Inflasi nasional September tercatat 3,28 persen secara tahunan. Bank Indonesia mencatat inflasi pangan bergejolak 1,46 persen secara bulanan, terutama dipengaruhi cabai, ayam, beras, dan telur.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Tanggal penulisan: Minggu, 4 Oktober 2026 WIB

Pergerakan harga pangan tetap menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan mahasiswa karena kenaikan kebutuhan sehari-hari langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga, biaya hidup mahasiswa, serta kemampuan keluarga membiayai pendidikan. Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pengendalian harga tidak hanya dinilai dari angka inflasi nasional, tetapi juga dari ketersediaan stok, distribusi, disparitas antardaerah, dan kecepatan intervensi ketika harga melonjak.

Badan Pusat Statistik pada 1 Oktober 2026 mencatat inflasi Indonesia September sebesar 3,28 persen secara tahunan, 0,30 persen secara bulanan, dan 2,17 persen sejak awal tahun. Indeks Harga Konsumen tercatat 112,31.

Bank Indonesia menjelaskan kelompok volatile food mengalami inflasi 1,46 persen secara bulanan dan 5,03 persen secara tahunan. Komoditas yang dominan memberi tekanan adalah cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. BI mengaitkannya antara lain dengan penurunan produksi di beberapa sentra akibat gangguan cuaca serta kenaikan biaya input produksi. Pemerintah dan BI menyatakan pengendalian dilanjutkan melalui TPIP/TPID dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera.

Sebagai gambaran harga nasional yang tersedia sebelum penerbitan berita ini, PIHPS Nasional pada 1 Oktober mencatat cabai rawit merah rata-rata Rp101.550 per kilogram, beras medium I Rp16.550 per kilogram, telur ayam ras Rp29.150 per kilogram, dan daging ayam ras Rp40.750 per kilogram. Angka tersebut merupakan rata-rata pada saat pemantauan dan tidak berarti harga sama di seluruh daerah.

Perkembangan yang dipublikasikan hari ini, 4 Oktober, juga menunjukkan tekanan pangan pada tingkat daerah. BPS DIY mencatat makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi bulanan 0,94 persen pada September, dengan beras dan cabai rawit termasuk penyumbang utama. Data DIY tidak dapat digeneralisasi menjadi kondisi seluruh Indonesia, tetapi memperlihatkan mengapa evaluasi harus sampai ke tingkat daerah.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

“Pengawasan harga pangan seharusnya menjawab pertanyaan yang dapat diperiksa masyarakat: berapa stok tersedia, dari mana pasokan berasal, daerah mana yang kekurangan, bagaimana perubahan harga dari produsen sampai konsumen, dan kapan pemerintah melakukan intervensi.”

Satuan Mahasiswa ETH mengajukan pertanyaan pengawasan: apakah TPID memiliki indikator lonjakan harga yang memicu tindakan otomatis; bagaimana kondisi stok beras, cabai, ayam, dan telur per wilayah; berapa besar disparitas harga antardaerah; serta apakah operasi pasar menghasilkan penurunan harga yang terukur?

Empat perbaikan yang diusulkan ialah pertama, Bapanas, Kemendag, Kementan, BI, dan pemerintah daerah mengintegrasikan data harga, stok, produksi, dan distribusi. Kedua, TPID menetapkan ambang intervensi yang transparan untuk komoditas strategis. Ketiga, kerja sama pasokan antardaerah diperkuat ketika wilayah tertentu mengalami kekurangan. Keempat, hasil operasi pasar atau gerakan pangan murah diumumkan dengan indikator harga sebelum dan sesudah kegiatan.

Indikator tindak lanjutnya adalah volatilitas harga, selisih harga antardaerah, kecukupan stok, waktu respons pemerintah, serta harga di tingkat produsen dan konsumen. Manfaatnya adalah kebijakan lebih tepat sasaran. Risikonya, intervensi yang hanya menekan harga konsumen tanpa menjaga keekonomian produsen dapat mengurangi insentif produksi pada periode berikutnya.

Narasumber organisasi:
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang