​BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mencopot Suhendar dari jabatannya sebagai Kepala Tikomdik (Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan) Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Selasa (10/6/2026). Keputusan ini diambil menyusul kegagalan sistem aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang memicu gelombang protes dari masyarakat.
​Derasnya keluhan orang tua calon murid mengenai aplikasi yang sulit diakses, sistem yang membingungkan, hingga adanya perubahan data secara sepihak yang merugikan pendaftar, menjadi dasar tindakan tegas sang Gubernur.
​Evaluasi Kritis: “Membangun dari Nol” Tanpa Koordinasi
​Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Disdik Jabar, Dedi Mulyadi menyoroti inefisiensi krusial dalam pengembangan aplikasi tersebut. Gubernur mempertanyakan kebijakan internal Disdik yang memilih membangun aplikasi SPMB dari nol, alih-alih melakukan optimalisasi atau penyempurnaan pada sistem yang telah berjalan sebelumnya.
​Lebih lanjut, Dedi menyayangkan ketidakhadiran kolaborasi lintas sektoral. Pengembangan sistem krusial ini ternyata tidak dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat—instansi yang secara tupoksi memiliki otoritas dan kompetensi teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi pemerintahan.
​Langkah Korektif: Penunjukan Plh
​Sebagai langkah cepat untuk memulihkan pelayanan publik, Gubernur menunjuk Mark Aditya dari Diskominfo Jabar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Tikomdik Disdik Jabar. Penunjukan ini diharapkan mampu melakukan audit teknis dan perbaikan sistem secara menyeluruh agar proses penerimaan siswa baru dapat kembali berjalan normal dan transparan.
​Catatan Redaksi Elang Tiga Justice News:
​Penindakan tegas Gubernur Dedi Mulyadi terhadap Kepala Tikomdik Disdik Jabar adalah langkah awal yang tepat dalam merespons krisis kepercayaan publik. Namun, redaksi menekankan bahwa pencopotan jabatan saja tidak cukup. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh (audit investigatif) terkait alokasi anggaran dan efektivitas pengembangan aplikasi ini. Kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka akses data kepada publik guna memastikan bahwa kegagalan sistem ini bukan merupakan bentuk kelalaian yang merugikan keuangan negara atau hak pendidikan warga Jawa Barat. Elang Tiga Justice News akan terus mengawal proses perbaikan ini hingga sistem SPMB benar-benar teruji adil dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.