Pertemuan Presiden Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri menjadi sorotan nasional. DPN Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa penguatan kepolisian harus dibuktikan melalui keberanian memberantas korupsi, memperbaiki pelayanan, dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin, 9 November 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (8/11/2026), menyita perhatian publik.

Pertemuan yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi momentum penting untuk membicarakan pengalaman kepemimpinan, dinamika keamanan nasional, serta berbagai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.

Namun, di balik pertemuan para tokoh kepolisian lintas generasi itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar bagi masyarakat.

Apakah pertemuan tersebut akan memberikan kontribusi nyata terhadap reformasi kepolisian, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan pemberantasan berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara?

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai momentum tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi penguatan institusi Polri yang profesional, independen dalam penegakan hukum, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sepuluh mantan Kapolri hadir di Hambalang

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara pada 8 November 2026, sepuluh mantan Kapolri yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Jenderal Polisi (Purn.) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pemerintah menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan dan pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri.

Pada Senin (9/11/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan adalah kebocoran keuangan negara.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat kesinambungan kepemimpinan dan pertukaran pandangan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan tidak hanya menyangkut hubungan antartokoh, tetapi juga menyentuh persoalan pemerintahan yang lebih luas.

Meski demikian, belum terdapat pengumuman resmi mengenai keputusan reformasi kelembagaan atau perubahan jabatan kepolisian sebagai hasil pertemuan tersebut.

Safrizal: Reformasi Polri jangan berhenti pada pertemuan elite

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rumusan pernyataan organisasi menilai bahwa penguatan kepolisian harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Menurutnya, pemerintah perlu menjadikan reformasi Polri sebagai agenda berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan kelembagaan, profesionalisme personel, pelayanan publik, dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan.

“Kami mendukung setiap langkah Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada pertemuan para elite, perubahan struktur organisasi, ataupun pergantian pejabat. Reformasi harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan rakyat, terutama dalam memperoleh keadilan, perlindungan hukum, serta pelayanan kepolisian yang profesional dan tidak diskriminatif.”

Safrizal menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepolisian yang kuat, tetapi kekuatan tersebut harus disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap hukum.

“Negara yang kuat bukan hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan aparat penegak hukum, tetapi oleh kemampuannya melindungi rakyat dari ketidakadilan. Polisi harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan menjadi institusi yang sulit dijangkau ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Setiap penyalahgunaan kewenangan yang terbukti harus ditindak secara tegas dan adil, sementara anggota Polri yang berintegritas harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan.”

Safrizal juga mendorong Presiden Prabowo untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan keuangan negara.

Menurutnya, persoalan kebocoran keuangan negara tidak cukup diatasi melalui penindakan setelah kerugian terjadi.

Pemerintah juga harus membangun sistem pencegahan yang mampu mendeteksi risiko penyimpangan sejak awal.

“Apabila pemerintah ingin memberantas kebocoran keuangan negara, langkahnya harus menyeluruh. Pengawasan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset negara, serta pelaksanaan proyek pemerintah harus diperkuat. Jangan sampai uang rakyat hilang akibat lemahnya pengawasan, sementara masyarakat masih membutuhkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik yang layak.”

DPN ETH soroti persoalan yang langsung dihadapi masyarakat

DPN Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa salah satu ukuran keberhasilan reformasi kepolisian adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, serta perkembangan perkara yang sedang ditangani.

Keterbukaan informasi harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, hak korban, hak saksi, serta asas praduga tak bersalah.

DPN ETH menilai pembenahan perlu diarahkan pada beberapa persoalan mendasar, yaitu kepastian prosedur penanganan pengaduan, pengawasan profesionalisme penyidik, pencegahan konflik kepentingan, dan penegakan kode etik secara konsisten.

Hal tersebut penting karena ketidakpastian proses hukum dapat menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Korban tindak pidana membutuhkan perlindungan dan kepastian penanganan. Sebaliknya, pihak yang dilaporkan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif dan tidak diskriminatif.

Penegakan hukum yang adil harus melindungi hak semua pihak tanpa mengabaikan kepentingan korban maupun kewajiban negara mengungkap tindak pidana.

Ganda Satria Dharma: Presiden perlu mendorong sistem pengawasan yang dapat diukur

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas bahwa reformasi Polri harus disertai pengawasan yang jelas, transparan, dan mempunyai mekanisme evaluasi.

Menurutnya, berbagai kebijakan pembenahan institusi kepolisian perlu diterjemahkan menjadi program kerja yang memiliki target, indikator keberhasilan, serta pertanggungjawaban.

“Pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri harus dapat memberikan nilai strategis bagi pembenahan institusi kepolisian. Pemerintah dan pimpinan Polri perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi kelembagaan diterjemahkan menjadi langkah nyata, mempunyai penanggung jawab yang jelas, serta dapat diukur keberhasilannya.”

Ganda menilai pengawasan terhadap penanganan perkara pidana harus menjadi salah satu prioritas.

“Kami mendorong agar pelayanan laporan masyarakat, proses penyelidikan, penyidikan, serta penyampaian perkembangan perkara dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan hukum. Masyarakat berhak memperoleh kepastian prosedur, sementara aparat penegak hukum wajib menjaga objektivitas dan tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan atau kepentingan pihak tertentu.”

Lebih lanjut, Ganda menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan penggunaan anggaran dan kewenangan dalam institusi penegak hukum.

“Transparansi harus dimulai dari tata kelola internal. Pengawasan penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penanganan dugaan pelanggaran oleh personel harus berjalan secara akuntabel. Jika terdapat indikasi penyimpangan, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan yang sah, tanpa melindungi pihak yang terbukti bersalah maupun mengorbankan pihak yang tidak bersalah.”

Menurut Ganda, penguatan pengawasan internal juga perlu diimbangi dengan peran lembaga pengawasan eksternal dan ruang partisipasi masyarakat.

Pengaduan masyarakat harus dapat ditelusuri dan memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan.

DPN ETH minta Presiden mendorong lima langkah pembenahan

Sebagai bentuk kontrol sosial dan kontribusi organisasi terhadap pembangunan nasional, DPN Elang Tiga Hambalang mengusulkan lima langkah strategis kepada pemerintah dan pimpinan Polri.

Pertama, memperkuat profesionalisme penyelidikan dan penyidikan. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kemampuan penyidik, pemeriksaan perkara secara objektif, serta pelayanan hukum yang menghormati hak korban, saksi, pelapor, dan terlapor.

Kedua, memperbaiki sistem pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan harus mempunyai mekanisme pencatatan, pemeriksaan, penyampaian perkembangan, dan penyelesaian yang jelas sesuai ketentuan hukum.

Ketiga, memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan harus diarahkan pada pencegahan pelanggaran, perbaikan prosedur, dan penegakan pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti.

Keempat, meningkatkan transparansi tata kelola dan penggunaan anggaran. Pemeriksaan terhadap pengadaan, pengelolaan aset, serta penggunaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas.

Kelima, membangun sistem evaluasi reformasi kepolisian yang terbuka. Pemerintah perlu menetapkan indikator pelayanan, integritas, penyelesaian pengaduan, serta tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengetahui perkembangan reformasi secara objektif.

DPN ETH menilai kelima langkah tersebut perlu dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah, Polri, lembaga pengawasan, akademisi, dan unsur masyarakat sipil.

Penguatan Polri harus berjalan bersama supremasi hukum

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa penguatan institusi Polri merupakan kebutuhan strategis nasional.

Kepolisian mempunyai peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan warga negara, serta penegakan hukum.

Karena itu, pembenahan institusi harus bertujuan memperkuat kemampuan Polri menjalankan tugas secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Safrizal menegaskan bahwa masa depan penegakan hukum Indonesia sangat bergantung pada keberanian seluruh penyelenggara negara membangun lembaga yang berintegritas.

“Kami menginginkan Indonesia mempunyai kepolisian yang kuat, modern, profesional, dan dihormati masyarakat. Namun, penghormatan tidak dapat dibangun hanya melalui kewenangan dan kekuatan institusi. Kepercayaan rakyat harus diperoleh melalui kejujuran, keadilan, ketegasan terhadap pelanggaran, dan keberanian melindungi masyarakat.”

Pernyataan tersebut dipertegas Ganda Satria Dharma dengan menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan.

“Reformasi harus mempunyai hasil yang dapat diperiksa. Pemerintah perlu memastikan setiap program pembenahan kepolisian dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi secara berkala, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPN Elang Tiga Hambalang siap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif melalui penyampaian aspirasi, kritik konstruktif, dan rekomendasi perbaikan sesuai ketentuan hukum.”

Reformasi Polri harus dibuktikan melalui tindakan nyata

Pertemuan Presiden Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri menjadi bagian dari komunikasi strategis pemerintah dengan para tokoh yang mempunyai pengalaman panjang dalam kepemimpinan kepolisian.

Namun, pengalaman tersebut akan mempunyai nilai lebih besar apabila mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kelembagaan dan perbaikan kebijakan.

DPN Elang Tiga Hambalang berharap pemerintah terus membuka ruang evaluasi yang konstruktif untuk memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum nasional.

Bagi rakyat, keberhasilan reformasi Polri bukan diukur dari banyaknya pertemuan yang dilaksanakan, melainkan dari hadirnya kepastian hukum, pelayanan yang adil, perlindungan masyarakat, dan keberanian negara menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

DPN ETH menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang menjalankan kebijakan berdasarkan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Safrizal

Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma