Hambalang, Kabupaten Bogor — Jumat, 25 September 2026 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan kondisi perairan Maluku yang perlu menjadi perhatian nelayan dan masyarakat pesisir. Peringatan gelombang berlaku mulai 25 September 2026 pukul 09.00 WIT hingga 28 September 2026 pukul 09.00 WIT, sementara fase Bulan Purnama pada 26 September juga berpotensi meningkatkan pasang maksimum dan memicu banjir pesisir atau rob.

FAKTA TERBARU

BMKG mencatat potensi gelombang kategori sedang sekitar 1,25–2,5 meter di 13 wilayah perairan Maluku. Wilayah yang masuk dalam peringatan antara lain Perairan Utara dan Selatan Pulau Buru, Seram Bagian Barat, Kepulauan Kai, selatan Kepulauan Aru, barat dan timur Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Sermata–Leti, Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafura bagian barat dan tengah.

BMKG menyebut pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4–20 knot. Peningkatan angin permukaan hingga lebih dari 20 knot terpantau di beberapa kawasan, termasuk Perairan Pulau Buru, Seram Bagian Barat, Ambon–Lease, dan Wetar, yang dapat meningkatkan tinggi gelombang.

Di Samudra Pasifik utara Maluku, prakiraan BMKG pada 25 September menunjukkan gelombang sekitar 2,1 meter, angin 12 knot dengan hembusan hingga sekitar 22 knot. BMKG secara khusus meminta pengguna laut berhati-hati dan mengikuti arahan otoritas setempat.

POTENSI ROB MENJELANG PURNAMA

Informasi BMKG yang diberitakan pada 24 September menyebut fase Bulan Purnama 26 September 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut. Kondisi tersebut dapat memicu banjir pesisir atau rob di sejumlah kawasan Maluku.

Secara nasional, BMKG juga telah memperingatkan adanya potensi rob di sejumlah pesisir Indonesia pada periode 18 September hingga 2 Oktober 2026, berkaitan dengan kondisi pasang akibat fase Bulan Purnama.

DAMPAK BAGI NELAYAN

Bagi nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil, perubahan tinggi gelombang, hembusan angin serta pasang maksimum dapat berdampak langsung terhadap keselamatan perjalanan, proses keluar-masuk pelabuhan, operasi penangkapan dan aktivitas bongkar hasil tangkapan.

Rob juga dapat mengganggu tempat tambat kapal, kawasan pelelangan ikan, gudang, tambak, permukiman nelayan dan jalan pesisir jika air laut mencapai daratan.

Kondisi laut tidak sama di setiap wilayah. Karena itu, informasi gelombang 1,25–2,5 meter merupakan rentang peringatan wilayah, bukan berarti seluruh perairan Maluku mengalami gelombang dengan tinggi yang sama pada setiap waktu.

ANALISIS SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

Analisis: informasi cuaca maritim harus sampai kepada nelayan dalam bentuk yang mudah digunakan sebelum kapal berangkat melaut. Nelayan membutuhkan informasi yang praktis mengenai lokasi perairan, tinggi gelombang, kecepatan angin, waktu berlaku peringatan dan perubahan kondisi beberapa jam berikutnya.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang keselamatan nelayan harus ditempatkan di atas pertimbangan mengejar hasil tangkapan.

“Jangan sampai nelayan baru mengetahui gelombang tinggi setelah kapal sudah berada di tengah laut. Informasi BMKG harus diteruskan sampai ke pelabuhan, kelompok nelayan dan kapal-kapal kecil sebelum keberangkatan.”

Dalam kondisi berisiko, penundaan keberangkatan perlu dipertimbangkan berdasarkan ukuran kapal, wilayah operasi serta prakiraan resmi BMKG dan arahan otoritas keselamatan setempat.

YANG PERLU DIKAWAL SATUAN NELAYAN ETH

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang perlu mengawal penyebaran peringatan BMKG sampai ke tingkat desa dan kelompok nelayan, kesiapan radio/alat komunikasi kapal, ketersediaan pelampung, pemeriksaan mesin dan bahan bakar, kondisi tempat tambat kapal, serta informasi pasang-surut dan gelombang sebelum nelayan meninggalkan pelabuhan.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada nelayan kecil yang menggunakan kapal terbuka atau kapal berukuran relatif kecil karena kemampuan menghadapi gelombang dan hembusan angin berbeda dengan kapal yang lebih besar.

Satuan Nelayan ETH juga dapat mendorong agar pengelola pelabuhan, pemerintah daerah dan kelompok nelayan memiliki mekanisme peringatan cepat melalui grup komunikasi nelayan, sehingga perubahan cuaca dari BMKG dapat segera diterima masyarakat pesisir.