat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum