HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 16 SEPTEMBER 2026. Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dalam pemerintahan menjadi isu baru yang perlu mendapat pengawasan serius mahasiswa. Digitalisasi dapat mempercepat pelayanan publik, tetapi penggunaan AI oleh negara juga menyentuh persoalan data masyarakat, transparansi keputusan, keamanan, diskriminasi algoritmik, dan pertanggungjawaban pemerintah.

Fakta Terverifikasi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada 15 September 2026 menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan ujian utama penggunaan AI di pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan tidak seharusnya diukur dari kecanggihan teknologi semata, melainkan dari apakah AI menghasilkan pelayanan lebih baik, keputusan lebih baik, akses lebih adil, serta interaksi masyarakat dengan negara yang tetap menjaga martabat manusia.

Komdigi juga menekankan bahwa penerapan AI harus menyesuaikan bahasa, norma, data dan kebutuhan lokal, serta didukung perlindungan yang jelas dan institusi yang kompeten.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konsep Meaningful AI: pengembangan AI harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, termasuk untuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan pelayanan publik.

Reza: Mahasiswa Harus Mengawasi AI Pemerintah

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai penggunaan AI dalam pemerintahan merupakan kemajuan yang patut dikembangkan, tetapi tidak boleh menjadi alasan mengurangi tanggung jawab manusia dalam mengambil keputusan publik.

“Kami mendukung pemerintah menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memperbaiki pelayanan masyarakat. Tetapi ketika AI digunakan oleh negara, masyarakat berhak mengetahui bagaimana teknologi itu bekerja, data apa yang digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika sistem menghasilkan keputusan yang keliru.”

Jangan Biarkan Algoritma Menjadi “Kotak Hitam”

ANALISIS DAN SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH: persoalan menjadi lebih sensitif apabila AI kelak digunakan untuk membantu menentukan kelayakan bantuan sosial, pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, perpajakan atau layanan publik lain yang memengaruhi hak masyarakat.

Reza menegaskan:

“Tidak boleh ada warga kehilangan hak hanya karena sebuah algoritma mengatakan tidak memenuhi syarat, sementara masyarakat tidak mengetahui alasannya dan tidak mempunyai kesempatan mengajukan keberatan.”

Satuan Mahasiswa ETH mendorong prinsip human-in-the-loop: untuk keputusan berisiko tinggi yang berdampak terhadap hak warga, keputusan akhir harus tetap memiliki pengawasan dan pertanggungjawaban manusia.

Data Rakyat Harus Dilindungi

AI membutuhkan data. Ketika pemerintah menggunakannya, perlindungan informasi masyarakat menjadi persoalan mendasar.

Satuan Mahasiswa ETH meminta setiap instansi menjelaskan kategori data yang boleh diproses, siapa yang mempunyai akses, berapa lama data disimpan, bagaimana keamanan dijaga, dan bagaimana insiden kebocoran ditangani.

“Data masyarakat bukan bahan eksperimen tanpa batas. Semakin canggih teknologi pemerintah, semakin kuat pula standar perlindungan datanya.”

Lima Pertanyaan Mahasiswa kepada Pemerintah

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah menjawab secara terbuka: AI digunakan untuk pelayanan apa saja; data masyarakat apa yang diproses; siapa yang bertanggung jawab ketika AI melakukan kesalahan; bagaimana warga dapat menggugat atau mengoreksi keputusan otomatis; serta bagaimana pemerintah mengaudit risiko diskriminasi, keamanan dan penyalahgunaan sistem.

Pertanyaan tersebut dinilai penting sebelum penggunaan AI berkembang semakin luas dalam birokrasi.

Mahasiswa Minta Audit Algoritma untuk Sistem Berisiko Tinggi

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah membangun mekanisme audit algoritma terhadap sistem AI berisiko tinggi.

Audit perlu memeriksa keamanan, akurasi, kualitas data, kemungkinan bias, perlindungan privasi serta dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Hasil audit yang tidak menyangkut rahasia keamanan negara sebaiknya dapat diketahui publik.

AI Tidak Boleh Menjadi Alasan Menghilangkan Pelayanan Manusia

Digitalisasi juga harus mempertimbangkan warga yang tidak mempunyai perangkat memadai, koneksi internet stabil ataupun kemampuan digital yang sama.

“Pelayanan publik tidak boleh berubah menjadi ‘punya aplikasi berarti dilayani, tidak punya aplikasi berarti tertinggal’. Teknologi harus memperluas akses, bukan menciptakan bentuk diskriminasi baru.”

Karena itu, organisasi meminta kanal pelayanan manusia tetap tersedia untuk layanan penting.

Mahasiswa Juga Harus Memahami Teknologinya

Reza menilai pengawasan AI tidak cukup dilakukan melalui slogan.

Mahasiswa informatika dapat memeriksa teknologi dan algoritma; mahasiswa hukum dapat mengkaji perlindungan hak; mahasiswa administrasi publik dapat menilai tata kelola; sementara mahasiswa sosial, ekonomi dan bidang lainnya dapat mengukur dampaknya terhadap masyarakat.

“Kalau mahasiswa ingin menjadi kekuatan sosial kontrol di era digital, kita tidak cukup hanya mengatakan ‘awasi AI’. Mahasiswa juga harus belajar memahami teknologinya, membaca regulasinya dan menguji dampaknya.”

Enam Tuntutan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah menetapkan transparansi penggunaan AI di setiap instansi; perlindungan ketat terhadap data masyarakat; audit independen untuk AI berisiko tinggi; hak masyarakat memperoleh penjelasan dan mengajukan keberatan; pengawasan manusia terhadap keputusan penting; serta kanal pelayanan non-digital bagi masyarakat yang membutuhkan.

Organisasi menilai inovasi dan perlindungan masyarakat tidak perlu dipertentangkan.

Indonesia dapat menjadi negara yang maju dalam AI sekaligus kuat dalam perlindungan hak warga apabila tata kelolanya dibangun sejak awal.

Dari Hambalang: Teknologi Harus Tunduk pada Kepentingan Manusia

Reza menegaskan mahasiswa tidak seharusnya bersikap anti-teknologi.

Sebaliknya, generasi muda perlu mendorong pemerintah menggunakan teknologi terbaik, tetapi dengan standar pertanggungjawaban yang juga semakin tinggi.

“Kami ingin Indonesia maju dalam kecerdasan artifisial. Tetapi prinsipnya sederhana: teknologi membantu manusia, bukan manusia kehilangan hak karena teknologi. AI boleh membantu pemerintah mengambil keputusan, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh dialihkan kepada mesin.”

Dari Hambalang, Satuan Mahasiswa ETH mengajak mahasiswa Indonesia mulai menempatkan AI pemerintahan, perlindungan data dan hak digital masyarakat sebagai agenda baru gerakan sosial kontrol.

Gunakan AI untuk memperbaiki negara. Lindungi data rakyat. Buka algoritma terhadap pengawasan yang layak. Sediakan mekanisme keberatan. Dan pastikan manusia tetap bertanggung jawab atas keputusan yang memengaruhi manusia.

Hambalang, Kabupaten Bogor | 16 September 2026
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma