Kategori: Petani — Beras, Distribusi Pangan, Perlindungan Harga dan Ketahanan Pangan

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 7 Oktober 2026. Pemerintah melanjutkan program bantuan pangan beras hingga penghujung 2026 dengan alokasi yang menjadi terbesar sejak program tersebut dimulai pada 2023. Di tengah tingginya kebutuhan menjaga daya beli masyarakat, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang kebijakan tersebut perlu berjalan beriringan dengan perlindungan harga gabah dan keberlanjutan usaha petani.

Badan Pangan Nasional menyatakan realisasi bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 telah mencapai 967,5 ribu ton atau sekitar 97 persen. Program kemudian dilanjutkan untuk Oktober, November dan Desember kepada 33,24 juta penerima, dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima setiap bulan. Estimasi kebutuhan untuk tiga bulan terakhir tahun ini mencapai sekitar 997 ribu ton.

Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan beras sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar 2,6 juta ton. Angka tersebut terdiri atas sekitar 662,8 ribu ton untuk Februari–Maret, realisasi 967,5 ribu ton pada Juli–September, serta estimasi sekitar 997 ribu ton pada Oktober–Desember. Bapanas menyatakan jumlah tersebut merupakan alokasi tahunan terbesar program bantuan pangan beras sejak 2023.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan negara memastikan keluarga yang membutuhkan tetap memiliki akses terhadap pangan pokok. Ketahanan pangan tidak hanya berarti negara mampu memproduksi beras, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperolehnya.

Namun, menurut Satuan Petani ETH, besarnya volume intervensi pemerintah membutuhkan pengelolaan yang semakin presisi.

Beras bantuan harus sampai kepada masyarakat yang berhak, sedangkan petani yang memproduksi beras tersebut harus tetap memperoleh harga yang memberikan keuntungan layak.

Beras Petani Indonesia Harus Menjadi Fondasi Cadangan Negara

Bapanas menyatakan besarnya program bantuan pangan 2026 ditopang oleh produksi dan cadangan beras nasional. Pemerintah menegaskan beras yang digunakan dalam program berasal dari produksi petani Indonesia yang sebelumnya diserap ke dalam Cadangan Beras Pemerintah.

Bagi Satuan Petani ETH, kondisi tersebut mempunyai arti strategis.

Apabila pemerintah membeli produksi petani pada harga yang layak, menyimpannya sebagai cadangan, kemudian menggunakan stok itu untuk stabilisasi dan perlindungan sosial, maka kebijakan pangan menghasilkan dua manfaat sekaligus: melindungi pendapatan produsen dan menjaga akses pangan konsumen.

Yang perlu dihindari adalah ketika intervensi hilir berlangsung dalam volume besar pada saat daerah tertentu sedang memasuki panen, sehingga berpotensi menekan harga pasar apabila distribusinya tidak diperhitungkan secara matang.

Karena itu, kalender panen nasional perlu menjadi bagian dari keputusan pelepasan cadangan beras.

Ada Juga Rencana 1 Juta Ton Beras Bersubsidi untuk Pasar Tradisional

Selain bantuan pangan bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 6 Oktober menyampaikan rencana pemerintah menyediakan 1 juta ton beras bersubsidi untuk kelompok masyarakat desil 5–7 melalui pasar tradisional.

Menurut keterangan tersebut, Bulog direncanakan menjual beras sekitar Rp12.500 per kilogram, dibandingkan harga pasar yang disebut berada sekitar Rp15.000 per kilogram. Program ini berbeda dari bantuan beras kepada kelompok desil 1–4 yang diberikan dalam bentuk bantuan pangan.

Satuan Petani ETH menilai pembedaan kedua skema tersebut perlu dijelaskan secara terang kepada masyarakat.

Bantuan sosial mempunyai karakter berbeda dengan operasi pasar atau beras bersubsidi. Transparansi akan memudahkan masyarakat memahami siapa penerima, berapa volume yang disalurkan, dari mana stok berasal dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar.

Jangan Biarkan Intervensi Harga Menekan Petani

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang berpandangan stabilitas harga beras nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan harga gabah di tingkat petani.

Petani menghadapi biaya produksi mulai dari benih, pupuk, pestisida, sewa atau pengolahan lahan, tenaga kerja, pengairan hingga biaya panen.

Apabila harga gabah turun terlalu rendah ketika panen berlangsung, petani dapat kehilangan insentif untuk meningkatkan produksi pada musim berikutnya.

Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan beras dengan harga terjangkau.

Karena itu solusi yang diperlukan bukan memilih antara petani atau konsumen, melainkan memperbaiki rantai produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan agar kedua kepentingan dapat dilindungi secara bersamaan.

Empat Usulan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Pertama, buka dashboard distribusi bantuan pangan. Pemerintah dapat menampilkan secara berkala jumlah beras yang telah keluar dari gudang, provinsi dan kabupaten tujuan, jumlah penerima serta tingkat penyelesaian distribusi.

Kedua, sinkronkan distribusi dengan kalender panen. Daerah yang sedang memasuki panen raya perlu dianalisis secara khusus agar pelepasan stok pemerintah tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap harga gabah petani.

Ketiga, perkuat penyerapan hasil petani untuk mengisi kembali cadangan negara. Setiap beras yang keluar untuk program sosial dan stabilisasi harus diimbangi sistem pengadaan baru dari produksi dalam negeri pada harga yang melindungi produsen.

Keempat, awasi rantai penyaluran sampai penerima akhir. Sistem pelacakan diperlukan untuk mencegah bantuan beras bocor, diperjualbelikan kembali secara tidak semestinya atau tidak sampai kepada keluarga yang ditetapkan sebagai penerima.

Ketahanan Pangan Harus Melindungi Dua Sisi

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat memperoleh beras.

Pada saat yang sama, organisasi menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mendorong agar setiap kebijakan pangan memiliki indikator yang dapat diperiksa masyarakat: berapa beras disalurkan, kepada siapa, berapa stok tersisa, bagaimana pergerakan harga konsumen dan bagaimana harga gabah di tingkat petani.

Bagi Satuan Petani ETH, ketahanan pangan yang sehat harus melindungi dua sisi sekaligus: rakyat sebagai konsumen dan petani sebagai produsen.

Ketika keluarga memperoleh beras dengan harga terjangkau sementara petani tetap mendapatkan harga hasil panen yang menguntungkan, kebijakan pangan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini tetapi juga menjaga produksi untuk musim berikutnya.

Petani kuat, cadangan pangan kuat, distribusi transparan dan rakyat terlindungi merupakan satu rangkaian menuju kedaulatan pangan Indonesia.