PEKANBARU — Kamis, 10 September 2026, Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menyoroti pemberitaan mengenai dugaan persoalan dalam pengelolaan Kerja Sama Operasional (KSO) kebun kelapa sawit hasil penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara.

Sorotan tersebut muncul setelah VOC Indonesia pada Kamis, 10 September 2026 memberitakan pernyataan kelompok Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI). Kelompok itu mempersoalkan sejumlah penunjukan mitra KSO PT Agrinas Palma Nusantara dan meminta Kejaksaan memeriksa oknum direksi yang mereka duga terlibat dalam perubahan atau pengaturan Surat Keputusan (SK) penunjukan maupun penugasan KSO.

Dalam pemberitaan tersebut, Juru Bicara JANGAN OLIGARKI, Ali Junjung, menyoroti Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun serta Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Nofil Anoverta. Kelompok tersebut mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas perubahan SK penugasan KSO serta meminta persoalan itu diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Tudingan yang disampaikan kelompok aktivis tersebut masih berupa dugaan dan desakan untuk dilakukan pemeriksaan. Karena itu, dugaan tersebut perlu diuji melalui proses klarifikasi, audit ataupun penegakan hukum yang objektif sehingga tidak mendahului kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Muflihun menyayangkan apabila benar terdapat praktik atau “permainan” yang dilakukan oknum di jajaran operasional maupun kepatuhan Agrinas dan berpotensi mengganggu pelaksanaan program strategis pemerintah.

“Kalau memang ada dugaan permainan yang melibatkan oknum Direktur Operasional maupun Direktur Kepatuhan Agrinas sebagaimana yang disuarakan para aktivis, tentu sangat kita sayangkan. Tetapi semuanya harus dibuktikan secara terang, transparan dan berdasarkan hukum. Jangan sampai kita langsung memvonis sebelum ada pemeriksaan,” kata Muflihun dalam pernyataannya.

Menurut Muflihun, program penertiban kawasan hutan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dikawal agar tujuan penguasaan kembali aset negara benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

“Kita seharusnya bersama-sama mengawal dan mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketika negara mengambil kembali kawasan yang bermasalah, pengelolaan setelah penertiban juga harus transparan, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kebijakan Presiden yang tujuannya untuk kepentingan negara justru terganggu oleh kepentingan oknum,” ujar Muflihun.

Muflihun menilai posisi Direktorat Operasional dan Direktorat Kepatuhan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan aset serta kerja sama perusahaan berjalan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Karena itu, apabila terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan KSO, Muflihun memandang pemeriksaan secara profesional merupakan jalan terbaik untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus melindungi pihak-pihak yang tidak melakukan pelanggaran.

“Kalau tidak ada pelanggaran, hasil pemeriksaan akan memperjelas dan membersihkan nama pihak yang dituding. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai aturan. Yang paling penting jangan sampai program Presiden Prabowo terganggu. Kepentingan negara dan rakyat harus berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas Muflihun.

Muflihun juga meminta agar polemik tersebut tidak diarahkan untuk melemahkan tujuan Satgas PKH. Menurutnya, substansi yang perlu dijaga adalah keberhasilan negara dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus memastikan aset yang telah dikuasai kembali dikelola secara transparan dan produktif.

Dalam pemberitaan VOC Indonesia, JANGAN OLIGARKI menyatakan akan menyampaikan tuntutannya kepada Kejaksaan dan meminta pemeriksaan terhadap oknum direksi Agrinas. Kelompok tersebut juga menilai persoalan tata kelola KSO harus diselesaikan agar hasil kerja Satgas PKH tidak menjadi sia-sia.

Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru melalui Muflihun menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh integritas pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakannya.

“Kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara harus kita kawal. Kalau ada dugaan permainan oknum, buka secara terang. Jangan biarkan kepentingan tertentu merusak program besar pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat,” tutup Muflihun.

Sumber fakta pemberitaan: VOC Indonesia, “Aktivis Serukan Periksa Oknum Direksi Agrinas atau Bubarkan Satgas PKH!”, Kamis, 10 September 2026.