PEKANBARU, RIAU — Minggu, 20 September 2026. Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan pangan dan energi sebagai dua kebutuhan yang harus mampu dipenuhi Indonesia dengan kekuatan sendiri. Pesan itu disampaikan saat Presiden menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Presiden, konflik di berbagai belahan dunia menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pasokan dari negara lain. Ia menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan gangguan produksi pangan akibat cuaca, termasuk El Niño dan kekeringan. Presiden juga menyebut cadangan pangan nasional saat ini mencukupi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara⁠�.

Bagi masyarakat Pekanbaru, arah kebijakan itu menyentuh kebutuhan yang sangat dekat: harga dan ketersediaan bahan pangan, serta pasokan bahan bakar untuk bekerja dan menjalankan usaha. Kemandirian nasional akan lebih mudah dinilai manfaatnya ketika warga merasakan distribusi yang lancar dan memperoleh informasi yang jelas jika terjadi gangguan pasokan.

Pada sektor energi, Presiden menyebut Indonesia sejak 1 Juli 2026 tidak lagi mengimpor solar dan memenuhi kebutuhannya melalui produksi dalam negeri. Ia turut menyoroti potensi kelapa sawit sebagai bahan baku energi. Pernyataan Presiden mengenai capaian nasional tersebut tidak berarti setiap daerah telah terbebas dari persoalan distribusi; kondisi pasokan di tingkat kota tetap perlu dipantau tersendiri. �
Sekretariat Negara

Riau memiliki kepentingan untuk mengikuti perkembangan kebijakan berbasis sawit. Namun, manfaat bagi pelaku usaha dan warga Pekanbaru tidak dapat diasumsikan hanya dari besarnya potensi komoditas. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pengolahan, investasi, kesempatan kerja, dan penyaluran energi akan berlangsung agar masyarakat dapat melihat dampaknya secara nyata.

Isu tersebut juga dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru. Ketua DPK, Muflihun, S.STP., M.AP., dapat menghimpun masukan warga, petani, pekerja, serta pelaku usaha mengenai persoalan pangan dan energi yang mereka hadapi. Temuan di lapangan akan memberi dasar yang lebih kuat untuk menilai pelaksanaan kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden berpesan kepada para santri agar mempersiapkan diri meneruskan pembangunan bangsa dan bersikap kritis terhadap informasi di media sosial. Pesan itu melengkapi arah kemandirian yang disampaikannya: kebijakan pangan dan energi memerlukan pelaksanaan yang terukur, sementara masyarakat memerlukan informasi yang dapat dipercaya untuk mengawasinya.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI, 19 September 2026⁠�