Sabtu, 7 November 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Praktik penangkapan ikan ilegal dan penggunaan alat tangkap yang melanggar ketentuan masih menjadi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

Kegiatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum dan kerusakan ekosistem laut, tetapi juga berpotensi mengganggu kesempatan nelayan tradisional memperoleh hasil tangkapan secara berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 154 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal telah diamankan hingga September 2026.

Data tersebut disampaikan dalam siaran pers resmi KKP pada 21 Oktober 2026 mengenai penguatan konservasi laut dan pengawasan penangkapan ikan ilegal.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, melalui kajian kebijakan yang diterbitkan pada Sabtu, 7 November 2026, menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan perairan, menindak penggunaan alat tangkap terlarang, dan memastikan nelayan kecil memperoleh perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

154 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal diamankan hingga September 2026

Berdasarkan publikasi KKP tanggal 21 Oktober 2026, pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal terus dilakukan di berbagai wilayah perairan Indonesia.

KKP mencatat sebanyak 88 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal diamankan sepanjang 2024.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 355 kapal pada 2025.

Sementara itu, hingga September 2026, sebanyak 154 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal telah diamankan.

Angka tersebut merupakan jumlah kapal yang diamankan dalam kegiatan pengawasan, bukan ukuran langsung jumlah seluruh pelanggaran yang terjadi di laut.

Perbedaan jumlah penindakan antartahun juga tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai peningkatan atau penurunan praktik ilegal tanpa memperhitungkan intensitas patroli, cakupan pengawasan, dan faktor lainnya.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami perkembangan penegakan hukum perikanan.

KKP menangkap kapal Filipina dan menertibkan rumpon ilegal

Dalam siaran pers tanggal 8 September 2026, KKP mengumumkan penangkapan satu kapal ikan asal Filipina di perairan Sulawesi.

Kapal tersebut berukuran 3 gross tonnage atau GT, menggunakan identitas Vitran 06, dan menurut KKP tidak memiliki izin penangkapan ikan.

Di dalam kapal terdapat empat awak berkewarganegaraan Filipina.

Pada kegiatan pengawasan yang berkaitan, KKP juga menertibkan 25 unit rumpon ilegal di perairan Maluku Utara yang berbatasan dengan perairan Filipina.

Operasi dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan dukungan kapal pengawas KP Hiu 05.

KKP menyampaikan bahwa keberadaan rumpon ilegal dapat berkaitan dengan praktik penangkapan ikan yang melanggar ketentuan.

Rumpon merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan pada lokasi tertentu. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan penempatan dan perizinan yang berlaku.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai penertiban perlu dilakukan secara konsisten agar pemanfaatan sumber daya ikan berlangsung tertib dan tidak merugikan pelaku usaha yang mematuhi aturan.

Alat tangkap merusak menjadi ancaman bagi ekosistem

Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kapal asing.

Penggunaan alat tangkap yang dilarang juga menjadi perhatian karena dapat menimbulkan dampak terhadap sumber daya ikan dan habitat perairan.

Pada 19 September 2026, KKP mengumumkan pemusnahan 15 set alat tangkap ilegal di Banda Aceh.

Barang tersebut terdiri atas 14 set mini trawl dan satu set alat setrum ikan.

KKP menyatakan alat tangkap tersebut berpotensi mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam kegiatan yang sama, KKP juga memusnahkan 1.075 kilogram pakan dan obat ikan ilegal.

Barang-barang tersebut merupakan hasil kegiatan pengawasan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai penindakan terhadap alat tangkap merusak harus disertai pembinaan agar masyarakat memahami alat yang diperbolehkan dan ketentuan penggunaannya.

Nelayan tradisional membutuhkan perlindungan nyata

Nelayan kecil dan tradisional menggantungkan penghasilannya pada keberlanjutan sumber daya ikan di perairan yang dapat mereka jangkau.

Apabila sumber daya ikan mengalami tekanan akibat penangkapan yang tidak terkendali, keberlanjutan usaha masyarakat dapat terancam.

Namun, perubahan jumlah hasil tangkapan tidak selalu disebabkan oleh penangkapan ilegal.

Musim, kondisi oseanografi, cuaca, perubahan habitat, serta upaya penangkapan juga dapat memengaruhi hasil yang diperoleh.

Karena itu, pemerintah perlu menggunakan data ilmiah dan hasil pengawasan sebelum menetapkan penyebab penurunan hasil tangkapan pada suatu wilayah.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai perlindungan nelayan harus didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan kapal asing perlu diperkuat

Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan berbatasan dengan sejumlah negara.

Kondisi geografis tersebut menuntut pengawasan yang terencana dan berkelanjutan.

Patroli kapal pengawas, pemantauan aktivitas kapal, pemeriksaan dokumen, serta koordinasi antarlembaga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum.

Pemerintah juga perlu memperhatikan keselamatan petugas dan nelayan dalam pelaksanaan pengawasan.

Apabila nelayan menemukan dugaan kegiatan ilegal, pelaporan harus dilakukan melalui saluran resmi.

Nelayan tidak boleh mengambil tindakan berbahaya seperti mengejar, menghadang, atau melakukan kekerasan terhadap kapal yang dicurigai melanggar ketentuan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui sistem pelaporan yang aman.

Penegakan hukum harus adil dan berdasarkan bukti

Setiap dugaan pelanggaran penangkapan ikan harus diperiksa sesuai hukum yang berlaku.

Pemerintah perlu membedakan pelanggaran administrasi, pelanggaran ketentuan alat tangkap, dan dugaan tindak pidana berdasarkan unsur hukum masing-masing.

Kapal atau pelaku usaha tidak boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan masyarakat.

Pemeriksaan dokumen, alat tangkap, lokasi kegiatan, dan hasil pengawasan harus dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai ketegasan penegakan hukum harus berjalan bersama perlindungan hak dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Pemilik kapal harus memastikan kegiatan usaha sesuai aturan

Pemilik kapal perikanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen kapal, izin penangkapan, alat tangkap, dan persyaratan operasional perlu diperiksa berdasarkan kategori kapal dan wilayah kegiatan.

Nakhoda serta awak kapal juga perlu memahami ketentuan mengenai kawasan penangkapan dan penggunaan alat.

Pemerintah perlu memberikan pembinaan yang mudah dijangkau agar pelaku usaha kecil tidak mengalami kesulitan memahami peraturan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai kepatuhan hukum harus dibangun melalui pengawasan sekaligus pelayanan yang jelas.

Konservasi laut dan kesejahteraan nelayan harus berjalan bersama

Dalam publikasi tanggal 21 Oktober 2026, KKP menyampaikan bahwa luas kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 31,6 juta hektare hingga Oktober 2026.

Kawasan konservasi memiliki peran dalam menjaga habitat dan keanekaragaman hayati laut.

Perlindungan ekosistem dapat membantu mempertahankan daya dukung sumber daya ikan dalam jangka panjang.

Namun, pengelolaan kawasan konservasi juga perlu memperhatikan hak, kebutuhan, dan kegiatan masyarakat pesisir sesuai ketentuan zonasi.

Nelayan harus memperoleh informasi mengenai wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan penangkapan dan kawasan yang memiliki pembatasan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai kebijakan konservasi perlu melibatkan masyarakat agar perlindungan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan dapat berjalan seimbang.

Pandangan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Sebagai masukan redaksional, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penangkapan ikan ilegal merupakan persoalan yang memerlukan pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum yang konsisten.

Kekayaan sumber daya ikan Indonesia harus dimanfaatkan sesuai ketentuan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Pemerintah perlu memastikan kapal yang melanggar aturan ditangani berdasarkan bukti serta proses hukum yang berlaku.

Penggunaan alat tangkap terlarang harus ditindak, sementara nelayan kecil perlu memperoleh pembinaan mengenai praktik penangkapan yang bertanggung jawab.

Organisasi juga menilai pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada jumlah kapal yang ditangkap.

Keberhasilan kebijakan harus diukur melalui kepatuhan pelaku usaha, perlindungan ekosistem, keamanan kegiatan penangkapan, dan manfaat ekonomi bagi nelayan.

Saran dan masukan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan meningkatkan pengawasan pada wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal.

Kedua, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan perlu memperkuat koordinasi patroli dan pertukaran informasi dengan instansi berwenang.

Ketiga, pemerintah harus memastikan penindakan terhadap kapal ikan asing yang melanggar ketentuan dilaksanakan sesuai hukum.

Keempat, penggunaan alat tangkap yang dilarang perlu ditertibkan melalui pemeriksaan, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat.

Kelima, pemerintah perlu memperluas sosialisasi mengenai jenis alat tangkap yang diperbolehkan serta ketentuan penggunaannya.

Keenam, nelayan kecil harus memperoleh informasi mengenai kawasan penangkapan dan pembatasan yang berlaku agar tidak mengalami ketidakpastian.

Ketujuh, pemerintah perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi nelayan yang menemukan dugaan aktivitas penangkapan ilegal.

Kedelapan, pemilik kapal dan nakhoda perlu memastikan dokumen serta kegiatan operasional memenuhi ketentuan sesuai kategori kapal.

Kesembilan, pengelolaan kawasan konservasi harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem sekaligus kepentingan masyarakat pesisir sesuai ketentuan.

Kesepuluh, pemerintah perlu mempublikasikan perkembangan pengawasan secara berkala dengan menjelaskan jumlah penindakan, jenis pelanggaran, dan tindak lanjut hukumnya.

Pengawasan publik terhadap penegakan hukum perikanan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Masyarakat perlu mengetahui instansi yang berwenang menerima laporan dugaan penangkapan ilegal.

Laporan dapat disertai informasi mengenai waktu, lokasi, identitas kapal apabila diketahui, dan dokumentasi yang diperoleh secara aman serta sah.

Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif.

Pengawasan publik tidak boleh digunakan untuk melakukan tuduhan tanpa bukti atau tindakan yang membahayakan keselamatan.

Tujuan utama pengawasan adalah menjaga sumber daya ikan, melindungi kegiatan usaha yang sah, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil.

Penangkapan ikan ilegal dan penggunaan alat tangkap yang merusak merupakan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan, memperjelas aturan, dan meningkatkan pembinaan bagi masyarakat nelayan.

Perlindungan sumber daya ikan harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan kecil, pemilik kapal, dan awak kapal yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Laut yang terjaga, pengawasan yang adil, dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari masa depan perikanan nasional.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Kuat Bersama, Tangguh di Laut.

Redaksi: elang tiga global news editor: rapi