Hambalang, 16 September 2026 — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat kemampuan mendeteksi ancaman kerawanan pangan dan penurunan status gizi melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi berbasis web.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menyelenggarakan bimbingan teknis SKPG yang diikuti staf teknis penyusun laporan dari dinas pertanian dan pangan kabupaten/kota di seluruh wilayah DIY.

Dua perwakilan Badan Pangan Nasional, yakni Miftahul Jannah dan Ambar Rukmi Dyah Kusumawardani, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Miftahul Jannah menjelaskan pentingnya penyusunan SKPG beserta petunjuk teknisnya. Sistem tersebut bukan sekadar pelaporan administratif, melainkan instrumen kebijakan untuk membaca sinyal bahaya kelangkaan pangan atau penurunan status gizi sebelum berkembang menjadi krisis.

Sementara itu, Ambar Rukmi Dyah Kusumawardani memandu peserta mengenal dan mempraktikkan secara langsung aplikasi SKPG berbasis web. Para peserta berlatih memasukkan serta mengelola data menggunakan aplikasi resmi.

Digitalisasi SKPG dirancang untuk mempercepat pelaporan berbagai indikator yang berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Data yang terkumpul diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian serta menyusun intervensi secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Penggunaan sistem berbasis web juga diharapkan memperkuat koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah. Keakuratan data menjadi faktor penting karena hasil pemantauan akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pangan dan gizi.

Meski menggunakan teknologi digital, keberhasilan SKPG tetap bergantung pada ketelitian petugas, pembaruan data secara berkala, kesiapan jaringan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat.

“Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai sistem peringatan dini kerawanan pangan harus dibangun dengan data yang akurat dan diperbarui secara rutin. Informasi dari tingkat petani, kelompok tani, desa, dan pasar perlu menjadi bagian penting dalam sistem tersebut.”

“Digitalisasi harus membantu pemerintah mengambil tindakan lebih cepat ketika produksi menurun, harga melonjak, atau masyarakat mulai kesulitan memperoleh pangan. Teknologi akan bermanfaat apabila menghasilkan kebijakan nyata yang dirasakan petani dan masyarakat.”

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, 16 September 2026.