HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 18 SEPTEMBER 2026. Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai Rp139,77 triliun menjadi perhatian Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang. Organisasi tersebut menilai besarnya penggunaan uang negara harus diikuti pengawasan yang sama kuatnya terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan penerima, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan bahan baku, dan dampak program terhadap status gizi masyarakat.

Fakta Terverifikasi: Rp139,77 Triliun Sudah Direalisasikan

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 17 September 2026 mengumumkan bahwa sampai 16 September, realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia Rp218,77 triliun. Masih tersedia sekitar Rp79 triliun untuk mendukung penyaluran hingga akhir tahun.

Secara keseluruhan, BGN mencatat realisasi anggaran lembaganya mencapai Rp143,04 triliun dari pagu Rp229,75 triliun. Anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional setelah penajaman mencapai Rp221,30 triliun, dengan Rp218,77 triliun di antaranya dialokasikan untuk MBG.

Data penerima manfaat menggunakan tanggal pencatatan berbeda. Per 31 Agustus 2026, BGN mencatat MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima atau 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima. BGN menyatakan perbedaan tanggal cut-off antara data anggaran dan penerima dilakukan karena siklus sinkronisasi data yang berbeda.

Anggaran 2027 Sekitar Rp240,2 Triliun

Pada rapat bersama Komisi IX DPR pada 17 September, alokasi anggaran BGN untuk 2027 disepakati sekitar Rp240,2 triliun. BGN menyatakan fokus ke depan tidak hanya memperluas jumlah penerima, tetapi juga memperkuat kualitas layanan, tata kelola, keamanan dan ketepatan sasaran.

Dengan nilai anggaran sebesar itu, Satuan Mahasiswa ETH menilai MBG telah menjadi salah satu program publik yang sangat layak mendapatkan pengawasan masyarakat secara terus-menerus.

Reza: Jangan Ukur Keberhasilan dari Serapan Anggaran

Dalam pernyataan editorial organisasi untuk pemberitaan ini, Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menegaskan bahwa tingginya realisasi anggaran bukan dengan sendirinya bukti keberhasilan program.

“Rp139,77 triliun bukan angka kecil. Mahasiswa harus bertanya: berapa anak yang benar-benar menerima, bagaimana kualitas makanannya, apakah aman, apakah tepat sasaran, dan apakah pada akhirnya status gizi masyarakat benar-benar membaik.”

Menurut Reza, penyerapan anggaran hanyalah salah satu indikator administrasi.

Ukuran yang lebih substantif adalah hasil yang diterima masyarakat.

“Jangan sampai keberhasilan MBG hanya ditampilkan melalui jumlah dapur, jumlah porsi atau persentase anggaran yang terserap. Program gizi harus dibuktikan melalui kualitas layanan dan perubahan kondisi gizi penerima.”

1.276 SPPG Disuspend karena Persyaratan Higiene

Isu keamanan pangan menjadi sangat relevan. Pada 16 September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah itu, 821 masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan, sedangkan delapan belum terkonfirmasi statusnya.

Penghentian sementara tersebut tidak berarti seluruh SPPG tersebut terbukti menyebabkan keracunan. Kebijakan BGN berkaitan dengan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi.

Satuan Mahasiswa ETH menilai tindakan korektif tersebut penting, tetapi publik juga perlu memperoleh informasi mengenai tindak lanjutnya.

“Kalau dapur belum memenuhi standar kesehatan, keselamatan penerima harus didahulukan. Tetapi setelah dihentikan, masyarakat juga harus mengetahui apa yang diperbaiki, kapan diverifikasi ulang, dan siapa yang menyatakan dapur tersebut aman beroperasi kembali.”

DPR Minta Data Keamanan Pangan Lebih Terbuka

Dalam rapat Komisi IX DPR pada 17 September, anggota Komisi IX Edy Wuryanto mendorong BGN membuka data kasus keracunan MBG secara transparan dan memperbaruinya secara berkala agar menjadi bahan evaluasi serta pencegahan. Pernyataan tersebut merupakan posisi anggota DPR dalam fungsi pengawasan, bukan temuan hukum mengenai suatu pihak tertentu.

Satuan Mahasiswa ETH menilai keterbukaan data keselamatan justru dapat meningkatkan kepercayaan publik apabila disampaikan secara akurat dan disertai langkah koreksi.

1.653 Satuan Pendidikan Dikeluarkan dari Daftar

BGN juga melakukan penajaman sasaran dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG. Menurut BGN, mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial. BGN menyatakan layanan akan lebih diarahkan kepada wilayah 3T dan daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih tinggi.

Reza menilai penajaman sasaran patut diawasi secara objektif.

“Kalau program ingin lebih tepat sasaran, kriterianya harus terbuka. Publik harus memahami mengapa satu sekolah menerima dan sekolah lain tidak. Jangan sampai perubahan data menimbulkan ketidakadilan baru.”

DPR Juga Menyoroti Akurasi Perencanaan Anggaran

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin pada rapat 17 September menyoroti apa yang ia sebut sebagai selisih sekitar Rp10 triliun dalam perhitungan kebutuhan anggaran pada salah satu bagian perencanaan MBG dan meminta BGN menghitung kembali berdasarkan hari efektif pelaksanaan. Ini merupakan kritik dalam proses pengawasan DPR yang masih membutuhkan penjelasan dan rekonsiliasi perencanaan dari BGN.

Satuan Mahasiswa ETH menilai perbedaan atau koreksi perhitungan dalam program bernilai ratusan triliun rupiah harus dijelaskan secara transparan agar publik dapat membedakan antara perubahan teknis perencanaan dan persoalan tata kelola.

“Kalau terdapat perbedaan hitungan miliaran atau triliunan rupiah, jelaskan kepada publik dengan dokumen. Jangan biarkan masyarakat berspekulasi. Transparansi adalah cara paling baik menjaga kepercayaan terhadap program sebesar MBG.”

Pengadaan Bahan Baku Juga Harus Diawasi

BGN tengah menyiapkan marketplace bahan baku MBG untuk memperkuat keamanan dan tata kelola pasokan. DPR sebelumnya mengingatkan sistem tersebut perlu dirancang agar tidak menimbulkan monopoli atau permainan harga dan tetap memberikan ruang kepada pemasok lokal.

Satuan Mahasiswa ETH meminta prinsip pengadaannya sederhana: harga dapat dibandingkan, pemasok dapat ditelusuri, kualitas dapat diverifikasi dan konflik kepentingan dapat diawasi.

Pertanyaan yang Harus Dijawab Pemerintah

Satuan Mahasiswa ETH meminta BGN dan pemerintah menjelaskan secara berkala berapa penerima aktif sebenarnya; berapa SPPG yang telah memenuhi SLHS; berapa yang masih dihentikan sementara; bagaimana data insiden keamanan pangan dipublikasikan; berapa biaya rata-rata per porsi; bagaimana harga bahan baku ditentukan; serta indikator apa yang dipakai untuk membuktikan MBG menghasilkan perbaikan status gizi.

Reza menilai informasi tersebut perlu tersedia dalam satu sistem publik yang mudah diperiksa.

“Mahasiswa jangan dipaksa mencari data anggaran di satu tempat, jumlah penerima di tempat lain, data dapur di tempat lain lagi. Untuk program ratusan triliun rupiah, pemerintah semestinya memiliki dashboard nasional yang mudah dibaca rakyat.”

Sikap Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk memperkuat dashboard transparansi MBG yang memuat anggaran dan realisasi, jumlah penerima per daerah, SPPG aktif dan tersuspend, status SLHS, informasi keamanan pangan, harga bahan baku dan mekanisme pengaduan, dengan tetap melindungi data pribadi.

Organisasi juga mendorong evaluasi MBG menggunakan indikator outcome, termasuk perkembangan status gizi, bukan hanya jumlah makanan yang dibagikan.

“Kami tidak sedang mengatakan program ini gagal atau berhasil hanya berdasarkan satu angka. Justru karena program ini besar dan menyangkut jutaan anak, mahasiswa harus mengawasinya secara objektif dari anggaran sampai dampaknya.”

Dari Hambalang: Uang Besar Membutuhkan Pengawasan Besar

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Reza menegaskan sosial kontrol mahasiswa harus berjalan bersamaan dengan sikap solutif.

“Kalau programnya baik, kita dukung. Kalau ada kelemahan, kita minta diperbaiki. Kalau ada anggaran besar, kita kawal. Prinsipnya bukan mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan uang rakyat benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat.”

Satuan Mahasiswa ETH menilai MBG mempunyai tujuan penting dalam pemenuhan gizi generasi muda. Namun legitimasi program sebesar itu akan semakin kuat apabila pemerintah dapat membuktikan bahwa setiap rupiah dapat ditelusuri, setiap dapur memenuhi standar, setiap penerima ditetapkan secara adil, dan setiap masalah ditangani secara terbuka.

Anggaran harus transparan. Makanan harus aman. Sasaran harus tepat. SPPG harus memenuhi standar. Dan keberhasilan MBG harus diukur dari hasil gizi yang nyata bagi masyarakat.

Hambalang, Kabupaten Bogor | 18 September 2026
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma