Hambalang, Kabupaten Bogor — Senin, 28 September 2026

Pemerintah mulai memperkuat model bisnis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyerap atau offtaker hasil tangkapan nelayan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan dan BP BUMN yang ditandatangani di KNMP Tongke-Tongke, Sinjai, pada 25 September 2026 dan masih menjadi perkembangan penting bagi tata niaga ikan per 28 September.

FAKTA TERBARU

Fakta: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KNMP akan menjadi bagian dari unit usaha KDKMP, dan koperasi tersebut antara lain akan berfungsi sebagai offtaker hasil tangkapan nelayan. Pemerintah juga menugaskan PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) bersama KDKMP untuk menyiapkan pengelolaan KNMP menuju pengelolaan mandiri oleh koperasi, termasuk penyusunan rencana bisnis, operasional, pengembangan usaha dan perluasan pemasaran produk perikanan.

KKP mencatat telah membangun 100 KNMP pada 2025, dengan 65 lokasi berstatus uji coba operasional. Pemerintah menyebut pembangunan selanjutnya diarahkan menuju 1.269 titik pada 2026, dengan sasaran jangka panjang 5.000 desa nelayan hingga 2029.

ANTARA juga melaporkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan hasil tangkapan nelayan KNMP akan diserap dan dipasarkan melalui jaringan koperasi. Pemerintah berharap skema itu memperkuat ekosistem usaha, meningkatkan kualitas produk, membuka akses permodalan dan meningkatkan pendapatan nelayan.

PERNYATAAN PEMERINTAH

Pernyataan Menteri KP: Trenggono mengatakan pengelolaan bersama tersebut ditujukan agar infrastruktur KNMP yang telah dibangun dapat dikelola secara profesional dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi nelayan.

Pernyataan Menteri Koperasi: Ferry Juliantono menyebut hasil tangkapan nelayan akan ditingkatkan kualitasnya, dipasarkan melalui jaringan koperasi, dan skemanya dapat dikembangkan untuk membantu kebutuhan permodalan nelayan. Pernyataan tersebut merupakan arah dan target kebijakan pemerintah, sehingga dampak riilnya tetap perlu diukur setelah sistem berjalan di berbagai KNMP.

DAMPAK BAGI NELAYAN

Bagi nelayan, keberadaan koperasi sebagai offtaker dapat memberikan keuntungan berupa kepastian pembeli, terutama ketika hasil tangkapan harus segera dijual agar mutu tidak turun. Bila koperasi juga mengelola cold storage, pabrik es, pengolahan dan distribusi, rantai pemasaran berpotensi menjadi lebih pendek.

Namun terdapat persoalan penting yang harus diawasi: siapa yang menentukan harga ikan?

Jika koperasi menjadi pembeli dominan, nelayan harus tetap mempunyai informasi pembanding mengenai harga di TPI, pasar lokal, unit pengolahan dan pembeli lain. Tanpa transparansi, kepastian pembeli belum tentu otomatis berarti harga yang lebih baik bagi nelayan.

ANALISIS SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

Analisis: Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang konsep koperasi sebagai offtaker dapat memperkuat posisi nelayan apabila koperasi benar-benar dimiliki dan dijalankan untuk kepentingan anggota.

Yang harus dihindari adalah munculnya mata rantai baru yang hanya menggantikan tengkulak lama tetapi tetap membuat nelayan tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya.

“Koperasi harus memperkuat posisi tawar nelayan, bukan menjadi pembeli tunggal yang menentukan harga sepihak. Harga ikan, biaya layanan dan pembagian manfaat harus terbuka kepada anggota.”

Karena itu, setiap KNMP idealnya memasang harga beli harian secara terbuka, lengkap menurut jenis, ukuran dan kualitas ikan.

JANGAN BATASI AKSES PASAR NELAYAN

Menurut analisis Satuan Nelayan ETH, keberadaan offtaker sebaiknya memberi pilihan pasar tambahan, bukan membatasi nelayan hanya menjual kepada satu lembaga.

Nelayan perlu tetap mempunyai hak untuk membandingkan harga. Apabila koperasi menawarkan harga terbaik dan pembayaran lebih cepat, nelayan secara alami akan memilih menjual melalui koperasi tanpa perlu adanya kewajiban yang membatasi akses ke pembeli lain.

Model seperti itu akan mendorong koperasi menjaga harga, pelayanan dan efisiensi.

YANG PERLU DIKAWAL SATUAN NELAYAN ETH

Satuan Nelayan ETH perlu mengawal:

• harga beli ikan koperasi dibanding harga TPI/pasar;
• sistem grading dan penimbangan ikan;
• waktu pembayaran hasil tangkapan;
• biaya administrasi dan layanan koperasi;
• margin koperasi dan pembagian sisa hasil usaha;
• akses nelayan kecil dan nelayan nonanggota;
• penggunaan cold storage, pabrik es dan kendaraan berpendingin;
• akses permodalan tanpa membebani nelayan;
• keberadaan pembeli alternatif;
• pembagian kewenangan antara Agrinas Jaladri dan KDKMP;
• serta audit dan keterbukaan laporan usaha KNMP.