Pemerintah Indonesia dan Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta seleksi penerima, penggunaan dana, capaian lingkungan, dan manfaat ekonomi masyarakat dipublikasikan secara terukur.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 7 Oktober 2026 WIB

Pendanaan lingkungan berbasis masyarakat menjadi salah satu instrumen strategis dalam upaya Indonesia mencapai target FOLU Net Sink 2030. Bagi mahasiswa dan masyarakat, keberhasilannya tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang disediakan atau jumlah kelompok penerima, tetapi harus dapat diperiksa dari kualitas kegiatan, hasil konservasi, manfaat ekonomi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

ANTARA pada 7 Oktober 2026 pukul 14.00 WIB melaporkan pemerintah Indonesia dan Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima. Kegiatan peluncuran sebenarnya berlangsung di Jakarta pada 6 Oktober 2026, sehingga perlu dibedakan antara tanggal kegiatan dan tanggal publikasinya. Periode kelima menyediakan dana Rp20 miliar dengan target menjangkau sekitar 300 kelompok masyarakat.

Kementerian Kehutanan menjelaskan dana disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam skema kerja sama Indonesia–Norwegia berbasis Result-Based Contribution. Tiga tema utama yang ditawarkan adalah FOLU Biodiversity, FOLU Goes to School, dan FOLU Terra. Hingga periode keempat, program tersebut dilaporkan telah menyalurkan sekitar Rp29,081 miliar kepada 863 kelompok, dengan 49.653 penerima manfaat di 36 provinsi.

Pada hari yang sama, Kemenhut juga mengumumkan penyusunan Rencana Investasi Nasional Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2026–2030. Pemerintah menargetkan sektor kehutanan mencapai tingkat emisi minus 140 juta ton CO₂e pada 2030 dan perluasan Perhutanan Sosial dari sekitar 8,1 juta menjadi 12,7 juta hektare.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyampaikan:

“Dana lingkungan yang melibatkan masyarakat perlu mempunyai ukuran keberhasilan yang terbuka. Publik perlu mengetahui siapa kelompok penerima, kegiatan apa yang dilakukan, berapa dana yang digunakan, apa hasil lingkungannya, serta manfaat ekonomi apa yang benar-benar diterima masyarakat.”

Satuan Mahasiswa ETH mengajukan pertanyaan pengawasan: bagaimana kelompok dipilih; apakah terdapat pemeriksaan konflik kepentingan; bagaimana realisasi penggunaan dana diverifikasi; berapa luas kawasan yang memperoleh manfaat; dan bagaimana kegagalan atau penyimpangan kegiatan ditangani?

Empat perbaikan konkret dinilai penting. BPDLH dan Kemenhut dapat mempublikasikan daftar penerima, nilai pendanaan, lokasi dan jenis kegiatan; setiap proyek memiliki baseline dan indikator hasil; laporan kemajuan disajikan berkala dalam dashboard publik; serta tersedia kanal pengaduan masyarakat dengan nomor registrasi dan batas penyelesaian.

Indikator tindak lanjut dapat meliputi persentase dana tersalur, luas kawasan yang dipulihkan atau dijaga, jumlah kegiatan yang diverifikasi, peningkatan pendapatan kelompok, kelangsungan kegiatan setelah pendanaan selesai, serta jumlah pengaduan yang dituntaskan.

Manfaat program adalah memperluas partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan sekaligus membuka peluang ekonomi lokal. Risikonya, pencapaian dapat terlihat baik secara administratif tetapi lemah secara ekologis apabila indikator hanya menghitung kegiatan atau penyerapan dana tanpa memeriksa hasil di lapangan.