Data sekitar 13,3 juta calon penerima Bantuan Subsidi Upah masih diverifikasi. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong kepastian penyaluran, transparansi data, dan perlindungan pekerja berpenghasilan rendah.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Senin, 9 November 2026 (WIB).

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah meningkatkan transparansi pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 agar program tersebut memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya.

Perhatian organisasi berkaitan dengan perkembangan terbaru persiapan penyaluran BSU senilai Rp900.000 yang direncanakan pemerintah untuk membantu menjaga daya beli pekerja.

Pemerintah Masih Memverifikasi Calon Penerima

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangannya pada Senin, 9 November 2026, menjelaskan bahwa data sekitar 13,3 juta calon penerima BSU masih berada dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan.

Setelah tahapan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah belum menetapkan jumlah penerima akhir maupun tanggal pasti pencairan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan pada 5 November 2026 menjelaskan bahwa bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, atau Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, penerima harus memenuhi persyaratan, termasuk kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 dan ketentuan batas upah maksimal Rp3,5 juta atau penyesuaian upah minimum daerah yang lebih tinggi.

Penyaluran direncanakan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia pada November–Desember 2026.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menempatkan perlindungan kesejahteraan pekerja sebagai bagian penting dari agenda kontrol sosial organisasi.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa bantuan pemerintah harus dilaksanakan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi mendorong pemerintah memberikan kepastian informasi kepada pekerja agar masyarakat tidak mengalami kebingungan mengenai persyaratan, status penerima, maupun jadwal pencairan.

Pengawasan Mahasiswa terhadap Penyaluran BSU

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah menjelaskan sejumlah persoalan penting.

Berapa jumlah penerima setelah verifikasi selesai? Bagaimana penyelesaian ketidaksesuaian data pekerja? Apakah tersedia mekanisme pengaduan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan tetapi tidak masuk daftar penerima? Bagaimana pemerintah memastikan bantuan tidak disalahgunakan?

Empat Langkah Perbaikan

Pertama, transparansi data penerima. Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan perlu menyediakan informasi perkembangan verifikasi secara agregat. Indikatornya jumlah calon penerima yang lolos pemeriksaan. Manfaatnya meningkatkan kepastian informasi tanpa membuka data pribadi pekerja.

Kedua, kepastian pencairan. Kemnaker bersama Kementerian Keuangan perlu mengumumkan jadwal setelah proses finalisasi selesai. Indikatornya realisasi penyaluran dibandingkan target. Keterbatasannya adalah kebutuhan pemeriksaan data dan kesiapan administrasi.

Ketiga, perlindungan hak pekerja. Dinas tenaga kerja dan pemberi kerja perlu memastikan pelaporan data upah sesuai keadaan sebenarnya. Indikatornya jumlah ketidaksesuaian yang berhasil diperbaiki.

Keempat, pengawasan dan pengaduan. Pemerintah perlu memperkuat kanal pengaduan serta mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan BSU. Indikatornya waktu penyelesaian pengaduan dan tindak lanjut laporan.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong agar pelaksanaan BSU menjadi bagian dari upaya perlindungan kesejahteraan pekerja yang terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI