Selasa, 1 September 2026
Lokasi Terbit: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dari Hambalang, Satuan Nelayan ETH mendorong kredit produktif yang mudah, legal, terjangkau dan menyesuaikan musim melaut agar nelayan kecil mampu memperkuat kapal, alat tangkap, rantai dingin dan usaha keluarganya

HAMBALANG, BOGOR — Besarnya pembiayaan yang mengalir kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia harus semakin membuka kesempatan bagi nelayan, pengolah ikan dan koperasi masyarakat pesisir untuk memperoleh modal usaha yang sehat dan terjangkau.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat total pembiayaan UMKM telah mencapai Rp1.948,72 triliun. OJK menyampaikan angka tersebut pada UMKM Finance Summit 2026 tanggal 11 Agustus dan menekankan perlunya memperkuat keterhubungan program pemerintah, kementerian/lembaga serta industri jasa keuangan agar akses pembiayaan UMKM semakin inklusif dan inovatif.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai angka tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan masyarakat nelayan tidak tertinggal dalam perluasan akses modal nasional.

“Pembiayaan UMKM sudah mencapai hampir dua ribu triliun rupiah. Pertanyaannya bagi kami sederhana: seberapa mudah nelayan kecil dan koperasi pesisir mendapatkan modal tersebut? Jangan sampai uang tersedia dalam sistem keuangan, tetapi nelayan tetap kesulitan memperbaiki mesin, membeli es, memperbarui alat tangkap atau membiayai keberangkatan kapal,” tegas Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Nelayan membutuhkan modal sebelum mendapatkan hasil

Usaha penangkapan ikan memiliki karakter berbeda dengan banyak jenis usaha lainnya.

Nelayan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk BBM, es, perbekalan, perawatan mesin, perlengkapan kapal dan alat tangkap. Penghasilannya baru diketahui setelah kapal kembali dan hasil tangkapan dijual.

Pendapatan tersebut juga tidak selalu sama setiap bulan karena dipengaruhi cuaca, musim ikan, kondisi laut dan harga hasil tangkapan.

Karena itu, Satuan Nelayan ETH menilai skema pembiayaan bagi masyarakat pesisir perlu disesuaikan dengan karakter usaha perikanan.

“Nelayan tidak menerima gaji tetap pada tanggal yang sama setiap bulan. Ketika gelombang tinggi membuat kapal tidak bisa berangkat, pendapatan bisa berhenti sementara cicilan tetap berjalan. Sistem pembiayaan harus memahami kenyataan tersebut,” ujar Satuan Nelayan ETH.

KKP mulai memperkuat literasi keuangan sektor perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah mendorong perluasan pembiayaan formal bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Melalui Program Generasi Melek Inklusi dan Literasi Keuangan (Gemilang), KKP membekali pelaku UMKM dan pengelola koperasi dengan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha, literasi keuangan serta akses pembiayaan perbankan.

Program percontohan tersebut melibatkan 30 pelaku usaha, terdiri atas 18 pelaku UMKM dan 12 pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. KKP menyatakan kegiatan tersebut sekaligus mendukung peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada sektor kelautan dan perikanan.

Satuan Nelayan ETH menilai pendekatan seperti itu perlu diperluas ke sentra-sentra nelayan.

Banyak nelayan membutuhkan bukan hanya modal, tetapi juga bantuan memahami cara membuat catatan usaha, menghitung keuntungan bersih, memisahkan uang usaha dan keluarga serta memilih lembaga pembiayaan yang legal.

Pinjaman daring untuk UMKM juga tumbuh

Pilihan pembiayaan digital juga berkembang.

OJK mencatat pembiayaan melalui industri Pinjaman Daring atau fintech lending kepada UMKM mencapai Rp35,12 triliun hingga Juni 2026, tumbuh 23,25 persen secara tahunan. Jumlah itu setara sekitar 33,41 persen dari total pembiayaan pinjaman daring sebesar Rp105,14 triliun pada periode tersebut.

Namun Satuan Nelayan ETH mengingatkan masyarakat pesisir agar tidak mengambil pembiayaan hanya karena proses pencairannya cepat.

Nelayan harus memastikan penyedia pembiayaan berada dalam pengawasan otoritas, memahami biaya dan kewajiban pembayaran, serta menghitung kemampuan membayar berdasarkan pendapatan usaha.

“Modal harus membantu nelayan menjadi lebih kuat, bukan membuat keluarga nelayan terperangkap utang. Mudah mendapat pinjaman belum tentu berarti pinjaman itu cocok untuk usaha nelayan,” tegas Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Lima agenda pembiayaan nelayan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong lima agenda nasional.

1. Kredit nelayan dibuat lebih mudah diakses.
Persyaratan harus sederhana dan dapat dipenuhi nelayan kecil dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga keuangan.

2. Pembayaran menyesuaikan musim usaha.
Skema cicilan perlu mempertimbangkan periode cuaca buruk dan musim ketika kapal tidak dapat beroperasi maksimal.

3. Koperasi nelayan diperkuat.
Koperasi dapat menjadi pintu pembiayaan bersama sekaligus membantu penyediaan BBM, es, alat tangkap dan pemasaran.

4. Modal diarahkan untuk investasi produktif.
Prioritas dapat diberikan pada perbaikan kapal dan mesin, alat tangkap legal, cool box, pabrik es, cold storage serta pengolahan hasil perikanan.

5. Literasi keuangan diperluas hingga kampung nelayan.
Nelayan perlu mendapat informasi mengenai kredit resmi, bunga atau biaya, hak konsumen serta bahaya pinjaman ilegal.

Jangan selalu meminta agunan yang sulit dimiliki nelayan kecil

Salah satu persoalan yang perlu dipetakan adalah kemampuan nelayan memenuhi persyaratan pembiayaan formal.

Tidak semua nelayan mempunyai sertifikat aset atau dokumen usaha sebagaimana pelaku usaha di daratan.

Satuan Nelayan ETH mendorong pemerintah, OJK dan industri keuangan terus mencari mekanisme penilaian kelayakan usaha yang sesuai dengan karakter nelayan tanpa mengabaikan prinsip manajemen risiko.

Riwayat hasil tangkapan, aktivitas kapal, transaksi koperasi dan arus usaha dapat dikembangkan sebagai bagian dari informasi untuk menilai kemampuan usaha.

“Jangan menilai nelayan hanya dari berapa banyak aset yang bisa dijadikan jaminan. Lihat juga usahanya, produktivitas kapalnya, rekam jejaknya dan kemampuan menghasilkan pendapatan,” kata Satuan Nelayan ETH.

Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi nelayan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai koperasi memiliki posisi strategis untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap pembiayaan informal.

Koperasi yang sehat dapat menghimpun kebutuhan anggota, memperoleh pembiayaan secara kolektif, menyediakan perbekalan dengan harga lebih efisien serta membantu menjual ikan dengan posisi tawar lebih kuat.

Karena itu penguatan koperasi harus berjalan bersama transparansi.

Nelayan sebagai anggota perlu mengetahui penggunaan modal, kondisi keuangan koperasi, harga pelayanan serta keuntungan yang dihasilkan.

Modal bukan hanya untuk melaut

Pembiayaan masyarakat pesisir juga perlu memperhatikan ekonomi keluarga nelayan.

Istri dan anggota keluarga nelayan dapat mengembangkan usaha pengolahan ikan, kuliner hasil laut, pengemasan, pemasaran digital, produksi ikan asin maupun usaha turunan lainnya.

Dengan begitu, rumah tangga nelayan tidak seluruhnya bergantung kepada satu sumber pendapatan dari hasil tangkapan kapal.

“Keluarga nelayan harus diberi kesempatan membangun sumber penghasilan tambahan. Ketika cuaca buruk dan kapal berhenti, ekonomi keluarga tidak boleh ikut berhenti total,” ujar Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Dari Hambalang, buka akses modal sampai ke pesisir

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong masyarakat nelayan menyampaikan kendala pembiayaan yang mereka hadapi: mulai dari persoalan agunan, akses bank yang jauh, penolakan kredit, cicilan yang tidak sesuai musim hingga ketergantungan pada pembiayaan informal.

Data tersebut dapat dihimpun sebagai bahan aspirasi kepada KKP, OJK, pemerintah daerah, perbankan dan lembaga pembiayaan.

Dari Hambalang, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyampaikan pesan:

“MODAL HARUS MEMBUAT NELAYAN NAIK KELAS — BUKAN MEMBUAT NELAYAN TENGGELAM DALAM UTANG.”

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT