HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Kamis, 24 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak harga energi dunia, sekaligus rencana memperketat penyaluran Pertalite dan Biosolar agar subsidi lebih tepat sasaran.

Pemerintah sejauh ini mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar subsidi/Biosolar Rp6.800 per liter. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, meski tekanan harga minyak global ikut membebani fiskal negara.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai kebijakan tersebut harus diikuti pembenahan data penerima, pengawasan distribusi dan keterbukaan penggunaan anggaran subsidi.

“Menjaga harga energi tetap terjangkau penting bagi rakyat. Tetapi subsidi harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Negara jangan membiarkan uang publik justru lebih banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu membeli energi tanpa subsidi.”

Fakta terverifikasi: harga subsidi dipertahankan

Kementerian ESDM pada September kembali menegaskan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut mempertahankan Pertalite pada Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Pada saat yang sama, beberapa jenis BBM nonsubsidi mengalami kenaikan pada September. Berdasarkan data Pertamina yang dikutip ANTARA, per 7 September harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter, sementara Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penyesuaian.

Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini memang memberikan perlindungan harga khusus kepada BBM penugasan dan bersubsidi.

Subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp381,3 triliun

APBN 2026 menyediakan anggaran sekitar Rp381,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi. Dalam struktur RAPBN 2026, subsidi energi sendiri sekitar Rp210,1 triliun, yang mencakup subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg sekitar Rp105,4 triliun serta subsidi listrik sekitar Rp104,6 triliun.

Kementerian Keuangan menyatakan transformasi subsidi energi menuju subsidi berbasis penerima manfaat dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam sikap editorial Satuan Mahasiswa ETH, Reza mengatakan besarnya anggaran tersebut membuat pengawasan publik menjadi mutlak.

“Rp381 triliun lebih bukan sekadar angka APBN. Itu uang rakyat. Pemerintah harus menunjukkan berapa yang benar-benar diterima keluarga miskin dan rentan, berapa yang dinikmati kendaraan serta kelompok berpendapatan tinggi, dan seberapa besar kebocoran yang berhasil dicegah.”

Pemerintah sedang siapkan aturan penyaluran baru

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 16 September menyatakan pemerintah sedang memformulasikan aturan pengendalian penyaluran Pertalite dan Biosolar.

Salah satu skenario yang dibahas adalah pembatasan konsumsi bagi masyarakat desil 9 dan 10, tetapi pemerintah menyatakan penerapannya masih menunggu validitas data agar kebijakan tidak salah sasaran. Pertamina menyatakan siap menjalankan kebijakan setelah aturan resmi pemerintah ditetapkan.

Artinya, hingga kini belum tepat menyatakan seluruh masyarakat desil 9 dan 10 sudah resmi dilarang membeli Pertalite, karena formulasi aturan tersebut masih disiapkan pemerintah.

Reza meminta tahapan ini dilakukan hati-hati.

“Ketepatan sasaran jangan berubah menjadi ketidakadilan baru. Jangan sampai keluarga yang secara data terlihat mampu tetapi kenyataannya rentan kehilangan akses, sementara pengguna besar yang mampu justru tetap memperoleh subsidi karena sistem datanya lemah.”

Lebih dari 11 ribu QR Code diblokir di Sulawesi

Persoalan penyaluran tepat sasaran juga terlihat dari pengawasan Pertamina.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencatat hingga September 11.093 nomor polisi kendaraan telah diblokir dari penggunaan QR Code BBM subsidi karena terindikasi digunakan tidak sesuai ketentuan atau secara berulang. Rinciannya antara lain 6.023 kendaraan di Sulawesi Selatan dan Barat, 2.189 di Sulawesi Tengah, 2.355 di Sulawesi Tenggara, serta 526 di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Di wilayah Bangka Belitung, Pertamina juga memblokir QR Code 1.274 kendaraan. Pemblokiran serupa tercatat di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Bengkulu sebagai bagian pengawasan Program Subsidi Tepat.

Temuan tersebut merupakan indikasi ketidaksesuaian penggunaan berdasarkan sistem pengawasan Pertamina, bukan dengan sendirinya putusan bahwa setiap pemilik kendaraan melakukan tindak pidana.

Digitalisasi harus melindungi hak masyarakat

Program Subsidi Tepat saat ini mewajibkan QR Code untuk pembelian Solar subsidi, sedangkan kendaraan roda empat pengguna Pertalite juga sudah masuk mekanisme registrasi QR Code. Pertamina menyebut sistem tersebut digunakan untuk memastikan distribusi sesuai segmen konsumen yang ditetapkan pemerintah.

Pertamina juga mengembangkan penggunaan biometrik yang terhubung dengan Dukcapil untuk meningkatkan akurasi distribusi subsidi BBM dan LPG 3 kg.

Reza menilai digitalisasi dapat membantu, tetapi harus tetap memiliki mekanisme koreksi.

“Teknologi harus mempermudah negara menemukan penerima yang benar, bukan mempersulit rakyat kecil karena kesalahan data. Kalau QR Code terblokir atau data tidak sesuai, harus ada mekanisme keberatan yang cepat, jelas dan dapat diakses.”

Jangan hanya mengejar penghematan anggaran

Satuan Mahasiswa ETH mengingatkan bahwa reformasi subsidi tidak boleh semata-mata dinilai dari berapa triliun rupiah anggaran dapat dipangkas.

Menurut Reza, indikator utama harus mencakup perlindungan daya beli, keterjangkauan transportasi, biaya produksi UMKM, kebutuhan nelayan, petani, angkutan umum dan pekerja yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan.

“Subsidi tepat sasaran bukan berarti subsidi sekecil mungkin. Yang harus dicapai adalah subsidi yang adil: rakyat yang membutuhkan dilindungi, yang mampu membayar harga keekonomian tidak mengambil hak kelompok rentan.”

Pernyataan tersebut merupakan posisi organisasi, bukan penilaian bahwa kebijakan pemerintah saat ini telah gagal.

Enam pertanyaan mahasiswa kepada pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka siapa kriteria final penerima Pertalite dan Biosolar; kapan aturan pembatasan baru diberlakukan; bagaimana mekanisme keberatan jika masyarakat salah diklasifikasikan; berapa nilai subsidi yang saat ini dinikmati kelompok mampu; berapa penghematan yang ditargetkan dari reformasi distribusi; serta bagaimana pemerintah memastikan sektor produktif rakyat seperti petani, nelayan, UMKM dan transportasi umum tidak dirugikan.

Organisasi juga meminta pemerintah menerbitkan data evaluasi Program Subsidi Tepat secara periodik.

Dorongan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah dan Pertamina untuk membuka metodologi penentuan penerima subsidi; meningkatkan integrasi data sosial dan kendaraan; menyediakan kanal koreksi data serta keberatan yang cepat; mempublikasikan angka pemblokiran dan alasannya secara agregat; mengaudit efektivitas QR Code serta teknologi biometrik; dan mengukur dampak reformasi subsidi terhadap biaya hidup masyarakat.

Reza menegaskan:

“Mahasiswa tidak meminta subsidi dibagikan tanpa batas. Yang kami minta adalah negara memastikan subsidi dibayar rakyat melalui APBN dan kembali kepada rakyat yang paling membutuhkan.”

Ia menambahkan:

“Harga BBM menyentuh hampir seluruh aktivitas ekonomi. Karena itu setiap perubahan kebijakan harus transparan, menggunakan data yang kuat, dan tidak boleh menjadikan masyarakat kecil sebagai korban kesalahan sistem.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal subsidi BBM dan LPG, kebijakan Pertalite dan Biosolar, penggunaan APBN energi, sistem QR Code, akurasi data penerima serta dampaknya terhadap daya beli dan ekonomi rakyat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum