HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Kamis, 24 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti perkembangan terbaru kebakaran hutan dan lahan setelah pemerintah melaporkan sekitar 209,78 hektare area karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan masih dalam proses pemadaman hingga Rabu, 23 September 2026.

Presiden Prabowo Subianto pada Rabu memantau langsung perkembangan penanganan karhutla melalui rapat terbatas dari Istana Merdeka. Pemerintah menyatakan operasi pemadaman terus dilakukan melalui kekuatan darat, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai skala operasi pemerintah perlu diapresiasi sebagai penanganan darurat, tetapi pengawasan publik juga harus diarahkan pada pencegahan, kesehatan masyarakat dan pertanggungjawaban atas penyebab kebakaran.

“Negara memang harus memadamkan api secepat mungkin. Tetapi kebijakan tidak boleh berhenti pada pesawat, personel dan water bombing. Pemerintah harus memastikan penyebab kebakaran ditemukan, pelanggaran ditindak berdasarkan bukti, lahan dipulihkan dan masyarakat yang menghirup asap benar-benar dilindungi.”

Fakta terbaru: 209,78 hektare masih dipadamkan

Dalam laporan resmi Kepresidenan pada 23 September, Presiden menerima perkembangan penanganan kebakaran di Sumatra dan Kalimantan dengan sekitar 209,78 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Pemerintah menyebut penanganan dilakukan antara lain melalui operasi modifikasi cuaca dan pemadaman darat maupun udara.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan sejak Agustus telah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan. Dukungan udara terdiri atas 55 pesawat BNPB dan sembilan pesawat TNI, sedangkan personel berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan dan masyarakat.

Pemerintah menyebut kondisi gambut, luas wilayah dan medan menjadi tantangan utama dalam upaya pemadaman.

Kemenkes: 174.694 kasus ISPA tercatat di wilayah terdampak

Dampak kesehatan menjadi perhatian serius.

Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla selama periode 18 Agustus sampai 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.363 kasus terjadi pada balita. Pada saat data disampaikan, Kemenkes menyebut terdapat 4.533 kasus yang masih tercatat aktif, sementara sebagian lainnya telah pulih.

Wilayah yang mendapat perhatian Kemenkes mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemenkes memperkuat pos kesehatan dan rumah sakit, menyediakan masker, oksigen serta peralatan kesehatan, memantau kualitas udara dan bahkan merekomendasikan pemerintah daerah mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh ketika kualitas udara memburuk.

Reza mengatakan:

“Angka ISPA membuat karhutla tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan kehutanan. Ini sudah menyentuh kesehatan publik. Balita, anak sekolah, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan penyakit pernapasan harus menjadi prioritas perlindungan.”

Hotspot sempat mencapai 1.532 titik berkepercayaan tinggi

Kementerian Kehutanan melaporkan hingga 20 September pukul 23.59 WIB terdapat 1.532 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, meningkat 209 titik dari sehari sebelumnya.

Kalimantan Tengah tercatat memiliki 968 hotspot, Sumatera Selatan 285, Kalimantan Barat 98, Kalimantan Selatan 39, Jambi 26 dan Riau satu hotspot. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot bukan otomatis satu kejadian kebakaran atau ukuran luas lahan terbakar, karena satu kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot dan tetap memerlukan verifikasi lapangan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai penjelasan tersebut penting agar data tidak disalahartikan.

“Mahasiswa harus menggunakan data dengan benar. Hotspot bukan berarti otomatis luas kebakaran. Tetapi ketika indikator meningkat, pemerintah harus menjelaskan bagaimana verifikasi lapangan dilakukan dan wilayah mana yang membutuhkan tindakan paling cepat.”

Lima izin perusahaan dicabut

Penegakan hukum dan administratif juga mulai berjalan.

Pada 22 September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin lima perusahaan yang dikaitkan pemerintah dengan pelanggaran terkait karhutla di Kalimantan. Total wilayah konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare, sedangkan pemerintah menyebut total area terbakar pada konsesi terkait sekitar 1.169,13 hektare.

Langkah itu mengikuti arahan Presiden sebelumnya agar pemerintah mencabut izin dan menelusuri kemungkinan unsur pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla.

Satuan Mahasiswa ETH menegaskan bahwa pencabutan izin administratif maupun penyelidikan pidana harus tetap didasarkan pada bukti, prosedur dan hak hukum setiap pihak.

Reza mengatakan:

“Penegakan hukum harus tegas, tetapi juga harus berbasis pembuktian. Jangan menghukum hanya berdasarkan opini publik. Sebaliknya, kalau bukti memang menunjukkan pelanggaran, negara tidak boleh berhenti pada teguran administratif.”

Jangan habiskan energi negara hanya untuk pemadaman

Dalam sikap editorial organisasi, Reza menilai besarnya penggunaan pesawat dan puluhan ribu personel menunjukkan mahalnya konsekuensi ketika kebakaran sudah terjadi.

“Setiap helikopter terbang, setiap operasi modifikasi cuaca, setiap personel bergerak dan setiap pasien ISPA mendapat pelayanan membutuhkan sumber daya negara. Karena itu pencegahan seharusnya dipandang sebagai investasi, bukan biaya tambahan.”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, pemerintah perlu meningkatkan patroli dini, pemantauan gambut, kewajiban kesiapan peralatan pada pemegang konsesi, pemeriksaan kanal dan tata air, serta respon cepat terhadap hotspot sebelum api berkembang.

Transparansi perusahaan dan lokasi kebakaran

Satuan Mahasiswa ETH juga mendorong pemerintah membuka data karhutla dalam format yang mudah dipahami masyarakat.

Organisasi meminta masyarakat dapat mengetahui lokasi kebakaran, status lahan, apakah berada dalam kawasan hutan atau konsesi, tindakan pemerintah, kondisi kualitas udara dan perkembangan penegakan hukum.

Reza mengatakan:

“Masyarakat jangan hanya melihat langit penuh asap tetapi tidak mengetahui siapa yang menguasai lahannya, apa hasil pemeriksaan pemerintah dan bagaimana proses hukumnya. Transparansi akan membuat pencegahan lebih kuat.”

Tujuh pertanyaan mahasiswa kepada pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka:

1. Berapa luas karhutla yang telah padam dan masih dalam proses pemadaman sampai 24 September 2026.
2. Berapa biaya operasi udara, darat dan modifikasi cuaca yang telah digunakan.
3. Berapa jumlah perusahaan maupun individu yang sedang diperiksa terkait kebakaran.
4. Bagaimana dasar dan proses pencabutan izin terhadap perusahaan yang telah diumumkan pemerintah.
5. Bagaimana pemerintah menangani 174.694 kasus ISPA dan melindungi kelompok rentan.
6. Bagaimana pemulihan gambut, hutan dan ekosistem setelah api dipadamkan.
7. Bagaimana pemerintah memastikan kejadian serupa tidak kembali berulang pada musim kemarau berikutnya.

Dorongan konkret Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat dashboard nasional karhutla secara real-time; membuka hasil verifikasi hotspot dan status lahannya; memperkuat audit kepatuhan pemegang konsesi; menerapkan sanksi berdasarkan bukti dan proses hukum; menjamin pelayanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan; melakukan pemulihan ekosistem; serta mempublikasikan evaluasi biaya dan efektivitas operasi karhutla setelah masa darurat berakhir.

Reza menegaskan:

“Kesuksesan penanganan karhutla bukan hanya ketika asap hilang. Ukurannya adalah apakah masyarakat sehat, hutan pulih, pelanggaran ditindak secara adil, dan kebakaran serupa dapat dicegah.”

Ia menambahkan:

“Mahasiswa hadir bukan untuk mencari kambing hitam. Mahasiswa harus memastikan negara bekerja berdasarkan data, hukum, keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal penanganan karhutla, dampak kesehatan, penggunaan anggaran penanggulangan bencana, penegakan hukum korporasi, perlindungan gambut serta pemulihan lingkungan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum