HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Minggu, 13 September 2026. Upaya membangun ketahanan pangan tidak hanya tumbuh dari hamparan sawah dan sentra pertanian. Di Pondok Pesantren Baitul Arqom, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, semangat tersebut ditanamkan melalui kegiatan pertanian dan peternakan yang melibatkan para santri.

Para santri tidak hanya memperoleh pendidikan agama, tetapi juga dibekali pengalaman langsung dalam bercocok tanam, beternak, dan mengelola usaha pangan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan pesantren sekaligus menumbuhkan keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah mereka menyelesaikan pendidikan.

Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Arqom, KH Izzat Fahd, menjelaskan bahwa kegiatan pertanian dan peternakan tersebut bukan sekadar menghasilkan bahan pangan. Program itu juga menjadi sarana pembelajaran agar para santri mengenal proses produksi pangan sejak dari lahan hingga hasilnya dimanfaatkan.

Hasil kegiatan tersebut antara lain digunakan untuk mendukung kebutuhan pangan di lingkungan pesantren, termasuk keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gerakan pangan Baitul Arqom ditopang oleh pengelolaan wakaf dan sejumlah unit usaha pesantren. Model ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai tempat pendidikan dan pembinaan karakter.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (ETH) memandang langkah tersebut sebagai contoh positif dalam memperkenalkan dunia pertanian kepada generasi muda. Pesantren dinilai memiliki potensi menjadi pusat pendidikan pertanian berbasis komunitas karena mempunyai sumber daya manusia, lahan, jaringan sosial, dan kebutuhan pangan yang dapat dikelola secara berkelanjutan.

“Santri yang belajar bertani dan beternak sedang dipersiapkan menjadi generasi produktif. Mereka tidak hanya menanam untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga menanam pengetahuan dan kemandirian untuk masa depan,” demikian pernyataan Satuan Petani ETH.

Menurut Satuan Petani ETH, pembelajaran tersebut perlu dikembangkan secara modern dan terukur. Para santri dapat diperkenalkan pada pemilihan benih, pengelolaan pupuk, penggunaan alat dan mesin pertanian, kesehatan ternak, pengolahan hasil, pemasaran digital, serta manajemen usaha.

Pendampingan dari pemerintah, perguruan tinggi, penyuluh, dan pelaku usaha juga diperlukan agar kegiatan pertanian pesantren mampu berkembang. Dukungan dapat diberikan melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, teknologi tepat guna, akses pembiayaan, hingga pemasaran hasil panen.

“Pertanian pesantren tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan tambahan. Apabila dikelola dengan baik, gerakan ini dapat memenuhi kebutuhan internal, menciptakan unit usaha, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar,” lanjut Satuan Petani ETH.

Badan Pengelola Penelitian dan Pengembangan Pesantren Wakaf dan Amal Usaha Pondok Pesantren Baitul Arqom menyatakan bahwa kemandirian ekonomi menjadi modal penting untuk mengembangkan kegiatan produktif. Pertanian, peternakan, dan usaha pangan termasuk sektor yang dapat dikembangkan sesuai potensi setiap pesantren.

Pondok Pesantren Baitul Arqom berharap pola kemandirian pangan yang dijalankan dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan dan komunitas lain dengan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Gerakan tersebut dinilai semakin penting di tengah perubahan iklim dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Satuan Petani ETH menilai keberhasilan pertanian pesantren perlu diukur melalui keberlanjutan produksi, peningkatan keterampilan santri, kualitas hasil, serta manfaat ekonomi yang dirasakan pesantren dan masyarakat.

“Ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Ketika santri mampu menghasilkan pangan sekaligus mengelola usahanya, pesantren telah membantu melahirkan generasi yang berilmu, mandiri, dan siap membangun daerahnya,” tutup Satuan Petani ETH.

Berita ini disusun dengan merujuk laporan Republika, 13 September 2026⁠�.