Hambalang, Kabupaten Bogor — Jumat, 25 September 2026 Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kembali berkembang di Aceh. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan pembangunan empat KNMP yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Pidie. Informasi tersebut diberitakan ANTARA pada 24 September dan kembali menjadi pemberitaan pada 25 September 2026.

FAKTA TERBARU

Menurut Kepala DKP Kabupaten Pidie Azhari, empat lokasi yang direncanakan menjadi KNMP adalah Gampong Tanjong Krung dan Gampong Jeumerang di Kecamatan Kembang Tanjong, Kuala Pidie di Kecamatan Kota Sigli, serta Gampong Pasi Beurandeh di Kecamatan Batee. Pembangunannya direncanakan berlangsung pada 2026.

Perkembangan ini merupakan kemajuan dari tahap sebelumnya. Pada April 2026, Pemerintah Kabupaten Pidie masih berada pada posisi mengusulkan empat desa/gampong untuk dimasukkan dalam program kampung nelayan. Kini DKP Pidie menyatakan keempat lokasi tersebut masuk dalam rencana pembangunan KNMP.

Namun terdapat satu hal penting yang masih belum terbuka secara rinci: Pemkab Pidie menyatakan belum menerima informasi mengenai total anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan empat KNMP tersebut. Menurut Azhari, pemerintah daerah berperan mengusulkan lokasi dan program kepada pemerintah pusat.

PERNYATAAN PIHAK TERKAIT

Azhari menyampaikan bahwa program KNMP ditujukan untuk pengembangan kawasan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. DKP Pidie berharap pembangunan tersebut tidak hanya menghasilkan infrastruktur baru, tetapi juga mampu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat nelayan.

Secara nasional, KKP pada 17 September 2026 menyatakan pembangunan KNMP merupakan salah satu program prioritas nasional. Pemerintah menargetkan program KNMP berkembang hingga 1.000 lokasi, dengan sasaran jangka lebih panjang mencapai 5.000 lokasi pada 2029.

DAMPAK BAGI NELAYAN PIDIE

Empat KNMP dalam satu kabupaten dapat membuka peluang penguatan ekonomi perikanan apabila fasilitasnya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan nelayan setempat.

Bagi nelayan, manfaat yang perlu dilihat bukan hanya berdirinya bangunan baru, tetapi apakah program tersebut memberikan akses lebih baik terhadap pendaratan ikan, es, penyimpanan dingin, BBM, alat produksi, pemasaran hasil tangkapan, pelayanan perizinan serta kelembagaan usaha nelayan.

Keberadaan empat titik juga berpotensi membentuk jaringan ekonomi pesisir antara Kembang Tanjong, Kota Sigli dan Batee, asalkan produksi ikan, fasilitas dan pasar terhubung secara efektif.

ANALISIS SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

Analisis: karena besaran anggaran empat lokasi tersebut belum diketahui secara rinci oleh pemerintah kabupaten, tahap awal yang penting untuk dikawal adalah transparansi perencanaan, nilai anggaran, jenis fasilitas dan kelompok nelayan penerima manfaat. Pernyataan bahwa anggaran belum diketahui merupakan fakta yang disampaikan DKP Pidie; kebutuhan transparansi dan pengawasan merupakan analisis pemberitaan Satuan Nelayan ETH.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang KNMP harus mempunyai ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa setelah proyek berjalan. Misalnya: apakah pendapatan bersih nelayan bertambah, apakah biaya melaut turun, apakah ikan dapat disimpan lebih lama, apakah akses pasar membaik, serta apakah harga yang diterima nelayan menjadi lebih baik.

Program berskala besar juga perlu menghindari pembangunan fasilitas yang tidak sesuai kebutuhan lokal. Survei pasar KKP untuk pembangunan KNMP 2026 sendiri menyebut rencana pekerjaan konstruksi tersebar di 1.269 lokasi secara nasional, sehingga kualitas verifikasi lokasi dan kapasitas pengelola menjadi faktor penting.

YANG PERLU DIKAWAL SATUAN NELAYAN ETH

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang perlu mengawal besaran anggaran masing-masing KNMP, jadwal pembangunan, spesifikasi fasilitas, status dan kesiapan lahan, data nelayan penerima manfaat, bantuan kapal/mesin apabila dialokasikan, fasilitas BBM, cold storage dan pabrik es, koperasi pengelola, mekanisme pembelian ikan serta keterbukaan progres pekerjaan.

Pengawasan setelah pembangunan juga penting. Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari persentase konstruksi. Yang lebih penting adalah berapa nelayan yang menggunakan fasilitas, berapa volume ikan yang ditangani, bagaimana perubahan harga jual ikan dan apakah manfaat ekonominya benar-benar kembali kepada masyarakat pesisir.