HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti agenda pemerataan listrik nasional setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan akses kelistrikan di Indonesia.

Untuk 2027, Kementerian ESDM mengalokasikan Rp9,32 triliun bagi pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi, sebagai bagian dari pagu anggaran kementerian sebesar Rp27,37 triliun. Pemerintah menyatakan pemerataan akses energi akan dilakukan dari Aceh hingga Papua dengan prioritas pada daerah yang paling membutuhkan percepatan.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai listrik harus diperlakukan sebagai kebutuhan dasar pembangunan, bukan sekadar angka statistik elektrifikasi nasional.

“Ketika masih ada desa dan dusun yang belum memperoleh listrik memadai, itu berarti masih ada anak yang kesulitan belajar, pelayanan kesehatan yang terbatas, usaha rakyat yang tidak berkembang maksimal, dan masyarakat yang belum menikmati pembangunan secara setara.”

Fakta Terverifikasi

Kementerian ESDM menyatakan sekitar 10.068 titik desa dan dusun masih memerlukan penanganan akses kelistrikan. Dalam program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik, sedangkan program tahun 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.

Pemerintah kemudian menyiapkan program 2027 dengan anggaran Rp9,32 triliun untuk listrik desa di 1.250 lokasi. Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp949 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik bagi 400.000 rumah tangga.

Secara lebih luas, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen dari pagu Kementerian ESDM 2027 diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi.

Data tersebut menunjukkan bahwa masalah kelistrikan tidak hanya menyangkut keberadaan jaringan listrik secara nasional, tetapi juga akses pada desa, dusun, dan rumah tangga tertentu yang hingga kini belum memperoleh layanan memadai.

Contoh Aktual: Pulau Tunda Belum Menikmati Listrik 24 Jam

Persoalan tersebut terlihat dalam perkembangan terbaru hari ini di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Banten.

Pemerintah Kabupaten Serang dan PLN tengah mempersiapkan agar Pulau Tunda memperoleh layanan listrik penuh pada 2027 melalui pembangkit listrik tenaga surya. Pemerintah daerah menyatakan wilayah tersebut selama puluhan tahun baru menikmati listrik sekitar 12 jam sehari, meskipun secara keseluruhan hampir seluruh desa di Kabupaten Serang telah teraliri listrik.

PLN menyatakan Pulau Tunda direncanakan masuk program listrik desa 2027, tetapi waktu pelaksanaannya belum ditentukan karena masih terkait perencanaan dan anggaran.

Kasus Pulau Tunda menunjukkan bahwa angka desa “berlistrik” belum selalu berarti masyarakat memperoleh listrik 24 jam dengan kualitas layanan yang sama.

Reza: Jangan Puas dengan Statistik Elektrifikasi

Reza menilai pemerintah perlu memperluas ukuran keberhasilan program listrik desa.

“Jangan hanya mengatakan sebuah desa sudah berlistrik karena satu jaringan telah masuk. Negara harus mengukur apakah listrik menyala 24 jam, apakah tegangannya stabil, apakah masyarakat mampu membayar, dan apakah listrik itu benar-benar meningkatkan kehidupan ekonomi dan pelayanan publik.”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, publik membutuhkan data yang lebih rinci mengenai setiap lokasi yang masih belum memperoleh akses kelistrikan memadai.

Informasi tersebut setidaknya mencakup lokasi, jumlah rumah tangga, teknologi yang akan digunakan, kebutuhan anggaran, target penyelesaian, dan kondisi pelayanan setelah proyek selesai.

Rp9,32 Triliun Harus Bisa Diawasi Publik

Satuan Mahasiswa ETH menilai besarnya anggaran listrik desa 2027 juga membutuhkan pengawasan publik sejak tahap perencanaan.

Reza mengatakan:

“Anggaran Rp9,32 triliun bukan angka kecil. Mahasiswa dan masyarakat harus bisa melihat lokasi proyek, biaya setiap proyek, siapa pelaksananya, kapan harus selesai, dan berapa rumah tangga yang akhirnya memperoleh listrik.”

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan proyek listrik desa tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar berfungsi dalam jangka panjang.

Satuan Mahasiswa ETH tidak menyatakan terdapat penyimpangan dalam anggaran tersebut. Dorongan transparansi merupakan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap program yang menggunakan keuangan negara.

Pilihan Teknologi Harus Sesuai Kondisi Wilayah

Indonesia memiliki karakter geografis yang berbeda-beda. Karena itu, Satuan Mahasiswa ETH menilai penyediaan listrik di wilayah terpencil tidak harus menggunakan pendekatan yang sama.

Di wilayah tertentu, jaringan PLN dapat menjadi pilihan paling efisien. Di pulau kecil atau daerah terpencil, teknologi seperti PLTS, mikrohidro, penyimpanan energi, atau sistem kelistrikan terisolasi dapat menjadi alternatif sesuai kajian teknis.

Rencana penggunaan PLTS di Pulau Tunda menjadi salah satu contoh pendekatan tersebut.

Reza mengatakan:

“Teknologinya boleh berbeda, tetapi standar hak masyarakat tidak boleh berbeda. Warga di pulau kecil mempunyai hak yang sama untuk belajar, berusaha, mendapatkan pelayanan kesehatan dan menikmati listrik yang layak.”

Mahasiswa Minta Prioritas Wilayah Dibuka

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan program akan dilakukan secara adil dari Aceh sampai Papua dan diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan percepatan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi daftar prioritas yang dapat diperiksa masyarakat.

Reza menegaskan:

“Kalau pemerintah mempunyai 10.068 titik yang harus ditangani, publik seharusnya tahu titik mana yang masuk tahun 2026, tahun 2027, tahun berikutnya, dan kapan seluruh target benar-benar selesai.”

Enam Pertanyaan Mahasiswa kepada Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan di mana saja 10.068 titik desa dan dusun yang masih membutuhkan penanganan; bagaimana penentuan 1.250 lokasi prioritas 2027; berapa rumah tangga yang akan mendapat manfaat; bagaimana pemerintah memastikan proyek tidak mangkrak; apakah layanan yang dibangun ditargetkan tersedia 24 jam; serta bagaimana hasil program akan diaudit dan diumumkan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pemeliharaan setelah proyek selesai agar fasilitas energi yang dibangun tetap beroperasi dalam jangka panjang.

Enam Dorongan Konkret Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah dan PLN untuk:

1. Membuka peta nasional 10.068 titik desa dan dusun yang masih memerlukan penanganan listrik beserta tahapan penyelesaiannya.
2. Mempublikasikan daftar 1.250 lokasi program listrik desa 2027 beserta anggaran dan target penerima manfaat.
3. Mengukur kualitas layanan berdasarkan jam nyala, keandalan, keterjangkauan tarif dan manfaat ekonomi, bukan sekadar sambungan listrik.
4. Memprioritaskan sekolah, puskesmas, sentra ekonomi rakyat dan wilayah tertinggal dalam pembangunan jaringan.
5. Melakukan audit teknis dan keuangan terhadap pembangunan infrastruktur listrik desa.
6. Menyediakan dashboard publik yang memperlihatkan progres fisik dan realisasi anggaran setiap proyek.

Reza menegaskan:

“Pemerataan listrik adalah ukuran sederhana apakah pembangunan benar-benar hadir sampai lapisan paling bawah. Indonesia tidak boleh merasa selesai selama masih ada warga yang harus menunggu malam tertentu atau beberapa jam saja untuk mendapatkan energi.”

Ia menambahkan:

“Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendukung percepatan program listrik desa. Tetapi dukungan mahasiswa harus disertai pengawasan: anggarannya transparan, proyeknya berkualitas, targetnya jelas, dan manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal anggaran listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik, pemerataan energi kawasan 3T, kualitas layanan PLN serta transparansi pembangunan infrastruktur energi nasional sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum