Hambalang, 14 Juni 2026
Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta seluruh kepala daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer baru, khususnya tenaga administrasi yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Umum Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga kesehatan keuangan daerah serta memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan bagi kepentingan masyarakat luas.

“APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran daerah tersedot hanya untuk menambah beban belanja pegawai yang tidak sesuai kebutuhan,” ujar Safrizal.

Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengelola anggaran dan mengutamakan program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menegaskan bahwa penataan tenaga honorer merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang perlu didukung semua pihak.

“Kami mendukung langkah Mendagri dalam menertibkan rekrutmen tenaga honorer. Pemerintah daerah harus fokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat,” kata Ganda Satria Dharma.

Elang Tiga Hambalang juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kebutuhan tenaga pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan yang memang masih dibutuhkan di berbagai daerah.

Menurut Elang Tiga Hambalang, pengelolaan APBD yang tepat sasaran akan mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sumber:
suara.com⁠
antaranews.com⁠
liputan6.com⁠