Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Minggu, 1 November 2026.

Perbedaan harga cabai antara wilayah penghasil dan daerah konsumen kembali menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Ketika cabai di tingkat petani Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan berada pada kisaran Rp45.000 per kilogram, harga komoditas tersebut di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur dapat mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi.

Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa bahkan memberikan contoh harga cabai di Papua yang menurut keterangannya dapat mencapai Rp250.000 per kilogram.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat konektivitas perdagangan, memperbaiki efisiensi distribusi, serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (DPN Satuan Petani ETH) mendukung langkah pemerintah memperkuat stabilitas harga pangan nasional.

Namun, organisasi memandang bahwa kebijakan stabilisasi tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan harga di tingkat konsumen.

Perlindungan pendapatan petani harus menjadi bagian utama dari pembenahan tata niaga, sehingga harga pangan tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha pertanian rakyat.

Melalui fungsi kontrol sosial yang independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mendorong peningkatan transparansi harga, penguatan koperasi petani, optimalisasi BUMD pangan, serta pembangunan sarana distribusi yang lebih efisien.

Wakil Menteri Pertanian Dorong Kerja Sama BUMD untuk Mengatasi Kesenjangan Harga

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mendorong pemerintah daerah dan BUMD memperkuat kerja sama distribusi cabai.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai menghadiri Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke-3 di Jakarta.

Menurut Wamentan, koordinasi antardaerah diperlukan untuk menghubungkan wilayah yang mempunyai produksi cabai cukup besar dengan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

Saleh mencontohkan kondisi perdagangan cabai yang ditemukannya ketika mengunjungi petani di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Harga cabai di tingkat petani setempat menurut keterangannya berada pada kisaran Rp45.000 per kilogram.

Sementara itu, ia menyebut harga di Papua pada kondisi tertentu dapat mencapai Rp250.000 per kilogram.

Perbandingan tersebut merupakan ilustrasi yang disampaikan Wamentan untuk menggambarkan kesenjangan harga.

Namun, kedua angka berasal dari lokasi dan tingkat perdagangan yang berbeda sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menghitung keuntungan pedagang ataupun besarnya biaya distribusi.

Wamentan menjelaskan bahwa petani cabai di Magelang telah memanfaatkan sistem lelang yang memungkinkan pembeli dari berbagai daerah melakukan transaksi.

Sistem tersebut dinilai memberikan kesempatan kepada petani untuk memperluas akses pemasaran.

Menurut pemerintah, BUMD dapat membantu mengoordinasikan pembelian serta penyaluran hasil pertanian dari sentra produksi menuju daerah konsumen.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang gagasan tersebut sebagai langkah yang perlu dikembangkan secara terukur.

BUMD dapat berperan memperkuat perdagangan antardaerah sepanjang kegiatan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, ketepatan sasaran, transparansi transaksi, dan keberlanjutan usaha.

Namun, keterlibatan BUMD tidak boleh menciptakan mata rantai perdagangan tambahan yang justru meningkatkan biaya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penguatan BUMD benar-benar membantu memperpendek jalur distribusi dan meningkatkan posisi tawar petani.

Harga Cabai Rawit Nasional Masih Tinggi

Berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran secara nasional pada Sabtu, 31 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp96.200 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah keriting tercatat Rp83.500 per kilogram, cabai merah besar Rp71.600 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp78.350 per kilogram.

Data tersebut merupakan hasil pemantauan pada Sabtu pukul 08.51 WIB dan tidak menunjukkan harga yang berlaku seragam di seluruh pasar Indonesia.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional pada 26 Oktober 2026 melaporkan bahwa harga cabai rawit merah berada 61,6 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Adapun cabai merah keriting dilaporkan berada sekitar 43,03 persen di atas harga acuannya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa gejolak harga cabai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Namun, kenaikan harga konsumen tidak selalu mencerminkan peningkatan keuntungan petani.

Harga yang diterima petani dipengaruhi kondisi hasil panen, mutu produk, kebutuhan pembeli, serta hubungan perdagangan pada tingkat produsen.

Sementara itu, harga konsumen juga mencakup biaya pengumpulan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, penyusutan, dan kegiatan perdagangan lainnya.

Karena itu, DPN Satuan Petani ETH memandang bahwa pengawasan harga harus dilakukan secara menyeluruh dari tingkat produksi hingga konsumen.

Pemerintah perlu memiliki data yang dapat membedakan perubahan harga akibat biaya distribusi yang wajar dengan ketidakefisienan perdagangan.

Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar kebijakan stabilisasi benar-benar menyelesaikan penyebab persoalan.

Papua dan Maluku Utara Menghadapi Tekanan Harga Cabai

Persoalan kesenjangan harga juga terlihat dalam perkembangan perdagangan cabai di wilayah Indonesia bagian timur.

Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Papua yang diberitakan ANTARA pada 20 Oktober 2026, harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari sekitar Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram.

Kenaikan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam kegiatan pengendalian inflasi.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua, Andry, menjelaskan bahwa cabai merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap perubahan harga di Biak Numfor.

Pemerintah daerah kemudian mempersiapkan langkah peningkatan produksi serta memperkuat kemungkinan kerja sama pasokan dengan wilayah penghasil.

Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Kementerian Perdagangan mencatat harga cabai rawit berada pada kisaran Rp150.000 per kilogram berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) tanggal 27 Oktober 2026.

Perkembangan harga tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan intervensi distribusi.

DPN Satuan Petani ETH memandang bahwa perbedaan harga antardaerah perlu ditangani melalui kebijakan yang memperhitungkan kondisi geografis Indonesia.

Wilayah kepulauan menghadapi kebutuhan transportasi dan penanganan pascapanen yang berbeda dibandingkan kawasan yang dekat dengan sentra produksi.

Cabai merupakan komoditas hortikultura yang relatif mudah mengalami penurunan kualitas apabila tidak ditangani dengan baik.

Karena itu, distribusi jarak jauh membutuhkan pengemasan, pengaturan waktu pengiriman, dan sarana transportasi yang sesuai.

Pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi distribusi memperhatikan kondisi tersebut agar biaya pengangkutan tidak menghilangkan manfaat stabilisasi harga.

Kemendag Fasilitasi Pengiriman Tujuh Ton Cabai ke Halmahera Utara

Sebagai langkah mengurangi kesenjangan harga, Kementerian Perdagangan pada Jumat, 30 Oktober 2026, memfasilitasi pengiriman tujuh ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, menuju Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperkuat pasokan cabai pada wilayah yang mengalami tekanan harga.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa fasilitasi perdagangan antardaerah merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas antara sentra produksi dan wilayah konsumen.

Pengiriman tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara.

Program juga memperoleh dukungan Badan Pangan Nasional melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Pemerintah berharap tambahan pasokan dapat membantu menjaga ketersediaan cabai dan mengurangi tekanan harga di Halmahera Utara.

Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menyampaikan harapan agar tambahan pasokan dapat membantu menurunkan harga cabai yang sebelumnya meningkat tajam.

Namun, pengiriman tujuh ton cabai tersebut belum dapat dinyatakan berhasil menurunkan harga tanpa adanya data pemantauan setelah barang tiba dan dipasarkan.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah pemerintah memperkuat kerja sama distribusi pangan.

Organisasi juga mendorong agar setiap program intervensi dilengkapi evaluasi yang dapat diukur.

Evaluasi perlu mencakup harga pembelian di tingkat petani, biaya pengiriman, volume barang yang diterima, tingkat kerusakan produk, serta harga penjualan kepada konsumen.

Dengan demikian, efektivitas program dapat diketahui berdasarkan hasil nyata, bukan hanya berdasarkan jumlah komoditas yang dikirim.

Pemerintah Perlu Memperkuat Hubungan antara Sentra Produksi dan Pasar

Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 65 persen produksi cabai nasional berasal dari 26 kabupaten sentra produksi.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, menyampaikan bahwa produksi cabai rawit nasional pada Oktober 2026 diperkirakan mencapai sekitar 133.000 ton.

Sementara itu, produksi cabai besar diperkirakan mencapai sekitar 115.000 ton.

Angka tersebut merupakan perkiraan produksi bulanan, bukan realisasi hasil panen final yang telah diaudit.

Data tersebut menunjukkan pentingnya peran sentra produksi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Namun, pemusatan produksi pada sejumlah wilayah juga menimbulkan kebutuhan distribusi yang besar.

Ketika terjadi gangguan transportasi, perubahan cuaca, atau ketidakseimbangan pasokan, daerah konsumen dapat mengalami kenaikan harga.

DPN Satuan Petani ETH memandang bahwa pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang mampu menghubungkan data perkiraan panen dengan kebutuhan pasar.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun rencana distribusi sebelum terjadi kekurangan pasokan.

Kerja sama antardaerah juga perlu dikembangkan berdasarkan kesepakatan perdagangan yang jelas.

Petani membutuhkan kepastian harga dan pembeli, sedangkan daerah konsumen membutuhkan kepastian volume serta jadwal pengiriman.

Dengan mekanisme tersebut, perdagangan hasil pertanian diharapkan berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat kepada seluruh pihak.

Koperasi Petani Perlu Diperkuat dalam Perdagangan Cabai

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penguatan koperasi mempunyai peran penting dalam memperbaiki tata niaga hortikultura.

Sebagian petani mempunyai kapasitas produksi yang relatif terbatas apabila melakukan pemasaran secara individual.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan pembeli dalam jumlah besar.

Melalui koperasi atau kelembagaan ekonomi petani, hasil panen dari sejumlah anggota dapat dihimpun dan dipasarkan secara bersama.

Koperasi juga dapat membantu melakukan sortasi, pengemasan, pengumpulan produk, serta pengangkutan menuju pasar.

Namun, koperasi harus dikelola secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan biaya tambahan yang memberatkan anggota.

Pengurus koperasi perlu mempunyai kemampuan menyusun rencana perdagangan, melakukan pencatatan keuangan, dan membangun kemitraan usaha.

Pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama antara koperasi petani, BUMD pangan, pasar induk, dan perusahaan distribusi.

Kesepakatan perlu menjelaskan standar mutu, harga pembelian, jumlah produk, jadwal pengiriman, serta mekanisme pembayaran.

DPN Satuan Petani ETH juga mendorong pengembangan sistem lelang hasil pertanian yang transparan pada wilayah yang mempunyai produksi memadai.

Sistem tersebut dapat memberikan kesempatan kepada petani memperoleh informasi penawaran dari lebih banyak pembeli.

Namun, keberhasilannya tetap harus dievaluasi berdasarkan biaya transaksi dan pendapatan bersih petani.

Stabilisasi Harga Tidak Boleh Mengorbankan Petani

Salah satu tantangan kebijakan stabilisasi harga pangan adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Masyarakat membutuhkan cabai dengan harga yang terjangkau.

Sebaliknya, petani membutuhkan harga jual yang mampu menutup biaya produksi dan memberikan keuntungan layak.

Apabila pemerintah hanya berupaya menurunkan harga di tingkat konsumen tanpa memperhatikan kondisi petani, terdapat risiko penurunan pendapatan produsen.

Sebaliknya, apabila distribusi tidak diperbaiki, tingginya harga di wilayah konsumen belum tentu memberikan manfaat ekonomi yang sebanding kepada petani.

Karena itu, DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pendekatan kebijakan yang mengutamakan efisiensi rantai pasok.

Pemerintah perlu memperhatikan biaya produksi, harga pembelian di sentra, biaya transportasi, serta harga akhir di pasar.

Intervensi distribusi sebaiknya diarahkan untuk mengurangi hambatan logistik dan penyusutan produk.

Penguatan sarana penyimpanan serta teknologi pascapanen juga perlu menjadi bagian dari strategi stabilisasi.

Cabai yang mengalami kerusakan selama pengangkutan dapat menimbulkan kerugian bagi petani, pedagang, maupun pembeli.

Pengembangan fasilitas penanganan pascapanen diharapkan membantu mempertahankan kualitas dan memperpanjang waktu pemasaran.

Bapanas Perkuat Fasilitasi Distribusi Pangan

Selain Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional juga memperkuat intervensi harga melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan dan Gerakan Pangan Murah.

Dalam keterangan resmi tanggal 26 Oktober 2026, Bapanas meminta pemerintah daerah berperan aktif mengajukan kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga cabai.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan data pemasok, pembeli, serta perkembangan harga pada lokasi tujuan.

Data tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan distribusi dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bapanas juga menyampaikan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 23 Oktober 2026 telah dilaksanakan 11.822 kegiatan Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.

DPN Satuan Petani ETH mendukung pelaksanaan intervensi pemerintah yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.

Namun, organisasi memandang bahwa program pasar murah harus dilaksanakan secara terukur agar tidak menimbulkan gangguan terhadap harga pembelian hasil pertanian di tingkat petani.

Pemerintah perlu memastikan komoditas yang digunakan dalam program stabilisasi diperoleh melalui mekanisme perdagangan yang adil.

Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi kemampuan program dalam menjaga stabilitas harga setelah kegiatan selesai.

Satuan Petani ETH Mengusulkan Empat Langkah Strategis

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan memperbaiki sistem distribusi cabai, DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mengusulkan empat langkah konkret.

Pertama, Memperkuat Kerja Sama BUMD Pangan dan Koperasi Petani Antardaerah

Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional perlu mendorong pengembangan kerja sama perdagangan langsung antara sentra produksi dan daerah konsumen.

BUMD pangan dapat berperan sebagai penghubung perdagangan sepanjang kegiatan usaha didasarkan pada perhitungan ekonomi yang transparan.

Koperasi petani perlu dilibatkan agar masyarakat pertanian mempunyai akses yang lebih luas kepada pembeli.

Kesepakatan kerja sama harus memberikan kejelasan mengenai harga pembelian, volume komoditas, standar mutu, waktu pengiriman, serta pembayaran.

Pemerintah juga perlu mengawasi agar keterlibatan lembaga perdagangan tidak menambah biaya yang tidak diperlukan.

Kedua, Meningkatkan Transparansi Harga dari Tingkat Petani hingga Konsumen

Pemerintah perlu memperkuat publikasi informasi harga cabai di tingkat petani, pedagang pengumpul, pasar induk, dan pedagang eceran.

Data tersebut harus dilengkapi informasi mengenai wilayah, waktu pemantauan, dan jenis komoditas.

Perbedaan harga perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan biaya transportasi, penyimpanan, penyusutan produk, serta kondisi pasokan.

Penguatan informasi harga dapat membantu petani mengambil keputusan pemasaran dan memberikan dasar yang lebih akurat bagi pemerintah dalam melakukan intervensi.

Mekanisme pengaduan juga perlu tersedia apabila masyarakat menemukan dugaan praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.

Setiap laporan harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang objektif.

Ketiga, Memperkuat Infrastruktur Distribusi dan Teknologi Pascapanen

Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pengumpulan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan hasil hortikultura.

Pengembangan fasilitas harus disesuaikan dengan karakter cabai yang membutuhkan penanganan cepat serta pengendalian kerusakan produk.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi penggunaan moda transportasi laut, darat, dan udara berdasarkan kebutuhan pasokan, waktu tempuh, serta efisiensi biaya.

Pada wilayah kepulauan dan daerah terpencil, dukungan distribusi perlu mempertimbangkan kondisi geografis serta keterbatasan infrastruktur.

Pengembangan teknologi pascapanen diharapkan mampu mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas produk yang diterima konsumen.

Keempat, Memperkuat Perlindungan Pendapatan dan Kepastian Pasar bagi Petani

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan pendampingan petani dalam pengelolaan biaya produksi dan pemasaran hasil.

Petani membutuhkan informasi mengenai harga pasar, perkiraan permintaan, serta peluang kerja sama dengan pembeli.

Pemerintah perlu mendorong penguatan koperasi dan kelompok tani agar mampu melakukan pemasaran secara bersama.

Selain itu, kegiatan stabilisasi pangan harus memperhatikan harga pembelian di tingkat produsen agar tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap pendapatan petani.

Pengembangan sistem perdagangan yang transparan diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga konsumen sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Satuan Petani ETH Mendukung Ketahanan Pangan Nasional yang Berkeadilan

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kerja sama perdagangan antardaerah dan meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian.

Keterlibatan BUMD pangan, koperasi, dan pelaku usaha dapat menjadi bagian penting dari pembangunan sistem perdagangan yang lebih baik.

Namun, keberhasilan kebijakan harus dinilai berdasarkan manfaat nyata.

Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan pasokan di daerah konsumen benar-benar membantu menjaga keterjangkauan harga.

Pada saat yang sama, petani harus memperoleh kesempatan menjual hasil produksinya dengan harga yang layak.

DPN Satuan Petani ETH memandang bahwa pembangunan ketahanan pangan nasional membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Peningkatan produksi harus diikuti perbaikan distribusi, penguatan kelembagaan petani, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan transparansi perdagangan.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan pelaku usaha perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.

Melalui fungsi kontrol sosial yang independen dan konstruktif, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah yang memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong evaluasi terhadap berbagai hambatan yang masih dihadapi petani.

Organisasi juga memandang bahwa perdagangan hasil pertanian harus dibangun berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, keadilan, dan keberlanjutan usaha.

Ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya dibuktikan dengan tersedianya hasil pertanian dalam jumlah besar. Keberhasilannya harus tercermin dalam distribusi yang efisien, harga yang terjangkau bagi masyarakat, serta pendapatan yang layak bagi petani sebagai pelaku utama produksi pangan Indonesia.

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA