HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Kamis, 24 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti kebijakan pemerintah memperpanjang Bantuan Pangan Beras hingga Desember 2026 kepada sekitar 33,24 juta penerima bantuan pangan, bersamaan dengan penguatan intervensi pasar melalui tambahan kuota beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.

Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga akses pangan masyarakat, mempertahankan daya beli kelompok berpendapatan rendah, sekaligus membantu stabilisasi harga beras menjelang akhir tahun.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai kebijakan tersebut penting bagi masyarakat, tetapi besarnya jumlah penerima dan volume beras yang disalurkan membutuhkan pengawasan publik yang kuat.

“Bantuan pangan menyangkut kebutuhan paling mendasar rakyat. Karena itu masyarakat berhak mengetahui siapa yang menerima, berapa beras yang disalurkan, apakah sampai tepat waktu dan tanpa pungutan, serta apakah kebijakan ini benar-benar membantu menstabilkan harga di pasar.”

Fakta terverifikasi: 33,24 juta penerima hingga Desember

Badan Pangan Nasional menyatakan Presiden telah mengarahkan agar program bantuan pangan beras dilanjutkan pada Oktober, November, dan Desember 2026.

Sekitar 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dijadwalkan memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan. Estimasi kebutuhan beras untuk periode Oktober–Desember mencapai sekitar 997 ribu ton.

Dengan tambahan tiga bulan tersebut, Bapanas memperkirakan total alokasi Bantuan Pangan Beras selama 2026 dapat mencapai sekitar 2,6 juta ton, terdiri atas sekitar 664 ribu ton untuk Februari–Maret, 997 ribu ton untuk Juli–September, serta sekitar 997 ribu ton untuk Oktober–Desember.

Pemerintah menyebut alokasi tersebut sebagai yang terbesar sejak program bantuan pangan beras dijalankan pada 2023.

Penerima menggunakan basis DTSEN

Untuk penyaluran tahap Juli–September, Bapanas menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan penerima berasal dari kelompok desil 1 sampai desil 4.

Data resmi Bapanas menyebut sebanyak 33.244.408 penerima menjadi sasaran tahap tersebut. Masing-masing memperoleh total 30 kilogram untuk alokasi Juli, Agustus dan September yang disalurkan sekaligus.

Bapanas juga menegaskan bantuan tersebut telah ditanggung negara sehingga penerima tidak boleh dikenai pungutan dalam bentuk apa pun saat mengambil beras di desa, kelurahan maupun titik distribusi.

Reza menilai aspek tersebut harus mendapatkan perhatian khusus.

“Kalau bantuan sepenuhnya dibiayai negara, jangan ada masyarakat diminta uang transportasi, uang administrasi atau pungutan lain tanpa dasar hukum. Pemerintah perlu menyediakan kanal pengaduan yang benar-benar cepat ditindaklanjuti.”

Stok Bulog sekitar 4,6 juta ton

Bapanas pada perkembangan September menyatakan stok beras di gudang Perum Bulog berada di kisaran 4,6 juta ton.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok tersebut digunakan antara lain untuk mendukung bantuan pangan dan kebijakan stabilisasi pasokan serta harga beras.

Pemerintah juga menekankan bahwa beras yang digunakan dalam program saat ini berasal dari produksi dalam negeri dan dikaitkan dengan kebijakan penyerapan hasil petani nasional.

Tambahan SPHP satu juta ton

Selain bantuan pangan, pemerintah juga memperkuat intervensi harga melalui rencana tambahan 1 juta ton beras SPHP.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pemerintah telah menyetujui penambahan SPHP sebesar satu juta ton untuk periode September 2026 hingga Maret 2027.

Namun Bapanas pada 17 September menjelaskan kebutuhan anggaran untuk tambahan kuota tersebut masih dalam proses perhitungan dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Artinya, kebijakan penambahan volumenya telah disiapkan, sementara aspek pembiayaannya masih melalui proses administrasi fiskal.

Menteri Pertanian pada 22 September menyatakan pemerintah berharap kombinasi bantuan pangan, operasi pasar dan tambahan SPHP membantu menjaga stabilitas harga beras nasional. Pernyataan mengenai dampak harga tersebut merupakan target dan penilaian pemerintah, yang tetap perlu diuji melalui perkembangan harga di pasar.

Reza: stok besar harus terasa di pasar rakyat

Dalam sikap editorial Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza menilai besarnya cadangan beras pemerintah semestinya dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang terukur bagi masyarakat.

“Kalau stok pemerintah kuat dan jutaan ton beras digelontorkan, masyarakat perlu melihat hasil akhirnya. Apakah harga di pasar tradisional benar-benar lebih terkendali? Apakah masyarakat miskin menerima bantuan tepat waktu? Itu yang harus menjadi ukuran.”

Menurutnya, pemerintah perlu mempublikasikan perkembangan harga sebelum dan sesudah intervensi berdasarkan wilayah.

Satuan Mahasiswa ETH tidak menyatakan program tersebut gagal menurunkan harga. Organisasi meminta hasil kebijakan diukur menggunakan data, bukan hanya besarnya volume beras yang disalurkan.

Jangan stabilkan harga konsumen dengan mengorbankan petani

Reza juga mengingatkan stabilisasi harga harus menjaga keseimbangan antara konsumen dan produsen.

“Rakyat membutuhkan harga beras yang terjangkau, tetapi petani juga membutuhkan harga gabah yang memberikan keuntungan layak. Jangan sampai keberhasilan menekan harga konsumen justru dibayar dengan jatuhnya pendapatan petani.”

Bapanas sendiri menyatakan kebijakan bantuan pangan dan pengelolaan cadangan beras diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, indikator pengawasan karena itu perlu mencakup harga beras di tingkat konsumen sekaligus harga gabah di tingkat petani.

Akurasi 33,24 juta penerima harus dapat diperiksa

Besarnya cakupan program juga membuat akurasi data penerima menjadi perhatian utama.

Reza mengatakan:

“Angka 33,24 juta penerima sangat besar. Pemerintah harus mempunyai mekanisme koreksi yang cepat jika ada keluarga miskin yang belum masuk, penerima yang sudah tidak memenuhi syarat, data ganda atau penerima yang pindah maupun meninggal.”

Menurut organisasi, penggunaan DTSEN merupakan dasar administratif yang penting, tetapi kualitas data tetap harus terus diperbarui dari tingkat desa sampai pemerintah pusat.

Tujuh pertanyaan mahasiswa kepada pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka berapa realisasi penyaluran Juli–September sampai hari ini; kapan distribusi Oktober–Desember dimulai; bagaimana mekanisme memperbaiki kesalahan data penerima; berapa besar kebutuhan anggaran untuk tiga bulan terakhir; bagaimana pemerintah mengawasi kemungkinan pungutan; berapa realisasi penyaluran tambahan SPHP; serta bagaimana dampak kedua program tersebut terhadap harga beras konsumen dan harga gabah petani.

Satuan Mahasiswa ETH juga meminta keterbukaan mengenai stok Bulog per wilayah agar publik dapat mengetahui apakah daerah yang mengalami tekanan harga memiliki cadangan dan distribusi yang memadai.

Enam dorongan konkret Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah dan Perum Bulog untuk membuka dashboard distribusi bantuan beras secara nasional hingga tingkat kabupaten/kota; menyediakan mekanisme koreksi DTSEN yang cepat; memastikan bantuan bebas pungutan; mempublikasikan stok serta penyaluran SPHP per wilayah; memperlihatkan perbandingan harga sebelum dan sesudah intervensi; serta menjaga harga pembelian produksi petani tetap memberikan insentif yang layak.

Reza menegaskan:

“Jangan mengukur keberhasilan hanya dari satu juta ton atau dua juta ton beras keluar dari gudang. Ukur dari apakah bantuan sampai ke keluarga yang tepat dan apakah masyarakat benar-benar memperoleh pangan dengan harga yang lebih terjangkau.”

Ia menambahkan:

“Mahasiswa mendukung perlindungan pangan masyarakat. Tetapi setiap kilogram beras yang berasal dari cadangan pemerintah dan setiap rupiah APBN yang digunakan harus dapat ditelusuri manfaatnya.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal Bantuan Pangan Beras, program SPHP, stok Bulog, ketepatan DTSEN, harga pangan konsumen serta kesejahteraan petani sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan pangan nasional.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum