HAMBALANG — Minggu, 30 Agustus 2026, Modernisasi sektor pertanian mulai semakin nyata di tingkat daerah. Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, menerima satu unit drone pertanian bantuan Kementerian Pertanian RI yang akan dimanfaatkan untuk mempercepat proses tanam sekaligus membantu pengendalian hama tanaman.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pertanian melalui pemanfaatan teknologi. Pemkot Pariaman sebelumnya mengusulkan empat unit drone untuk mendukung kegiatan pertanian di empat kecamatan, namun pada tahap awal baru satu unit yang direalisasikan.

Drone tersebut memiliki dua fungsi utama, yakni membantu penyebaran benih melalui metode Tabur Benih Langsung (Tabela) serta penyemprotan pestisida untuk pengendalian hama.

Pemanfaatannya ditargetkan mendukung perluasan metode Tabela pada lahan persawahan seluas 178 hektare. Teknologi ini diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya operasional petani, terutama pada areal pertanian yang berada dalam satu hamparan.

Produktivitas padi di Pariaman saat ini dilaporkan berada pada kisaran 5,6–6,2 ton per hektare, dengan produksi tahunan sekitar 22.000–24.000 ton gabah kering. Serangan hama menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas sehingga penggunaan drone diharapkan membantu mempercepat penanganannya.

Satuan Petani ETH: jangan berhenti pada pembagian alat

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (ETH) menilai masuknya teknologi drone ke sektor pertanian merupakan langkah yang dapat membantu petani, tetapi program modernisasi tidak boleh berhenti pada penyerahan alat.

Satuan Petani ETH menekankan bahwa keberhasilan program harus diukur dari seberapa besar teknologi tersebut mampu mengurangi biaya produksi, mempercepat pekerjaan, menekan kerugian akibat serangan hama, serta meningkatkan hasil dan pendapatan petani.

“Teknologi pertanian harus benar-benar hadir di sawah dan dirasakan manfaatnya oleh petani. Jangan sampai alat modern tersedia, tetapi petani kesulitan menggunakannya karena tidak ada operator, pelatihan, biaya perawatan, maupun pendampingan,” demikian pernyataan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang.

ETH juga meminta pemerintah memastikan petani kecil dan kelompok tani memperoleh kesempatan yang adil untuk menggunakan fasilitas tersebut. Pengelolaan drone perlu dilakukan secara terbuka, memiliki jadwal penggunaan yang jelas, dan memprioritaskan wilayah yang menghadapi serangan hama atau membutuhkan percepatan tanam.

Pelatihan operator menjadi bagian penting. Saat ini Pemkot Pariaman masih menunggu tim ahli dari pihak penyedia untuk memberikan pelatihan teknis kepada operator lokal yang telah ditunjuk.

Teknologi harus diikuti penguatan irigasi dan perlindungan petani

Satuan Petani ETH mengingatkan modernisasi pertanian tidak dapat hanya mengandalkan drone dan alat mesin pertanian. Pemerintah tetap harus memperkuat jaringan irigasi, ketersediaan benih berkualitas, pupuk, pengendalian hama, penyuluhan, serta kepastian pasar dan harga hasil panen.

Kondisi lapangan menunjukkan tantangan petani masih nyata. Peninjauan BRMP Sumatera Barat di Pariaman pada 27 Agustus menemukan sejumlah kendala dalam budidaya padi, termasuk dampak hujan lebat, keterlambatan bantuan benih dan serangan keong. Bahkan dua demplot dilaporkan mengalami kegagalan setelah hujan lebat seusai tanam.

Karena itu, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang meminta modernisasi pertanian diarahkan pada satu tujuan utama: membuat usaha tani semakin efisien sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Drone adalah alat bantu. Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak alat yang dibagikan, tetapi apakah biaya petani turun, produksi meningkat dan penghasilan petani bertambah. Modernisasi harus membuat petani semakin kuat, bukan sekadar menjadi program seremonial,” tegas Satuan Petani ETH.

Sumber fakta: ANTARA Sumbar, BRMP Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Pariaman.