Di tengah perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mengajak masyarakat mengutamakan informasi terverifikasi, menghormati praduga tak bersalah, dan memperkuat pengawasan hukum secara konstitusional.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Senin, 9 November 2026 (WIB).

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong peningkatan keterbukaan informasi penegakan hukum dan penguatan literasi digital masyarakat, menyusul klarifikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kabar penangkapan dua mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Organisasi mahasiswa memandang penyampaian informasi hukum yang akurat sangat penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap proses peradilan.

Polri Tegaskan Informasi Penangkapan Tidak Benar

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Minggu, 8 November 2026, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri berinisial IA dan MTK.

Informasi yang beredar sebelumnya mengaitkan kedua tokoh tersebut dengan perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim menyatakan informasi penangkapan tersebut tidak benar.

Pada 9 November 2026, Republika kembali memberitakan penegasan Kabareskrim bahwa informasi mengenai keterlibatan dua mantan Kapolri tersebut tidak benar.

Sementara itu, menurut keterangan kepolisian yang diberitakan ANTARA, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal melalui perkembangan penyidikan tanggal 3 dan 5 November 2026.

Penetapan tersangka merupakan tahapan proses hukum, bukan bukti seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menempatkan perlindungan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar sebagai bagian penting dari agenda kontrol sosial organisasi.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa setiap perkembangan penegakan hukum harus disampaikan secara akurat, proporsional, dan tetap menghormati hak seluruh pihak.

Organisasi mendorong mahasiswa menjadi penggerak literasi informasi hukum, melakukan pemeriksaan fakta, serta mendukung proses penegakan hukum yang objektif dan konstitusional.

Pengawasan Mahasiswa terhadap Informasi Hukum

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum menjelaskan bagaimana klarifikasi informasi dilakukan, bagaimana masyarakat mengetahui perkembangan perkara, dan bagaimana perlindungan terhadap pihak yang belum terbukti bersalah dilaksanakan.

Organisasi juga mengajak masyarakat membedakan informasi mengenai laporan, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, penahanan, penuntutan, dan putusan pengadilan.

Empat Langkah Perbaikan

Pertama, transparansi informasi hukum. Divisi Humas Polri perlu menyediakan pembaruan perkara yang dapat diakses publik. Indikatornya kejelasan status dan tahapan perkara. Keterbatasannya adalah kerahasiaan penyidikan.

Kedua, penguatan literasi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama perguruan tinggi perlu meningkatkan edukasi verifikasi informasi. Indikatornya peningkatan kemampuan peserta membedakan informasi resmi dan klaim belum terverifikasi.

Ketiga, perlindungan praduga tak bersalah. Aparat, media, dan masyarakat perlu menghindari penyebaran tuduhan tanpa dasar. Indikatornya tersedianya mekanisme koreksi informasi.

Keempat, partisipasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa dapat menyelenggarakan diskusi hukum dan pendidikan publik berbasis sumber resmi. Manfaatnya meningkatkan pemahaman masyarakat, dengan tetap menjaga netralitas dan ketepatan informasi.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong terciptanya budaya informasi hukum yang bertanggung jawab, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia.

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI