Hambalang, Kabupaten Bogor — 19 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional setelah Badan Pangan Nasional menyatakan ketersediaan pangan Indonesia, khususnya beras, tetap kuat di tengah tekanan krisis pangan global, energi, air, dan fenomena El Nino.

DPN ETH menilai besarnya stok beras merupakan modal penting bagi negara, tetapi indikator ketahanan pangan tidak boleh berhenti pada jumlah beras di gudang. Pemerintah perlu memastikan stok tersebut berujung pada harga yang terjangkau bagi konsumen, perlindungan terhadap pendapatan petani, kelancaran distribusi, serta kesiapan menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 17 September 2026 menyatakan Cadangan Beras Pemerintah yang berada di gudang Perum Bulog mencapai sekitar 4,6 juta ton. Menurut Bapanas, angka tersebut naik sekitar 18 persen dibanding posisi September 2025 yang sekitar 3,9 juta ton.

Lebih dari 2 Juta Ton CBP Sudah Disalurkan

Bapanas mencatat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah hingga pertengahan September 2026 telah mencapai lebih dari 2 juta ton.

Realisasi itu antara lain mencakup SPHP Januari–Februari sekitar 221,05 ribu ton dan periode Maret–September sekitar 794 ribu ton. Bantuan pangan tahap pertama Februari–Maret mencapai sekitar 662,86 ribu ton, sedangkan bantuan pangan tahap kedua Juli–September yang sedang berjalan mencapai sekitar 584 ribu ton.

DPN ETH menilai besarnya intervensi pemerintah menunjukkan pangan merupakan persoalan strategis yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan harus diperiksa bukan hanya berdasarkan berapa ton beras yang dikeluarkan dari gudang, tetapi berdasarkan dampaknya terhadap harga di pasar dan kemampuan rumah tangga membeli pangan.

H. Safrizal: Stok Beras Besar Harus Dirasakan Rakyat

H. Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyatakan ketahanan pangan harus mempunyai ukuran yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Stok 4,6 juta ton tentu menjadi kekuatan negara menghadapi ketidakpastian global dan El Nino. Tetapi rakyat tidak hidup dari angka stok di gudang. Ukur keberhasilannya dari apakah beras tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau, petani memperoleh harga yang layak, dan tidak ada wilayah yang kesulitan mendapatkan pangan.”

H. Safrizal menilai pemerintah perlu menjaga dua kepentingan sekaligus: harga pangan tidak terlalu tinggi bagi konsumen, tetapi juga tidak jatuh sampai merugikan petani.

“Jangan menyelesaikan persoalan konsumen dengan mengorbankan petani. Ketahanan pangan yang sehat harus membuat masyarakat mampu membeli dan petani tetap mempunyai alasan ekonomi untuk terus menanam,” tegas H. Safrizal.

Inflasi Beras Mulai Melandai

Bapanas menyebut data BPS menunjukkan inflasi beras secara tahunan sampai Agustus 2026 berada pada 2,77 persen, turun dari 3,10 persen pada bulan sebelumnya.

Secara bulanan, inflasi beras berada pada sekitar 0,42 persen, setelah pada bulan sebelumnya sekitar 0,49 persen. Bapanas menyatakan inflasi bulanan beras sepanjang 2026 belum melampaui satu persen.

DPN ETH menilai tren tersebut positif, tetapi rata-rata inflasi nasional tidak selalu menggambarkan kondisi harga yang sama pada setiap kabupaten dan kota.

Wilayah kepulauan, daerah terpencil, kawasan rawan bencana, dan wilayah dengan ongkos logistik tinggi dapat menghadapi struktur harga yang berbeda.

Karena itu, pemerintah perlu menggunakan data yang lebih granular.

Ganda Satria Dharma: Satukan Data Produksi, Gudang, Distribusi dan Harga

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, menjelaskan lebih rinci sikap Ketua Umum.

“Penegasan Ketua Umum H. Safrizal perlu diterjemahkan dalam satu sistem pengawasan pangan dari hulu sampai hilir. Pemerintah harus dapat melihat produksi di sawah, stok di Bulog, stok di pasar, arus distribusi antardaerah dan harga konsumen secara bersamaan.”

Menurut Ganda, integrasi tersebut diperlukan agar pemerintah mengetahui penyebab apabila harga meningkat.

“Kalau produksi cukup dan gudang penuh tetapi harga tetap tinggi di suatu daerah, berarti harus diperiksa apakah masalahnya distribusi, biaya logistik, rantai perdagangan atau persoalan lain. Intervensinya jangan selalu menggunakan obat yang sama,” jelas Ganda.

El Nino Tetap Menjadi Risiko Produksi

Pemerintah sendiri mengakui El Nino masih menjadi tantangan.

Kementerian Pertanian menyatakan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman, tetapi data BPS yang dikutip Kementan memproyeksikan produksi beras periode Januari–Oktober 2026 sekitar 31,41 juta ton, turun tipis sekitar 0,08 persen dibanding periode sama 2025 yang sekitar 31,44 juta ton.

Kementan juga menambah alokasi beras SPHP medium sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat pasokan pasar.

DPN ETH menilai penurunan yang relatif kecil secara nasional tidak boleh membuat mitigasi kekeringan dikendurkan karena dampak El Nino dapat sangat berbeda antarwilayah.

Daerah yang mengalami kekurangan air dapat menghadapi gagal tanam atau penurunan produktivitas yang jauh lebih besar dibanding angka rata-rata nasional.

H. Safrizal: Jangan Tunggu Sawah Mengering Baru Bertindak

H. Safrizal meminta pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian memperkuat sistem peringatan dini kekeringan.

“Pemerintah harus mengetahui kecamatan mana yang mulai kekurangan air sebelum tanaman rusak. Pompa, embung, irigasi dan bantuan teknis harus bergerak sebelum petani mengalami gagal panen, bukan setelah kerugian terjadi.”

Menurutnya, kebijakan pangan nasional harus semakin bergeser dari pola penanganan krisis menuju pencegahan.

DPN ETH juga meminta pengawasan terhadap sumber air dan jaringan irigasi karena fasilitas yang tersedia tidak selalu berarti berfungsi optimal di lapangan.

100 Ribu Hektare Sawah Dilindungi Asuransi

Sebagai bagian dari mitigasi El Nino, Kementerian Pertanian mengalokasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk 100 ribu hektare lahan pada 2026.

Total premi ditetapkan Rp180 ribu per hektare per musim tanam. Pemerintah memberikan subsidi 80 persen atau Rp144 ribu sehingga petani membayar Rp36 ribu. Petani yang memenuhi ketentuan kerusakan paling sedikit 75 persen dapat memperoleh klaim sebesar Rp6 juta per hektare per musim tanam.

DPN ETH menilai asuransi pertanian merupakan instrumen penting, tetapi cakupan dan kemudahan klaim harus terus dievaluasi.

Ganda: Perlindungan Petani Jangan Berhenti pada Produksi

Ganda Satria Dharma mengatakan perlindungan petani harus mencakup seluruh siklus usaha tani.

“Ketua Umum menekankan kesejahteraan petani. Artinya pemerintah tidak cukup membantu ketika menanam. Petani juga membutuhkan pupuk, air, pembiayaan, asuransi, harga pembelian yang wajar dan kepastian pasar setelah panen.”

Menurut Ganda, produktivitas tinggi justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila saat panen raya harga gabah jatuh.

Karena itu, kemampuan Bulog melakukan penyerapan dan kesiapan fasilitas penyimpanan harus diselaraskan dengan kalender panen.

Stok Besar Juga Memerlukan Manajemen Gudang

DPN ETH mengingatkan bahwa stok beras jutaan ton membutuhkan tata kelola penyimpanan yang kuat.

Semakin lama komoditas berada dalam gudang, semakin penting pengawasan terhadap kualitas, rotasi stok, kondisi penyimpanan dan jadwal penyalurannya.

Ganda mengatakan negara harus mampu memastikan stok besar tidak berujung pada penurunan mutu atau biaya penyimpanan yang tidak efisien.

“Setiap ton beras pemerintah harus memiliki rencana: kapan masuk, dari mana diperoleh, di gudang mana disimpan, bagaimana kualitasnya dan kapan harus dikeluarkan.”

DPN ETH: Ketahanan Pangan Harus Melindungi Konsumen dan Produsen

DPN ETH menilai kebijakan pangan tidak boleh membangun dikotomi antara kepentingan petani dan konsumen.

Harga terlalu rendah dapat merugikan petani dan menurunkan insentif produksi, sedangkan harga terlalu tinggi menekan daya beli masyarakat.

H. Safrizal mengatakan keseimbangan tersebut memerlukan kebijakan berdasarkan data.

“Petani dan konsumen sama-sama rakyat Indonesia. Jangan buat kebijakan seolah satu pihak harus dikorbankan untuk menyelamatkan pihak lain. Negara harus membangun sistem produksi dan distribusi yang efisien sehingga keduanya mendapatkan perlindungan.”

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah

DPN ETH mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan data produksi, stok, distribusi dan harga pangan; mempercepat intervensi terhadap wilayah rawan kekeringan; meningkatkan efektivitas irigasi dan pompanisasi; memperluas perlindungan asuransi pertanian secara terukur; memperkuat penyerapan hasil panen petani; memastikan SPHP tepat wilayah dan waktu; serta mempublikasikan indikator ketahanan pangan secara berkala agar dapat diawasi masyarakat.

Organisasi juga meminta evaluasi ketahanan pangan dilakukan sampai tingkat daerah dan tidak hanya mengandalkan angka agregat nasional.

H. Safrizal menegaskan:

“Ketahanan pangan yang sesungguhnya adalah ketika petani tetap mau menanam karena memperoleh kehidupan yang layak dan masyarakat mampu membeli makanan dengan harga yang wajar.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Stok adalah bantalan, tetapi produksi berkelanjutan adalah fondasinya. Karena itu pemerintah harus melindungi sawah, air, petani, logistik dan pasar sebagai satu ekosistem.”