Sabtu, 7 November 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dengan harga dan mekanisme yang sesuai ketentuan menjadi persoalan penting bagi keberlanjutan usaha penangkapan ikan di Indonesia.

Bagi nelayan kecil, solar bukan sekadar kebutuhan operasional kapal. Ketersediaannya menentukan apakah kapal dapat diberangkatkan, berapa lama kegiatan penangkapan berlangsung, dan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan sebelum ikan berhasil dijual.

Persoalan tersebut mendapat perhatian setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 24 April 2026 mengumumkan tindak lanjut terhadap aspirasi nelayan mengenai akses dan harga BBM.

Dalam publikasi resminya, KKP menyebut distribusi BBM subsidi yang belum merata dan keterbatasan akses sebagai bagian dari persoalan yang dihadapi masyarakat perikanan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, melalui kajian kebijakan yang diterbitkan pada Sabtu, 7 November 2026, menilai pemerintah perlu memperkuat kepastian pasokan, menyederhanakan pelayanan administrasi, dan mengawasi penyaluran BBM agar benar-benar diterima nelayan yang berhak.

BBM dapat menyerap sebagian besar biaya melaut

Dalam siaran pers KKP tanggal 24 April 2026, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menyampaikan bahwa biaya BBM dapat mencapai sekitar 70 persen dari biaya operasional melaut dalam konteks persoalan yang dibahas pemerintah.

Besarnya kebutuhan bahan bakar menunjukkan bahwa perubahan harga dan gangguan pasokan dapat memengaruhi kelangsungan usaha perikanan.

Namun, persentase biaya BBM pada setiap kapal tidak selalu sama.

Besaran biaya bergantung pada ukuran kapal, jenis mesin, jarak penangkapan, lama perjalanan, dan kondisi operasional.

Sebagai gambaran perhitungan, kapal yang membutuhkan 100 liter bahan bakar akan mengalami tambahan biaya Rp100.000 apabila harga per liter yang harus dibayar meningkat Rp1.000.

Angka tersebut merupakan contoh perhitungan, bukan laporan kenaikan harga BBM pada 7 November 2026.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah harus memperhatikan dampak biaya bahan bakar terhadap pendapatan bersih nelayan.

Kebijakan harga khusus harus dibedakan berdasarkan kategori kapal

KKP pada 15 Juli 2026 mengumumkan kebijakan harga BBM khusus sebesar Rp15.000 per liter untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT hingga 200 GT.

Pengumuman tersebut berkaitan dengan upaya menjaga produktivitas dan daya saing usaha perikanan.

KKP juga menyampaikan perlunya penyusunan aturan, mekanisme, dan tata kelola penyaluran bersama kementerian serta lembaga terkait.

Kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai harga BBM yang otomatis berlaku bagi seluruh nelayan kecil.

Nelayan dengan kapal berukuran berbeda dapat berada dalam kategori penerima dan mekanisme pembelian yang berbeda pula.

Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan penjelasan resmi mengenai jenis BBM, kelompok penerima, persyaratan, dan mekanisme penyaluran yang berlaku.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai kepastian informasi penting untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat pesisir.

Surat rekomendasi menjadi bagian penting pelayanan BBM subsidi

BPH Migas telah mengatur mekanisme penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan.

Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 beserta perubahannya.

Surat rekomendasi digunakan untuk mendukung penyaluran BBM kepada konsumen pengguna yang memenuhi ketentuan.

Dalam sektor perikanan, persyaratan dapat berbeda berdasarkan kategori kapal dan ketentuan yang berlaku.

Nelayan perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai dokumen yang harus disiapkan, instansi penerbit, masa berlaku, dan tata cara pembelian.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai persyaratan administrasi harus dilaksanakan secara tertib, tetapi pelayanan tidak boleh dipersulit oleh prosedur yang tidak memiliki dasar hukum.

Pelayanan di Kotawaringin Timur menjadi contoh

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada 11 September 2026 mempublikasikan pelayanan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan.

Pelayanan tersebut disediakan untuk mendukung ketepatan penyaluran dan kelancaran operasional penangkapan ikan.

Dokumen yang disebutkan dalam publikasi dinas antara lain identitas nelayan, dokumen kapal, Nomor Induk Berusaha, Kartu KUSUKA, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Kelengkapan berkas diperiksa sebelum permohonan diproses.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam membantu nelayan memperoleh pelayanan administrasi.

Namun, persyaratan yang berlaku di suatu daerah tidak boleh otomatis dianggap sama dengan seluruh daerah tanpa memeriksa ketentuan terbaru.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu memastikan pelayanan tersedia secara mudah dan dapat dijangkau masyarakat pesisir.

Stasiun pengisian BBM nelayan perlu diawasi

Ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan menjadi bagian penting dari rantai distribusi.

Nelayan yang tinggal jauh dari fasilitas pengisian dapat menghadapi tambahan biaya perjalanan dan pengangkutan.

Ketika pasokan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, jadwal keberangkatan kapal berpotensi tertunda.

Pemerintah bersama badan usaha penyalur perlu memperhatikan kebutuhan pasokan berdasarkan data pengguna dan kegiatan perikanan setempat.

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan mencegah penyalahgunaan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai keberhasilan distribusi tidak cukup diukur dari jumlah BBM yang disalurkan, tetapi juga dari kemudahan nelayan yang berhak memperolehnya.

Pungutan tidak sah dan penjualan menyimpang harus dicegah

Penyaluran BBM bersubsidi membutuhkan pengawasan karena terdapat ketentuan mengenai penerima dan penggunaannya.

Apabila ditemukan dugaan pungutan tidak sah, pemalsuan dokumen, atau penyimpangan distribusi, masyarakat perlu memperoleh saluran pengaduan yang jelas.

Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

Pemerintah juga perlu memastikan informasi harga resmi dan prosedur pembelian tersedia di lokasi pelayanan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai transparansi merupakan cara penting untuk melindungi nelayan sekaligus menjaga akuntabilitas penyaluran BBM.

Pemilik kapal dan awak kapal sama-sama terdampak

Biaya bahan bakar merupakan salah satu unsur penting dalam perhitungan usaha penangkapan ikan.

Ketika biaya meningkat, pemilik kapal dapat menghadapi tekanan terhadap modal operasional.

Awak kapal yang bekerja berdasarkan sistem pembagian hasil juga berpotensi terdampak, bergantung pada perjanjian kerja dan perhitungan biaya yang sah.

Karena itu, pencatatan pembelian BBM perlu dilakukan secara jelas.

Informasi mengenai jumlah liter, harga, tanggal pembelian, dan penggunaan untuk kegiatan usaha dapat membantu memperkuat transparansi.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai perlindungan nelayan harus memperhatikan kepentingan pemilik kapal dan awak secara seimbang.

Digitalisasi tidak boleh menyulitkan nelayan tradisional

Pemerintah telah mengembangkan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan akuntabilitas penerbitan rekomendasi dan distribusi BBM.

Digitalisasi dapat membantu pencatatan dan pengawasan apabila diterapkan dengan baik.

Namun, sebagian nelayan masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat, atau kemampuan menggunakan layanan digital.

Pemerintah perlu menyediakan pendampingan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan akses hanya karena hambatan teknologi.

Pelayanan tatap muka atau bantuan petugas perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai teknologi harus mempermudah pelayanan, bukan menciptakan hambatan baru.

Pandangan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Sebagai masukan redaksional, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang bahwa akses BBM merupakan salah satu faktor utama keberlanjutan usaha penangkapan ikan.

Pemerintah perlu memastikan nelayan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bahan bakar melalui mekanisme resmi dengan informasi harga dan prosedur yang jelas.

Penyaluran BBM harus diawasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Namun, pengawasan juga harus disertai pelayanan administrasi yang mudah dijangkau nelayan kecil.

Kebijakan BBM perlu memperhatikan perbedaan kebutuhan kapal tradisional, kapal skala menengah, dan kapal perikanan berukuran besar.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai kepastian pasokan, transparansi pelayanan, dan perlindungan pendapatan nelayan harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.

Saran dan masukan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, serta badan usaha penyalur untuk meningkatkan kepastian pasokan BBM bagi nelayan.

Kedua, pemerintah perlu mempublikasikan informasi resmi mengenai kategori nelayan yang berhak memperoleh BBM tertentu, persyaratan, dan mekanisme pembelian.

Ketiga, pemerintah daerah diharapkan menyediakan pelayanan surat rekomendasi yang mudah diakses oleh masyarakat pesisir.

Keempat, persyaratan administrasi harus disampaikan secara terbuka agar nelayan tidak menghadapi pungutan atau prosedur tambahan yang tidak sah.

Kelima, pemerintah perlu mengevaluasi ketersediaan fasilitas pengisian BBM di kawasan pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan.

Keenam, pengawasan penyaluran harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan, pemalsuan dokumen, dan penjualan yang tidak sesuai ketentuan.

Ketujuh, pengelola penyaluran perlu menyediakan informasi harga resmi, jadwal pelayanan, dan saluran pengaduan.

Kedelapan, pemerintah perlu memberikan pendampingan bagi nelayan tradisional yang mengalami kesulitan menggunakan sistem pelayanan digital.

Kesembilan, pemilik kapal perlu meningkatkan keterbukaan pencatatan biaya bahan bakar agar perhitungan usaha dan pembagian hasil dapat dilakukan sesuai perjanjian serta ketentuan hukum.

Kesepuluh, evaluasi kebijakan BBM nelayan harus memperhatikan kepastian pasokan, kemudahan pembelian, ketepatan sasaran, biaya operasional, dan dampaknya terhadap pendapatan bersih nelayan.

Pengawasan publik terhadap distribusi BBM

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan.

Nelayan perlu mengetahui instansi penerbit rekomendasi, badan usaha penyalur, dan mekanisme pengaduan yang berlaku.

Apabila terdapat dugaan penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang dengan informasi yang dapat diperiksa.

Setiap laporan harus ditangani secara objektif dan tidak boleh digunakan untuk menyampaikan tuduhan tanpa bukti.

Pengawasan publik bertujuan memastikan distribusi berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat kepada nelayan yang berhak.

Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah harus memastikan kebijakan harga, distribusi, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara transparan serta sesuai ketentuan.

Nelayan kecil membutuhkan kepastian pasokan agar dapat merencanakan kegiatan melaut tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.

Perlindungan ekonomi masyarakat pesisir harus dilakukan melalui pengawasan yang kuat, pelayanan yang mudah, dan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi nyata usaha perikanan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Kuat Bersama, Tangguh di Laut.

Redaksi: elang tiga global news editor: rapi