Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Sabtu, 31 Oktober 2026.

Upaya pemerintah membangkitkan kembali produktivitas perkebunan jambu mete rakyat memperoleh momentum baru setelah Kementerian Pertanian mengalokasikan program peremajaan tanaman seluas 754 hektare di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 2026.

Program tersebut menjadi harapan bagi pekebun yang selama ini menghadapi penurunan hasil produksi akibat tanaman yang semakin tua, gangguan penyakit, serta terbatasnya kegiatan peremajaan.

Namun, keberhasilan peremajaan perkebunan tidak cukup hanya diukur dari luas tanaman yang diperbarui. Pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan pendapatan pekebun selama tanaman baru belum menghasilkan.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (DPN Satuan Petani ETH) mendukung langkah Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus mendorong penguatan perlindungan ekonomi, pendampingan teknis, dan pengembangan hilirisasi agar program memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Kementan Alokasikan 754 Hektare di Empat Kecamatan

Berdasarkan laporan ANTARA yang diterbitkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, Kementerian Pertanian mendukung program peremajaan jambu mete seluas 754 hektare di Kabupaten Dompu.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Assyadat, menjelaskan bahwa program tersebut dialokasikan kepada kelompok tani melalui dukungan benih, pupuk, serta pendampingan teknis.

Program peremajaan tersebar di empat kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Pekat: 377,1 hektare, meliputi Desa Nangamiro dan Kadindi.
2. Kecamatan Kempo: 117 hektare, meliputi Desa Tolo Kalo dan Songgaja.
3. Kecamatan Manggelewa: 210 hektare, meliputi Desa Kampasi Meci, Tanju, Banggo, Sukadamai, dan Naga Tumpu.
4. Kecamatan Pajo: 49,9 hektare, berada di Desa Woko.

Pelaksanaan program melibatkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.

Hingga laporan 30 Oktober 2026, kelompok tani calon penerima masih melengkapi persyaratan administrasi sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dengan demikian, luas 754 hektare merupakan alokasi program peremajaan, bukan angka yang menunjukkan bahwa seluruh tanaman telah selesai diremajakan.

Peremajaan Menjadi Bagian dari Program Pengembangan Perkebunan Nasional

Program di Dompu merupakan bagian dari pengembangan kawasan jambu mete yang lebih luas.

Berdasarkan publikasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Nusa Tenggara Barat pada 21 Mei 2026, Kementerian Pertanian merencanakan kegiatan pengembangan kawasan jambu mete di delapan provinsi.

Wilayah tersebut meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Khusus NTB, alokasi pengembangan mencapai 6.470 hektare yang tersebar di enam kabupaten.

Kegiatan tersebut mencakup pengembangan kawasan perkebunan melalui perluasan maupun peremajaan tanaman berdasarkan alokasi masing-masing wilayah.

Kementerian Pertanian juga melaksanakan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) melalui mekanisme yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah.

Proses verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok tani dan lokasi yang memenuhi persyaratan.

Tanaman Tua dan Penurunan Produktivitas Menjadi Tantangan Pekebun

Jambu mete sebelumnya merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berkembang di Kabupaten Dompu, terutama pada sejumlah wilayah transmigrasi.

Namun, seiring bertambahnya umur tanaman, sebagian kebun mengalami penurunan produktivitas.

Gangguan penyakit tanaman dan terbatasnya kegiatan peremajaan turut menjadi tantangan dalam mempertahankan hasil produksi.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani memilih mengembangkan tanaman semusim, terutama jagung, yang mempunyai masa produksi lebih singkat.

Peralihan komoditas merupakan bagian dari keputusan ekonomi petani dalam menghadapi kebutuhan pendapatan rumah tangga.

Berbeda dengan tanaman semusim, jambu mete membutuhkan waktu pertumbuhan sebelum menghasilkan panen secara ekonomis.

Selama masa tersebut, pekebun tetap menghadapi kebutuhan biaya pemeliharaan, tenaga kerja, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Karena itu, kebijakan peremajaan harus memperhitungkan kebutuhan ekonomi masyarakat selama masa tanaman belum menghasilkan.

Satuan Petani ETH Dorong Perlindungan Penghasilan Selama Masa Peremajaan

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa program peremajaan perkebunan rakyat harus memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha pekebun.

Penanaman kembali tanaman yang sudah tua memang diperlukan untuk memulihkan produktivitas dalam jangka panjang.

Namun, peremajaan juga dapat memengaruhi sumber pendapatan pekebun apabila tanaman lama tidak lagi menghasilkan, sementara tanaman baru belum memasuki masa panen.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan benih.

Pendampingan perlu mencakup perencanaan usaha, kebutuhan biaya pemeliharaan, pemilihan tanaman sela, pengendalian penyakit, dan pemasaran hasil produksi.

Pola tanam tumpang sari dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempertahankan kegiatan ekonomi selama tanaman jambu mete belum menghasilkan.

Pemilihan tanaman sela harus mempertimbangkan kondisi lahan, ketersediaan air, kebutuhan unsur hara, serta kesesuaian teknis dengan tanaman utama.

Selain itu, integrasi dengan usaha peternakan dapat dipertimbangkan apabila kondisi kebun dan kemampuan pengelolaan petani mendukung.

Langkah tersebut sejalan dengan keterangan pemerintah daerah mengenai pentingnya diversifikasi usaha bagi pekebun jambu mete.

Pengawasan Bantuan Harus Menjamin Ketepatan Sasaran

DPN Satuan Petani ETH juga memandang pentingnya transparansi pelaksanaan program bantuan perkebunan.

Verifikasi calon penerima, kesesuaian luas lahan, kualitas benih, serta pendampingan teknis harus menjadi bagian dari pengawasan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan peremajaan.

Penyaluran bantuan juga perlu disesuaikan dengan kesiapan lahan dan waktu tanam agar benih mempunyai peluang tumbuh dengan baik.

Pengawasan sebaiknya tidak berhenti ketika bantuan telah diserahkan.

Pemerintah perlu mengevaluasi perkembangan tanaman, tingkat keberhasilan hidup, kebutuhan penyulaman, serta kendala pemeliharaan yang dihadapi pekebun.

Dengan demikian, keberhasilan program dapat diukur berdasarkan perkembangan produktivitas dan manfaat ekonomi, bukan semata-mata jumlah bantuan yang telah disalurkan.

Hilirisasi Jambu Mete Perlu Diperkuat untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi

Selain peremajaan tanaman, penguatan industri pengolahan hasil perkebunan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi pekebun.

Jambu mete memiliki potensi pengembangan melalui pengolahan biji mete, pengemasan produk, dan pemasaran hasil olahan.

Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan teknologi, peningkatan keterampilan, standar mutu, serta akses pasar yang memadai.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong agar program pengembangan jambu mete juga memperhatikan pembentukan kelembagaan ekonomi pekebun.

Koperasi dan kelompok usaha bersama dapat berperan dalam pengumpulan hasil, pengolahan, pengemasan, serta pemasaran produk.

Penguatan kelembagaan diperlukan agar pekebun mempunyai posisi tawar yang lebih baik dalam hubungan perdagangan.

Pemerintah daerah bersama pelaku usaha juga perlu mengidentifikasi peluang pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan bahan baku dan kelayakan ekonomi.

Pengembangan hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas serta membuka kesempatan usaha bagi masyarakat perdesaan.

Satuan Petani ETH Mengusulkan Empat Langkah Strategis

Dalam rangka mendukung keberhasilan program peremajaan jambu mete dan meningkatkan kesejahteraan pekebun, DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mengusulkan empat langkah konkret.

Pertama, memastikan bantuan peremajaan tepat sasaran dan transparan.

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah perlu memperkuat verifikasi kelompok tani, pemeriksaan lokasi perkebunan, serta pengawasan penyaluran benih dan pupuk.

Informasi mengenai kelompok penerima, luas bantuan, jadwal pelaksanaan, dan perkembangan kegiatan perlu tersedia sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas program dan memastikan bantuan memberikan manfaat kepada pekebun yang membutuhkan.

Kedua, memperkuat perlindungan penghasilan pekebun selama tanaman belum menghasilkan.

Pemerintah perlu memberikan pendampingan mengenai pengembangan tanaman sela dan diversifikasi usaha yang sesuai dengan kondisi daerah.

Pekebun juga perlu memperoleh akses kepada informasi pembiayaan produktif, teknologi budidaya, serta pelatihan pengelolaan usaha.

Program tersebut harus dirancang agar kegiatan peremajaan tidak menimbulkan tekanan ekonomi yang berlebihan terhadap rumah tangga pekebun.

Ketiga, meningkatkan pengawasan kualitas benih dan keberhasilan pertumbuhan tanaman.

Kementerian Pertanian melalui instansi teknis terkait perlu memastikan benih yang digunakan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan tanaman.

Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada masa awal pertumbuhan tanaman.

Evaluasi perlu mencakup persentase tanaman hidup, kondisi kesehatan kebun, kebutuhan penyulaman, dan kesiapan tanaman memasuki masa produktif.

Keempat, memperkuat koperasi pekebun dan hilirisasi hasil jambu mete.

Pemerintah perlu mendorong pembentukan atau penguatan koperasi yang mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif.

Dukungan dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan pengolahan biji mete, pengemasan, standardisasi mutu, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Kemitraan antara koperasi, pelaku UMKM, industri pengolahan, dan pembeli perlu dibangun secara transparan dengan memperhatikan kepentingan pekebun.

Ketahanan Ekonomi Pekebun Menjadi Bagian dari Pembangunan Pertanian Nasional

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat produktivitas perkebunan rakyat serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pertanian.

Program peremajaan 754 hektare jambu mete di Kabupaten Dompu merupakan kesempatan untuk memperbaiki kondisi tanaman sekaligus membangun kembali potensi ekonomi perkebunan daerah.

Namun, keberhasilan program harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang transparan, pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan pendapatan pekebun dalam jangka panjang.

Pembangunan perkebunan nasional juga perlu memperhatikan keseimbangan antara peningkatan produksi, perlindungan lingkungan, pengembangan industri pengolahan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui fungsi kontrol sosial yang independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mendukung langkah pemerintah memperkuat sektor pertanian dan perkebunan nasional sekaligus mendorong evaluasi terhadap persoalan yang masih dihadapi pekebun.

Organisasi memandang bahwa keberhasilan pembangunan pertanian harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada usaha tani dan perkebunan.

Peremajaan perkebunan tidak boleh berhenti pada penanaman bibit baru. Keberhasilannya harus tercermin dari meningkatnya produktivitas, terbukanya akses pasar, dan membaiknya kesejahteraan pekebun rakyat.

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA