GORONTALO — Selasa, 1 September 2026, Ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo harus ditangani sebagai persoalan serius yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan langkah darurat ketika warga sudah mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengambil langkah penanganan dengan menyiapkan pembangunan sumur bor di sejumlah titik. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar pertengahan November 2026.

Kondisi tersebut mendapat tanggapan tegas dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (ETH) Sulut–Gorontalo, Ardiansyah Inde. Ia meminta pemerintah memastikan penanganan kekeringan benar-benar menjangkau desa dan masyarakat yang paling membutuhkan.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah jangan menunggu masyarakat kesulitan mendapatkan air baru sibuk mengirim bantuan. Petakan wilayah rawan sekarang, siapkan sumber airnya sekarang, dan pastikan masyarakat memperoleh kepastian pasokan air,” tegas Ardiansyah Inde.

ETH minta lokasi sumur bor ditentukan berdasarkan kebutuhan

Menurut Ardiansyah, rencana pembangunan sumur bor harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang jelas. Penentuan titik tidak boleh sekadar mengejar jumlah proyek ataupun pemerataan administratif tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan kekeringan.

ETH Sulut–Gorontalo meminta pemerintah membuka informasi mengenai lokasi yang menjadi prioritas, jumlah masyarakat yang akan dilayani, sumber anggaran serta target penyelesaian pembangunan.

“Jangan sampai sumur bor dibangun di tempat yang secara administratif mudah dikerjakan, sementara desa yang paling kesulitan air justru menunggu. Prioritas harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan lain,” katanya.

Jangan berhenti pada distribusi air darurat

Ardiansyah menilai pengiriman mobil tangki tetap diperlukan ketika terjadi kondisi darurat. Namun, langkah tersebut tidak dapat dijadikan solusi permanen apabila kekeringan terus berulang.

Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem ketahanan air yang lebih panjang, termasuk sumur bor yang memenuhi standar, jaringan distribusi, reservoir atau penampungan air, perlindungan sumber mata air serta perbaikan infrastruktur air bersih.

“Kalau setiap kemarau persoalannya sama, berarti yang harus dibenahi bukan hanya cara membagikan air, tetapi sistem penyediaan airnya. Jangan setiap tahun rakyat antre air, lalu setiap tahun pemerintah mengulang solusi darurat yang sama,” ujar Ardiansyah.

Periksa anggaran dan kualitas pembangunan

ETH Sulut–Gorontalo juga mengingatkan agar pembangunan sumur bor tidak berubah menjadi proyek yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak memberikan manfaat jangka panjang.

Setiap titik, menurut Ardiansyah, harus melalui kajian teknis mengenai ketersediaan air tanah, kualitas air, kedalaman pengeboran dan kemampuan sumber air melayani masyarakat.
Pengadaan dan pelaksanaan proyek juga harus dilakukan secara transparan serta dapat diawasi.

“Jangan sampai anggarannya habis, sumurnya ada, tetapi airnya tidak ada atau beberapa bulan kemudian fasilitasnya rusak. Kalau menggunakan uang rakyat, hasilnya harus bisa dirasakan rakyat dan bertahan lama,” tegasnya.

Petani juga harus diperhatikan

Selain kebutuhan rumah tangga, kekeringan berpotensi memengaruhi sektor pertanian. Keterbatasan air dapat mengganggu produksi apabila lahan pertanian tidak memperoleh suplai yang memadai.

Karena itu, ETH meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memetakan bukan hanya kebutuhan air minum, tetapi juga daerah pertanian yang menghadapi risiko kekurangan air.
Ardiansyah meminta langkah antisipasi dilakukan sebelum kerugian masyarakat semakin besar.

“Jangan tunggu sawah mengering, tanaman rusak dan petani mengalami kerugian baru pemerintah turun. Pemerintah sudah mengetahui risiko musim kemarau. Karena itu, antisipasinya juga harus dilakukan sebelum keadaan menjadi parah,” katanya.

ETH: pemerintah harus hadir sebelum krisis terjadi

ETH Sulut–Gorontalo meminta pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan instansi terkait membangun koordinasi terpadu untuk menghadapi kekeringan.

Pemetaan daerah rawan, ketersediaan armada tangki, pembangunan sumber air, kesiapan anggaran darurat hingga perlindungan terhadap sektor pertanian harus disiapkan sejak awal.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak bantuan dibagikan ketika krisis sudah terjadi, tetapi seberapa mampu pemerintah mencegah rakyat sampai mengalami krisis. Jangan tunggu sumur warga kering dan petani gagal panen baru bergerak. Negara harus hadir sebelum keadaan menjadi darurat,” tutup Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut–Gorontalo, Ardiansyah Inde.