Perkembangan harga kebutuhan pokok perlu direspons melalui keterbukaan data pasar, pemerataan distribusi, perlindungan daya beli masyarakat, serta kebijakan yang memperhatikan kepentingan petani dan pedagang.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Sabtu, 7 November 2026 (WIB).

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat pengawasan harga dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, terutama komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga.

Perhatian tersebut berkaitan dengan perkembangan harga pangan nasional yang dipantau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia pada Jumat, 6 November 2026.

PIHPS Catat Perkembangan Harga Pangan

Berdasarkan data PIHPS yang diberitakan ANTARA pada 6 November 2026 pukul 09.43 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat eceran nasional tercatat Rp91.600 per kilogram.

Pada pemantauan yang sama, harga cabai merah keriting mencapai Rp100.950 per kilogram, bawang merah Rp40.500, bawang putih Rp39.600, telur ayam ras Rp29.000, dan beras kualitas medium I Rp17.300 per kilogram.

Angka tersebut merupakan hasil pemantauan pada waktu tertentu dan tidak menunjukkan harga yang sama di seluruh pasar Indonesia.

Pemerintah Memperkuat Stabilisasi Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya, melalui siaran pers 26 Oktober 2026, menyampaikan penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan perlunya koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperlancar pengiriman komoditas dari wilayah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

Langkah tersebut merupakan kebijakan stabilisasi yang telah dijelaskan pemerintah. Efektivitasnya terhadap harga pada 6 November masih membutuhkan evaluasi berdasarkan data realisasi distribusi dan perkembangan harga.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, menempatkan keterjangkauan kebutuhan pokok sebagai salah satu agenda penting kontrol sosial mahasiswa.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pengendalian harga pangan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok dan keberlanjutan pendapatan petani serta pedagang.

Organisasi mendorong pemerintah memperkuat transparansi informasi harga, memperbaiki distribusi, dan memastikan program stabilisasi dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.

Pertanyaan Pengawasan Mahasiswa

Bagaimana perkembangan harga antardaerah? Apakah terdapat hambatan distribusi dari sentra produksi? Berapa volume komoditas yang disalurkan melalui program stabilisasi? Bagaimana pemerintah mengukur manfaat program terhadap harga konsumen?

Empat Rekomendasi Perbaikan

1. Transparansi harga pangan. Bank Indonesia, Bapanas, dan pemerintah daerah perlu memperkuat publikasi harga berdasarkan wilayah. Indikatornya pembaruan data secara berkala. Manfaatnya memudahkan pengawasan, dengan keterbatasan perbedaan sampel pasar.

2. Pemerataan distribusi. Bapanas bersama dinas perdagangan dan instansi pertanian perlu memetakan daerah surplus dan defisit. Indikatornya volume pasokan serta waktu pengiriman. Risiko biaya transportasi perlu diperhitungkan.

3. Evaluasi program pangan murah. Bapanas dan pemerintah daerah perlu memeriksa realisasi serta perkembangan harga sebelum dan sesudah kegiatan. Indikatornya jangkauan penerima dan perubahan harga pasar. Pengaruh musim serta kondisi pasokan harus diperhatikan.

4. Pengawasan partisipatif mahasiswa. Perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa dapat melakukan survei harga secara berkala. Indikatornya laporan dengan lokasi, tanggal, dan metode pengumpulan data yang jelas. Hasil survei perlu diverifikasi sebelum dijadikan dasar rekomendasi.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah, pelaku usaha, petani, pedagang, dan masyarakat memperkuat kolaborasi demi menjaga keterjangkauan serta ketersediaan pangan nasional.

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI