Reza Prasatria Dharma: Penyerapan anggaran penting, tetapi masyarakat juga berhak mengetahui hasil nyata dari setiap program yang dibiayai APBN

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Senin, 28 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.791,5 triliun hingga 31 Agustus 2026, atau 56,9 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp1.388,8 triliun.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menyatakan besarnya belanja pemerintah perlu diikuti pengawasan yang tidak hanya memeriksa berapa cepat anggaran terserap, tetapi juga apa yang benar-benar dihasilkan dan dirasakan masyarakat.

“Penyerapan anggaran memang penting karena program pemerintah harus berjalan. Tetapi masyarakat juga berhak mengetahui hasil akhirnya: pelayanan apa yang membaik, berapa masyarakat yang menerima manfaat, berapa lapangan kerja yang terbentuk, dan apakah tujuan program benar-benar tercapai,” kata Reza dalam sikap Satuan Mahasiswa ETH.

Fakta Terverifikasi: Belanja Negara Rp2.295,7 Triliun

Data resmi Kementerian Keuangan menunjukkan total belanja negara hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun, atau sekitar 59,7 persen dari APBN dan tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.791,5 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp879,1 triliun. Belanja K/L tumbuh sekitar 33 persen secara tahunan, sedangkan belanja non-K/L meningkat sekitar 25,1 persen.

Transfer ke daerah hingga periode yang sama tercatat sekitar Rp504,3 triliun, atau sekitar 72,8 persen dari target APBN.

Dalam konferensi APBN KiTa September, pemerintah menyatakan percepatan belanja perlu tetap disertai prinsip efisiensi, ketepatan sasaran dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mahasiswa: Jangan Berhenti pada Persentase Serapan

Satuan Mahasiswa ETH menilai angka realisasi anggaran memberikan informasi penting mengenai pelaksanaan APBN, tetapi belum cukup untuk menunjukkan kualitas program pemerintah.

Menurut Reza, masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai output dan outcome dari belanja kementerian/lembaga.

“Kalau sebuah kementerian sudah membelanjakan puluhan atau ratusan triliun rupiah, pertanyaan berikutnya bukan hanya berapa persen yang sudah terserap. Pertanyaannya: apa yang selesai dibangun, berapa orang yang memperoleh pelayanan, bagaimana kualitasnya, dan apakah masalah yang hendak diselesaikan benar-benar berkurang.”

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan sikap pengawasan Satuan Mahasiswa ETH, bukan tuduhan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan belanja kementerian atau lembaga tertentu.

Kenaikan Belanja Harus Berbanding Lurus dengan Manfaat

Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus meningkat sekitar 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Satuan Mahasiswa ETH memandang kenaikan tersebut perlu dilihat bersamaan dengan capaian pelayanan publik dan program prioritas.

Reza mengatakan:

“Ketika belanja tumbuh jauh lebih tinggi, masyarakat wajar meminta ukuran manfaat yang juga jelas. Pengawasan mahasiswa harus masuk ke sana: membandingkan pagu, realisasi, target, penerima manfaat dan hasil program.”

Organisasi tersebut mendorong mahasiswa di berbagai daerah menggunakan data resmi pemerintah, laporan audit dan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar pengawasan, bukan asumsi atau tuduhan yang belum terverifikasi.

Perlindungan Sosial dan Daya Beli Perlu Diawasi

Kementerian Keuangan menyatakan APBN hingga Agustus tetap menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui berbagai instrumen, termasuk subsidi, kompensasi, Program Keluarga Harapan, perlindungan sosial serta dukungan terhadap daya beli dan pemberdayaan ekonomi.

Satuan Mahasiswa ETH menilai pada program yang penerimanya sangat luas, kualitas data penerima menjadi faktor penting.

“Bantuan sosial dan subsidi menyangkut masyarakat yang membutuhkan. Karena itu akurasi data, mekanisme koreksi penerima dan keterbukaan prosedur menjadi penting. Jangan sampai warga yang seharusnya berhak justru kesulitan mengakses program karena persoalan administratif,” ujar Reza.

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah menyediakan mekanisme koreksi data yang cepat serta kanal pengaduan yang dapat dilacak masyarakat.

Belanja Kementerian/Lembaga Rp912,4 Triliun Perlu Mudah Dipantau

Belanja kementerian/lembaga hingga Agustus mencapai Rp912,4 triliun, meningkat sekitar 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, besarnya anggaran tersebut menjadi alasan pemerintah perlu semakin memperkuat keterbukaan informasi pelaksanaan program.

Reza mengusulkan adanya informasi publik sederhana yang memungkinkan masyarakat melihat hubungan antara:

pagu anggaran → realisasi → program → lokasi → penerima manfaat → target → hasil.

“Masyarakat tidak seharusnya harus menjadi ahli keuangan negara untuk memahami bagaimana uang publik digunakan. Informasi APBN dapat dibuat lebih sederhana tanpa mengurangi detail dan akuntabilitasnya,” katanya.

Belanja Akhir Tahun Perlu Tetap Menjaga Kualitas

Dengan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 56,9 persen sampai akhir Agustus, masih terdapat pelaksanaan anggaran yang berlangsung dalam empat bulan terakhir 2026.

Satuan Mahasiswa ETH mengingatkan bahwa percepatan realisasi pada penghujung tahun tetap perlu menjaga kualitas perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Kementerian Keuangan bahwa percepatan belanja harus tetap disertai efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Jangan menjadikan tingginya penyerapan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Belanja yang baik adalah belanja yang tepat waktu, tepat sasaran, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Reza.

Defisit APBN Tetap Perlu Dipantau

Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.055,6 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun. Posisi tersebut menghasilkan defisit APBN sekitar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB.

Pemerintah menyatakan posisi tersebut masih berada dalam batas terkendali dan menyebut perjalanan APBN sampai Agustus relatif sesuai jalur.

Satuan Mahasiswa ETH berpandangan mahasiswa perlu melihat defisit secara proporsional dengan memperhatikan pembiayaan, kualitas belanja dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

“Defisit tidak tepat dibaca hanya sebagai angka negatif atau positif. Yang perlu diperiksa adalah untuk apa pembiayaan digunakan, apakah belanjanya produktif, bagaimana risiko fiskalnya, dan apakah manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.”

Mahasiswa Dorong Transparansi sampai Tingkat Program

Satuan Mahasiswa ETH mengusulkan penguatan dashboard pengawasan belanja publik yang dapat memberikan informasi secara berkala.

Menurut organisasi, setidaknya informasi tersebut dapat memuat nilai anggaran, realisasi, target penerima, distribusi wilayah, progres fisik, indikator hasil dan status penyelesaian program.

Reza mengatakan:

“Kalau mahasiswa bisa membuka satu dashboard dan melihat program pemerintah di daerahnya, nilainya, progresnya dan targetnya, pengawasan masyarakat akan jauh lebih kuat. Pemerintah juga memperoleh manfaat karena keberhasilan program dapat dilihat publik berdasarkan data.”

Lima Fokus Pengawasan Satuan Mahasiswa ETH

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2026, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan perhatian akan diarahkan terutama pada belanja pendidikan dan bantuan mahasiswa; perlindungan sosial dan subsidi; penciptaan lapangan kerja dan ekonomi rakyat; belanja program prioritas kementerian/lembaga; serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara.

Organisasi menegaskan pengawasan tersebut harus berbasis dokumen dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah.

“Kontrol sosial bukan mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial memastikan uang masyarakat digunakan sesuai tujuan dan menghasilkan manfaat. Bila program berjalan baik, data akan memperlihatkannya. Bila ada kekurangan, data pula yang menjadi dasar untuk memperbaikinya,” ujar Reza.

Enam Pertanyaan untuk Pemerintah

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah terus menjelaskan kepada publik program apa yang menjadi pendorong utama kenaikan belanja pemerintah pusat; bagaimana manfaat dari Rp912,4 triliun belanja kementerian/lembaga diukur; bagaimana efektivitas subsidi dan perlindungan sosial dievaluasi; bagaimana masyarakat dapat memeriksa penerima manfaat dan capaian program tanpa melanggar data pribadi; bagaimana kualitas belanja dijaga menjelang akhir tahun; serta bagaimana temuan evaluasi digunakan untuk menyusun APBN tahun berikutnya.

Menurut Reza, keterbukaan jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBN.

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah. Di dalamnya ada pajak masyarakat, kekayaan negara dan mandat untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu mahasiswa berkepentingan memastikan setiap rupiah memiliki tujuan, ukuran hasil dan pertanggungjawaban yang jelas.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengikuti perkembangan realisasi APBN 2026 hingga akhir tahun, termasuk perkembangan belanja kementerian/lembaga, subsidi, perlindungan sosial dan program yang berdampak langsung pada masyarakat.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum